Cerita dari Negeri Kincir Angin: Pemilihan Presiden ala PPI Wageningen

January 12, 2008 · Filed Under sasak-rantau

Saat ini sedang marak dibicarakan, diperbincangkan bahkanÂ diramalkan siapa kira-kira yang akan menduduki kursi NTB-1. Seperti diketahui bahwa pemilihan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)Â akan dilaksanakan dalam hitungan bulan. Semua tim sukses telah terbentuk baik yangÂ telah muncul ke permukaanÂ maupun yang masih di bawah permukaan, selain itu pusat-pusat informasi kandidat Gubernur telah di ‘launching’. Lobi-lobi politik tentunya telah dilakukan oleh setiap calon menambah maraknya bursa danÂ hiruk pikuk pemilihanÂ Gubernur NTB kali ini.Â

Lain pemilihan Gubernur, maka lain pula pemilihan Presiden ala Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Wageningen, Belanda. Sebelum bercerita lebih lanjut, saya ingin menggetengahkan sedikit sejarah terbentuknya PPI diÂ Belanda. Cikal PPI Belanda adalah Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang didirikan oleh Bung Hatta jauh sebelum Indonesia merdeka. PPI menjadi alat perjuangan Bung Hatta dan kawan-kawan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sejalan dengan perkembangan waktu, PPI berganti nama menjadi PPI di Nederland sebelum kemudian menjadi PPI Belanda. Sedangkan PPI Wageningen sendiri terbentukÂ pada Tahun 1987, dimana AD/ARTnya mengacu pada PPI Belanda.

Pemilihan Presiden PPI Wageningen dilakukan setahun sekali terkait dengan masa studi Mahasiswa disini yang sebagian besar mengambil Program Master dengan durasi 2 (dua) tahun dimana pada tahun kedua akan difokuskan pada intership dan thesis research, sehingga masa jabatan Presiden PPI Wageningen adalah hanya satu tahun.Â Sebelum pemilihan dibentuk pula Komisi Pemilihan Umum (KPU) yangÂ diketuai oleh Sariyastuti Saraswati, seorang Mahasiswi Program Master of Urban Environment. Menurut, sari, panggilan akrab dari sariyastuti, bahwa ini pengalaman pertamanya sebagaiÂ ketua KPU dan sari menegaskan ini adalah tugas yang maha berat. Jika dibandingkan dengan ketua KPU yang asli artinya seperti yang ada di Indonesia, maka ketua KPU disini adalah sifatnya sukarela karena tidak ada tambahan fasilitas apapun yang ada malah tambahan tugas baru padahal tugas dariÂ dosen juga enggak kalah banyaknya. Sari, selaku ketua KPU, mempunyai tugas selain menyelenggarakan pemilihan juga mengumumkanÂ prasyarat pencalonan, masa kampanyeÂ serta menerbitkan buletin yang isinya perkembangan seputar Pemilu.Â Para pembaca buletin, yang notabene adalahÂ calon pemilih merasa terbantu dengan adanya buletin ini, yang menurut salah satu calon pemilih saat itu, rahmad afrizal, selain sebagai informasi juga menampilkan ulasan-ulasan mengelitik baik terkaitÂ dengan para calaon kandidat maupun manuver-manuver tim sukses para kandidat.

Masa kampaye yang ditetapkan oleh KPU pimpinan sari, dilaksanakan selama satu bulan mulai akhir November 2007-Akhir Desember 2007, pada masa kampanye para kandidat atau calon presiden PPI diperbolehkan menggunakan semua media komunikasi untukÂ mensosialisasikan diri.Â Media yang paling efektif dan mempunyai jangkauan luas adalah milist PPI Wageningen, dimanaÂ anggota milist ini adalah paraÂ calon pemilih (pelajar yang masih aktif studi di Wageningen University) maupun para alumni, sehingga hiruk pikuk pemilihan presiden PPI Wageningen tidak hanya dirasakan oleh kami yang ada diÂ Wageningen tapi juga oleh paraÂ alumni yang tersebar di seluruh belahan dunia. Cukup menarik jika mencermatiÂ bagaimana setiap kandidat berusaha untuk menarik simpati para pemilih melalui jalur milist (dunia maya), ada yang secara rutin mengeluarkan statemen-statemen dengan harapan para pemilih lebih mengerti bagaimana pola pikir sang kandidat atau ada pula yang cermat memberikan respon-respon terhadap permasalahan calon pemilih.

Setelah masa kampanye usai, tentunya tidak ada kampanye besar-besaran seperti pemilihan Presiden atau Gubernur atau Bupati pada umumnya bahkan bentrokan karena adanya calon yang tidak diloloskan KPU juga tidak terjadi, menurut aturan KPU maka tahapan berikutnya adalah memasuki minggu tenang. Dalam minggu tenang, selama seminggu, tidak boleh ada kampanye lagi baik terselubung apalagi terang-terangan.

Akhirnya, pemilihan ketua PPI Wageningen dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2007, di Peter Nijhoff zall, Gaia building, Wageningen. Sebelum pemilihan pada kandidat melakukan presentasi terhadap program yang ditawarkan, kemudian ada sesi tanya jawab dan diakhiri denganÂ satu pertanyaan kunci dari moderator yaitu ‘If you have to choose two programs from all programs that you were offering which program were they and why?’. Pertanyaan tersebut mengakhiri sesi presentasi program dan dilanjutkan dengan pemilihan Presiden PPI Wageningen. Dengan menjunjung azas demokrasi, maka satu orang satu suara, dan kandidat harus mendapatkan suara 50% + 1 jika ingin terpilih dalam satu putaran. Ternyata, pemilihan Presiden PPI Wageningen harus dalam dua putaran karena dua kandidat memiliki jumlah suara yang seimbang dalam putaran pertama, yaitu Johanes Widodo yang mewakili Partai Swara Wageningen dan Joni Adiansyah yang mewakili Partai Pilar. Setelah saling susul dalam perhitungan suara dalam dua putaran pemilihan, Joni Adiansyah akhirnya terpilih dengan hanya terpaut 2 suara dari Yohannes Widodo.

Sebenarnya dari cerita diatas, saya ingin menampilkan beberapa sisi positif yang mungkin bisa diambil dari pemilihan Presiden ala PPI Wageningen yaitu para calon pemilih tahu betul siapa para calon dalam arti kapasitas, apa program yang ditawarkan, selain itu para calon pemilih tersuply oleh informasi reguler melalui buletin yang diterbitkan oleh KPU. Hal lainnya, adanya pemaparan program oleh semua kandidat dalam satu forum yang sama menambah menarik, bobot dan arti sebuah pemilihan, jadi calon pemilih tidak akan menentukan pilihannya berdasarkan ‘bisikan’ ataupun ‘titipan’ tapi berdasarkan kapasitas ‘real’ dari para kandidat. Pastinya, akan ada yang merasa kurang cocok dengan pembelajaran ala Wageningen mungkin dengan alasan komunitas Mahasiswa lebih sedikit berbeda dengan aktual jumlah pemilih di NTB yang mencapai angka 2,7 juta orang tapi pembelajaran ala Wageningen bukannya hal yang tidak mungkin dilakukan mengingat akses informasi, komunikasi maupun jaringan yang dimiliki olehÂ pemerintah, KPU maupun paraÂ kandidat.Â (* Joni Adiansyah, Master Student of Environmental Science, Wageningen University, The Netherlands)Â Â

Tags: