Tak Akomodir Calon Independen, KPUD dipolisikan

January 31, 2008 · Filed Under Pilkada NTB · Comment 

Mataram (Suara NTB) Perseteruan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB, tidak hanya melibatkan para bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur yang ingin maju. Tapi juga, melibatkan antara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTB dengan Komite Pilkada Independen (KPI) NTB. Senin (21/1) lalu, KPI NTB melaporkan KPUD NTB ke Polda NTB, karena dinilai melanggar undang-undang, dengan tidak mengakomodir kepentingan para calon independen dalam Pilkada NTB yang akan segera digelar.

Selain melapor ke Polda NTB, aku Ketua Dewan Penasehat KPI NTB, L. Ranggalawe, pihaknya juga sudah melayangkan laporan ke Pengadilan Negeri (PN) Praya. ‘’Upaya-upaya hukum ini kami lakukan sebagai bentuk kekecewaan KPI NTB atas KPUD NTB. Yang terkesan tidak mengakomodir kepentingan calon independen,’’ jelasnya.

Gambaran itu jelas terlihat, dari jadwal serta tahapan Pilkada NTB yang telah ditetapkan oleh KPUD NTB. Di mana, jadwal serta tahapan yang ada tersebut tidak menggambarkan
dan mengakomodir kepentingan calon independen. Lagi pula, payung hukum yang digunakan KPUD NTB untuk menggelar Pilkada juga belum jelas. Undang-undang No 32 tahun 2004 yang selama ini jadi landaran hukum, dinilai melanggar UUD 45 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) per 23 Juni tahun 2007 lalu. Sehingga harus dilakukan perbaikan serta revisi terlebih dahulu.

Jadi kalau kemudian KPUD NTB tetap menggelar Pilkada sesuai jadwal yang telah disusun, itu jelas sebuah pelanggaran hukum. Kalau pun Pilkada tetap dilaksanakan,
tegasnya kembali akan menghasilkan seorang pemimpin baru, itu juga belum sah. Karena belum adanya landasan hukum yang jelas. Tapi jika KPUD tetap ngotot menggelar Pilkada, harus ada regulasi yang memberikan ruang bagi calon independen ikut mencalonkan diri.

Lebih lanjut, anggota DPRD Loteng ini menjelaskan, upaya hukum itu juga dilakukan sebagai bagian dari pembelajaran demokrasi bagi masyarakat NTB. Setelah adanya laporan tersebut, pihak KPUD NTB juga diharapkan bisa sadar akan kesalahannya. Sehingga mau memperbaiki diri sebelum benar-benar melakukan kesalahan fatal. ‘’Permintaan KPI NTB sederhana, tunda jadwal Pilkada NTB. Sampai keluarnya aturan (payung hukum-red) baru yang diperlukan. Dan tentunya dengan tetap mengakomodir kepentingan calon independen yang ada,” sebutnya

‘’Masuknya gugatan (laporan-red) ke PN Mataram, juga dengan harapan yang sama,’’ tambahnya. PN Mataram, dalam hal ini diharapkan bisa memberikan putusan sela yang mengikat pihak KPUD NTB supaya proses tahapan Pilkada ditunda dan sampai ada keputusan yang memiliki ketetapan hukum tetap. Selain itu, KPUD NTB juga dituntut membayar kerugian material sebesar Rp. 15 milyar dan in material Rp. 3
triliun. Pemprop NTB dan DPRD NTB, tambahnya, juga terancam dilaporkan karena terkesan lalai membiarkan pelaksaaan tahapan Pilkada NTB yang cacat hukum tetap berjalan. (kir)

Tags:

PILGUB, Pencoblosan Direncanakan 7 Juli 2008

January 30, 2008 · Filed Under Pilkada NTB · 1 Comment 

Mataram (Suara NTB) Mereka kini telah memiliki jadwal baru yang akan menggantikan jadwal lama yang telah mengalami penyesuaian. Hari pencoblosan direncanakan akan berlangsung pada tanggal 7 Juli 2008 mendatang.

Anggota KPUD NTB, Zainul Aidi, SP, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (28/1) kemarin mengatakan, rencana penyesuaian jadwal tersebut saat ini tinggal menunggu diresmikan saja. Dengan mundurnya hari pencoblosan menjadi tanggal 7 Juli 2008 maka tahapan-tahapan lainnya pun mengalami kemunduran.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dari partai/koalisi partai ke KPUD NTB direncanakan akan dibuka sekitar tanggal 11 sampai dengan 17 April 2008. Selanjutnya, proses tersebut akan diikuti dengan verifikasi dan administrasi pasangan calon, persiapan logistik, kampanye hingga masa tenang.

Sebelumnya, KPUD NTB telah menyusun rencana awal pencoblosan pada tanggal 19 Mei 2008. Proses pendaftaran calon awalnya direncanakan akan dibuka pada bulan Februari. Namun, munculnya wacana baru dari DPRD NTB soal landasan aturan berdasarkan PP 06 tahun 2005 membuat jadwal yang terlanjur disosialisasikan ini terpaksa dirubah. Mundurnya jadwal tahapan Pemilu Kepala Daerah NTB ini juga sempat memunculkan prediksi akan banyaknya terjadi perubahan peta perpolitikan di NTB.

KPUD NTB sendiri tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan mundurnya jadwal tahapan Pilkada NTB 2008. Saat ini, KPUD NTB tengah fokus melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) terhadap Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Pemprop NTB beberapa waktu lalu. Setelah melalui proses Coklit DP4 kemudian akan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang nantinya akan diumumkan secara terbuka di tiap kelurahan.

Setelah DPS diumumkan, masyarakat pemilih yang belum tercantum namanya dalam DPS diperbolehkan mengadu ke aparat pelaksana di tiap daerah. Selanjutnya, tambahan nama-nama yang diperoleh dari pengaduan masyarakat ini akan dihimpun dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT)/Daftar Pemilih Perubahan (DPP). Dari DPT/DPT inilah akan dihasilkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah semua proses tersebut rampung barulah KPUD NTB akan menerbitkan kartu pemilih sesuai dengan DPT yang ada. (aan)

Tags:

NTB Ideal untuk Investasi Negara Timur Tengah

January 30, 2008 · Filed Under Wisata · Comment 

Mataram (Suara NTB) Pada 19-21 Pebruari mendatang, investor dari lima negara di kawasan timur tengah akan berkunjung ke NTB. Rencana kedatangan investor dari Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman dan Kuwait ini ingin melihat langsung potensi besar NTB. Mereka menilai, NTB potensial dikembangkan terutama untuk sektor perdagangan, pariwisata dan investasi (TTI/Trade, Tourism and Investment).

Penduduk NTB yang mayoritas Islam dinilai sebagai potensi besar dari negara-negara timur tengah ini. ‘’Kedekatan emosional, yakni sama-sama orang muslim, menjalin ukhuwah islamiyah,” ungkap Drs. Andhika Bambang Supeno, Msi, selaku Deputi Director/Minister Counselor, kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah.

Menjawab wartawan seusai menghadiri rapat dengan BPKM NTB, di kantor Gubernur Selasa (29/1) kemarin, Bambang mengatakan, NTB wellcome terhadap rencana tersebut. Pihak dari Negara Timur Tengah, menurutnya telah banyak menanamkan investasinya di Indonesia. Terutama dibidang migas. NTB ini, lanjut Bambang, tempat pertama untuk rencana kerjasama bidang TTI tersebut.

Mengenal sifat orang Timur Tengah yang tidak mau hanya percaya dengan uraian dalam forum, rencananya secara langsung akan melihat ke daerah-daerah di NTB. Semua objek wisata NTB yang potensial akan dikunjungi.

‘’Masuknya investasi dari Timur Tengah, nantinya bisa mengubah NTB yang sebelumnya disebut sebagai daerah Nasib Tergantung Bali (NTB),’’ kelakarnya. Secara rinci disebutkan maksud dan tujuan jalinan kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah tersebut, pertama mempercepat investasi dengan perusahaan-perusahaan dan bank-bank di Timur Tengah.

Selanjuntnya, memberikan motivasi dan dukungan kepada para pelaku bisnis di Negara tersebut untuk mengembangkan kegiatan kerjasama ekonomi, perdagangan, kepariwisataan dan investasi. Memfasilitasi dialog antara pelaku bisnis dengan instansi-instasnsi terkait dan para pengusaha. Mensosialisasikan hukum dan peraturan ekonomi Indonesia terutama yang terkait dengan kegiatan investasi, perdagangan dan pariwisata. Terakhir mempromosikan potensi-potensi daerah kepada pasar Timur Tengah. (rus)

Tags:

« Previous Page — Next Page »