Rinjani Gunungapi Aktif Pertama di Dunia Jadi Geopark
Peneliti Ahli Gunungapi/Geologi dari Badan Geologi Bandung Igan Supratman Sutawidjaja di Mataram, Selasa mengatakan, 53 geopark yang ada di 17 negara sekarang belum ada yang berstatus gunungapi aktif, geopark di Eropa umumnya merupakan bukit “meta sedimen” bukan gunungapi aktif.
Igan berada di Mataram mengumpulkan data dan informasi mengenai Gunung Rinjani berkaitan dengan rencana mengusulkan gunungapi tersebut menjadi geopark pertama di Indonesia dan kedua di Asia Tenggara.
“Kalau usulan Gunung Rinjani menjadi geopark diterima Organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), maka gunung tertinggi di NTB itu merupakan gunungapi pertama masih aktif yang menjadi geopark,” katanya.
Pulau Langkawi di Malaysia yang kini tercatat sebagai geopark pertama di Asia Tenggara dari 53 geoprak di seluruh dunia, 12 diantaranya di China merupakan bukit “meta sedimen”.
Menurut dia, Gunung Rinjani yang merupakan gunungapi tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci (3.800 dpl) di Sumatera layak dan memenuhi syarat menjadi geopark, karena memiliki berbagai kelebihan.
Gunung Rinjani yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur dan Lombok Tengah merupakan gunungapi yang memiliki geowisata potensial, selain itu juga memiliki panorama kaldera, danau, puncak, kawah, air terjun, mata air panas, goa, sejarah letusan dan aliran lava baru.
“Kerucut gunungapi Rinjani muncul di tepi timur kaldera yang memiliki danau berbentuk bulan sabit dan di dalamnya terdapat kerucut gunungapi baru yang tetap aktif hingga sekarang, berdasarkan penelitian gunungapi itu telah beberapa kali mengalami letusan besar,” katanya.
Hasil rangkaian letusan tersebut telah membentuk kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang memiliki morfologi dengan variasi batuan yang secara alami membentuk bentang alam yang menakjubkan.
Dia mengatakan, Gunung Rinjani yang merupakan bagian dari TNGR saat ini telah dikelola oleh sebuah badan yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan pelaku pariwisata dengan nama Rinjani Tracking Management Board (RTMB).
Sejak dikelola RTMB, Rinjani telah beberapa kali meraih penghargaan nasional maupun internasional antara lain World Agency Award 2004 dan Tourism For Tomorrow Awards (2006/2008).
“Karena itu saya optimis usulan agar Gunung Rinjani dijadikan geopark pertama diterima dan jika usulan itu berhasil maka akan menambah jumlah geopark dunia yang ada saat ini di bawah jaringan (UNESCO),” kata Igan.
Selama ini wisatawan yang berkunjung ke Gunung Rinjani masih sebatas wisatawan minat khusus karena untuk mendaki harus melalui medan cukup sulit dan berat, untuk mencapai puncak gunung dibutuhkan waktu antara 8-12 jam.
Menurut data jumlah pendaki Gunung Rinjani sekitar 2.600 orang per tahun, sebenarnya jumlah pengunjung bisa lebih banyak kalau ada akses jalan menuju lokasi tersebut.
“Sebenarnya bisa saja menggunakan kereta gantung, namun karena di gunung tersebut terdapat gas sulfur maka akan mengakibatkan metal yang menjadi bahan kereta gantung akan cepat berkarat sehingga membahayakan,” ujarnya.
Karena itu, kata Igan, solusi yang bisa ditempuh agar lebih banyak wisatawan yang bisa menikmati keindahan Gunung Rinjani adalah dengan membuka kembali akses jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor hingga Plawangan.
Dari Plawangan tersebut bisa menikmati Danau Segara Anak yang berada di ketinggian 2.000 meter dpl, dengan cara itu maka kunjungan wisatawan ke Gunung Rinjani akan meningkat.(*)
Penduduk Lombok Terpadat Di Indonesia
Sedikitnya pemilikan lahan pertanian bagi masyarakat NTB, menjadi pemicu timbulnya masalah sosial ekonomi penduduk yang perlu penanganan pemerintah daerah. Untuk mengatasi kepemilikan tanah yang sedikit dan mengurangi kepadatan penduduk, maka NTB melaksanakan program transmigrasi dari tahun ketahun. Dalam pengiriman warga trans, bagi NTB bukanlah merupakan hal yang baru tetapi telah cukup berpengalaman, karena telah dilakukan sejak tahun 1974. Dikatakan, pemukiman sebanyak 175 Kepala Keluarga (KK) penduduk NTB untuk tahun 2008 ke berbagai propinsi di Indonesia kini masih menunggu kesiapan lokasi. “Kita tidak akan mengirim atau memberangkatkan calon transmigran kemana saja sebelum daerah penerima mempersiapkan lokasi pemukiman,” katanya.
Para calon transmigran tersebut akan ditempatkan diberbagai daerah antara lain Kalimantan, Sulawesi dan Maluku, tahun lalu lokasi pemukiman tersebar di Gorontalo, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Maluku dan Kalimantan Tengah. Dikatakan, program penempatan transmigran tahun 2008 sedang dalam proses penyiapan lahan dan telah dilakukan penandatanganan dengan sejumlah propinsi calon penerima transmigran,” katanya. Kepala Dinas Transmigrasi NTB, Drs. L. D. Burhanuddin mengatakan, sejak dimulainya program transmigrasi tahun 1974 hingga kini jumlah penduduk NTB yang telah ditransmigrasikan mencapai 83.000 KK sebagian besar ke Pulau Kalimantan mencapai 5.000 KK dan Sulawesi. “Para transmigran tersebut cukup banyak yang telah berhasil, selain menjadi petani banyak yang menjadi pengusaha bahkan menjadi anggota dewan,” katanya. Dia mengakui, memang ada yang tidak berhasil dan kembali lagi ke NTB namun jumlahnya relatif sedikit yakni sekitar 11 - 12 persen. Transmigran asal NTB yang kembali sebagian besar dari UPT di Maluku, sehubungan dengan terjadinya kasus kerusuhan bernuansa etnis didaerah tersebut sejak beberapa tahun lalu. “Namun wargra trans yang sempat pulang akibat kerusuhan tersebut sebagian telah kembali lagi kelokasi karena adanya jaminan keamanan dari pemerintah setempat,” katanya.
PEMBANGUNA BIL tak berdampak
Mataram (Suara NTB) PEMBANGUNA BIL (Bandara Internasional Lombok) di Pujut, Praya, Lombok Tengah, diprediksi dampaknya tak membias terlalu jauh. Bahkan, bagi Kota Mataram sebagai ibukota propinsi sekalipun. Wali Kota Mataram, H. Moh. Ruslan, SH., di Ruang Tunggu Kantornya, Selasa (27/5) kemarin, menyatakan, pembangunan BIL tidak akan memberi dampak signifikan bagi Kota Mataram.
Menurut dia, bandara tetap di Mataram atau dipindahkan ke Loteng pun, tidak terlalu berpengaruh bagi Mataram. Karena meski di Mataram ada bandara, namun selama ini Pemkot hanya mendapatkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan retribusi parkir saja. Nilainya pun tidak terlalu embanggakan. Demikian pula nantinya kalau bandara itu telah pindah ke Loteng. Kondisinya akan sama bagi Mataram. ”Kalau bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah), tidak terlalu signifikan. Kalaupun bandara pindah, eks bandara tetap akan membayar PBB karena fisik bangunan tetap di Mataram,” terangnya.
Lebih jauh dikatakan Ruslan, butuh perspektif yang matang untuk mengubah peruntukan bandara yang notabene milik AP (Angkasa Pura). ”Perubahan peruntukan itu menyangkut RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan mengubahnya juga harus melalui perda, tidak bisa sembarangan,” cetusnya. Meski wacana operasional BIL sekitar tahun 2010, namun sejauh ini, ia mengaku belum terlintas untuk mengizinkan pembangunan apapun di lahan tersebut (Bandara Selaparang, red).
Lain halnya kalau nantinya AP memfungsikan bandara yang ada saat ini sebagai sarana bagi sekolah penerbangan yang sebentar lagi akan dimulai. Tentunya melalui pembicaraan lebih lanjut antara investor sekolah penerbangan dengan pihak AP. (fit)






