Quo Vadis Gerakan KB Nasional?

Terbitnya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diamendemen menjadi UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, organisasi BKKBN sebagai badan membuat koordinasi pelaksanaan program KB pun ter-”amputasi”, karena kependudukan tidak lagi menjadi urusan pemerintah pusat.

Alhasil, pasca-pemerintahan Pak Harto, tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia melonjak kembali menjadi 1,3% per tahun dan tingkat kesuburan (fertility rate) mencapai 2,39. Dengan tingkat pertumbuhan dan kesuburan penduduk sebesar itu, sungguh wajar bila kita harus mengimpor berbagai produk pangan dan energi.

Sadar akan bahaya ledakan jumlah penduduk terhadap ketersediaan pangan, biaya pendidikan, kesehatan, dan kualitas keluarga Indonesia di tengah membubungnya harga pangan dan energi di pasar internasional, tepatlah kiranya pemerintah SBY-JK merevitalisi BKKBN.

Kuatnya komitmen pemerintah untuk merevitalisasi peran dan fungsi BKKBN tercermin pada pernyataan Presiden. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden mengaitkan program KB dengan angka pengangguran dan kemiskinan.

“Kita galakkan program KB dengan prioritas sedikit anak. Saya khawatir pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam berimplikasi terhadap penyediaan pangan, lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan,” kata Presiden SBY.Tentu saja kekhawatiran itu sangat wajar. Sayangnya, masalah penduduk tidak lagi menjadi urusan pemerintah pusat. Sementara di sisi lain, komitmen politik pemerintah daerah untuk menekan pertumbuhan penduduk sangatlah rendah.

Berdasarkan hasil kajian hubungan antara intensitas pelaksanaan program KB nasional dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, BKKBN yang sebelumnya ada di setiap kabupaten/ kota telah menjelma menjadi beberapa variasi kelembagaan. Yakni dalam bentuk dinas (49,2%), badan (35,7%), dan kantor (15,1%). Keberadaannya pun tidak semuanya utuh dalam arti berdiri sendiri. Mayoritas (70,2%) berbentuk gabungan (merger) dan diselipkan (insert).

Dilihat dari jumlah peserta KB baru dalam tiga tahun terakhir ini, terlihat adanya penurunan dalam pencapaian perkiraan permintaan masyarakat peserta KB baru (PPM-PB) maupun peserta KB baru metode kontrasepsi jangka panjang (PB-MKJP). Tahun 2007, pencapaian PPM-PB hanya berkisar 91,53%, turun dibanding tahun 2006 sebesar 101,96%. Demikian juga pencapaian terhadap PB-MKJP yang dalam tiga tahun terakhir tidak pernah mencapai 100%, hanya berkisar 71% hingga 81,86%.

Peserta KB aktif dalam tiga tahun terakhir, baik perkiraan permintaan masyarakat peserta KB aktif (PPM-PA) maupun peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (PA-MKJP), juga tidak pernah lagi mencapai 100%, tapi hanya 93,9% hingga 94,8%. Sedangkan PA-MKJP hanya mencapai 77,48% hingga 81,86%.

Hasil kajian tersebut menjadi bukti tentang minimnya komitmen politik pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jika ditelaah lebih jauh, bisa jadi hal ini juga punya benang merah dengan tata cara pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung berakibat terkurasnya energi pemerintah daerah sepanjang tahun untuk urusan politik. Target pembangunan di bidang pengendalian penduduk yang disepakati untuk dilaksanakan, akhirnya terabaikan. Apalagi kini muncul fenomena maraknya tuntutan pemekaran wilayah dari berbagai tingkat, di mana faktor jumlah penduduk sangat menentukan. Kecuali itu, banyak daerah kaya sumber daya alam, tapi jumlah penduduknya sedikit.

Lantas, bagaimana cara menyukseskan program KB di tengah minimnya komitmen politik pemerintah daerah? Itulah tugas terberat BKKBN.BKKBN memang sudah memiliki grand strategy, di antaranya menggerakkan dan memberdayakan masyarakat, menata kembali pengelolaan, memperkuat SDM operasional, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB, serta meningkatkkan pembiayaan program KB. BKKBN juga sudah punya modal besar berupa komitmen politik yang kuat dari pemerintah pusat. Toh, pengendalian penduduk secara nasional tetap saja tidak akan membuahkan hasil yang optimal tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah.

Kesadaran tentang bahaya ledakan jumlah penduduk terhadap angka pengangguran dan kemiskinan harus dimiliki seluruh pimpinan dari atas sampai bawah. BKKBN harus mampu meyakinkan kepala daerah, partai politik dan masyarakat. Itu dapat dilakukan melalui media massa dan juru penerang (PLKB).Mengubah pola pikir (mindset) dan mengembalikan citra KB memang butuh waktu, pikiran, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Agar memiliki jumlah personel yang memadai di desa/kecamatan seluruh Indonesia, BKKBN harus melakukan rekrutmen PLKB secara besar-besaran. Dan, sudah pasti itu membutuhkan anggaran yang sangat besar. Masalahnya, anggaran BKKBN sangat terbatas.

Leave a Reply