Oleh Aufrida Wismi Warastri

KOMPAS; Kartu menuju sehat atau KMS tertempel di dinding kelas V SD Negeri 3 Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Kamis (24/7). Dari 39 anak siswa kelas V, tercatat lima bocah berada di bawah garis merah batas bawah KMS, 10 bocah ada di daerah kuning, dan sisanya berada di daerah hijau muda. Tinggi bocah rata-rata 110 hingga 135 sentimeter. ”Di kota besar, rata-rata tinggi anak kelas V sudah 150 sentimeter,” kata Johny Soelistio, dokter perusahaan dari PT Unilever Indonesia.

Bocah-bocah itu tumbuh kalah cepat dibandingkan dengan bocah-bocah di Jakarta atau di kota-kota besar di Indonesia. Efendi (12), siswa kelas VI SD Negeri 3 Tebaban, saat ditanya umurnya mengatakan tidak tahu. Saat ditanya kapan lahir, bocah bertubuh kurus itu menjawab tahun 1942. Kemudian ia meralat bahwa umurnya 12 tahun.

Saat ditanya berapa 2008 dikurangi 12, Efendi berpikir keras. Hitungan di atas kertas tak bisa membantu. Temannya membantu 2008 dikurangi 12 menjadi 2096. Ridwan, rekan sebangku Efendi, akhirnya membantu dan menemukan angka 1996. ”Saya takut, jadi tak bisa berpikir,” ujar Efendi kemudian.

Jika anak-anak kecil di kota besar bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada orangtuanya dan membuat para orangtua bingung menjawab, di banyak kawasan pedesaan masih banyak anak yang untuk mengungkapkan pendapat saja masih takut, termasuk di Lombok Timur.

Dikejutkan

Tahun 2005, orang dikejutkan oleh maraknya kasus gizi buruk di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau produsen beras dan terkenal dengan pariwisatanya itu ternyata menyimpan duka warganya. Banyak warga pulau yang diam-diam tak berkecukupan pangan. Anak-anak tak tumbuh maksimal karena asupan gizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh tak tersedia memadai.

”Bocah tidak bisa menyerap pelajaran maksimal karena perut lapar. Kebanyakan mereka tidak terbiasa sarapan,” kata Angela van Rynbach, Representative & Country Director The United Nations World Food Programme (UNWFP), yang mempunyai program dampingan di Lombok Timur.

Kondisi ini sejatinya tak hanya terjadi di NTB. Banyak daerah di Indonesia mengalami hal yang sama. Namun, kasus NTB seperti mengingatkan kembali banyak orang untuk memerhatikan asupan gizi anak-anak di daerahnya.

Bersama PT Unilever Indonesia, UNWFP memberikan bantuan makanan tambahan kepada siswa di 55 sekolah dasar di Lombok Timur, khususnya Kecamatan Suralaga. Makanan berbentuk biskuit dengan rasa susu yang sangat terasa itu mengandung sembilan vitamin dan lima mineral. Setiap anak mendapat satu bungkus saban hari pukul 09.00. Pelajaran dihentikan sesaat untuk memberi kesempatan kepada anak memakan biskuit setelah mereka mencuci tangan di keran di depan ruang kelas.

Human Resources Director PT Unilever Tbk Josef Bataona mengatakan, Unilever berdasarkan kesepakatan dengan UNWFP akan membantu makanan tambahan selama tiga tahun.

“Makanan itu memberi asupan gizi pada anak-anak dan bisa bertahan hingga anak-anak pulang sekolah,” tambah Angela. Makanan diberikan di sekolah supaya anak-anak benar-benar bisa menghabiskan makanan tanpa harus berbagi dengan kakak atau adiknya.

Kecamatan Suralaga, salah satu dampingan UNWFP, secara sepintas terlihat bukanlah kecamatan yang tak makmur. Tanaman menghijau tumbuh di ladang dan sawah, terutama tanaman tembakau. Saiful, warga Desa Boro Tumbuh, Kecamatan Suralaga, mengatakan, 1 kuintal tembakau kering kini senilai Rp 1,7 juta. Kalau harga bagus mencapai Rp 2 juta,” ujarnya.

Di pekarangan rumah penduduk berbagai pohon buah, seperti mangga dan nangka, tumbuh subur dan berbuah. Rumah- rumah dibangun permanen dan cukup bersih. ”Kalau melihat situasinya begini, tetapi anak-anak masih kurang gizi, problemnya ada pada edukasi,” kata Johny.

Menurut Kepala Kantor UNWFP Lombok Seneviratne Somaratne, edukasi adalah salah satunya. Namun, yang utama karena warga tak punya kepemilikan akan lahan.

Kalau urusan makan saja masih jadi masalah, apalagi urusan sekolah. Indeks Pembangunan Manusia di NTB termasuk yang terendah di Indonesia. Suwarni (11), yang ditemui membantu bibinya berjualan minuman di Taman Udayana di Selaparang, Mataram, mengaku hanya sekolah sampai kelas III SD. Gadis kecil yang tampak dewasa dari usia itu sebenarnya belum bisa membaca dan menulis. ”Saya tidak ingin sekolah, untuk apa,” kata Suwarni yang suka makan mi ayam dengan saos merah dan kacang kerupuk dalam kemasan.

Bibi yang ia sebut adalah Ani (19), tamatan SMP yang baru menikah. Ada pula Marwan (16), lulusan SD yang kini berjualan teh botol. Mereka berasal dari Kecamatan Gunungsari, Kota Mataram.

Kecamatan Suralaga hanyalah salah satu kawasan yang anak- anaknya kurang memenuhi status gizi seimbang. Banyak daerah lain di NTB yang keadaannya juga parah, khususnya di Pulau Sumbawa.

Berdasarkan angka Susenas tahun 2005, secara nasional tahun 2005 terdapat 28 persen anak balita di Indonesia menderita kurang gizi. Di NTB, jumlah anak balita kurang gizi mencapai 33,3 persen. WHO menyatakan, prevalensi kurang gizi di atas 30 persen masuk kelompok risiko tinggi. Gizi buruk di NTB tercatat 8,4 persen, sedangkan angka nasional 8,8 persen.

Gizi buruk

Kepala Dinas Kesehatan NTB Baiq Magdalena mengatakan meskipun masih tinggi, angka gizi buruk terus menurun dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pemantauan status gizi atau PSG yang dilakukan Dinas Kesehatan NTB terlihat ada penurunan gizi buruk. Tahun 2005 sebanyak 6,58 persen, tahun 2006 menjadi 3,74 persen, dan tahun 2007 3,42 persen.

Sementara gizi kurang pada anak balita hasil pemantauan status gizi tahun 2005 sebanyak 29,2 persen, 2006 sebanyak 27,34 persen, dan tahun 2007 sebanyak 26,45 persen.

Kepala Seksi Gizi Subdin Yankes dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi NTB Taufiq Hari Suryanto mengatakan, atas bantuan Unicef, mereka membuat Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Gizi Buruk Provinsi NTB 2007-2010. Agenda kerja mereka pun kini berupa agenda gizi yang memuat banyak data kesehatan, misalnya data dasar program perbaikan gizi Puskesmas se-NTB tahun 2007, data gizi kurang tahun 2000 hingga 2006, dan data gizi buruk tahun 2000 hingga 2006. Agenda juga memuat status gizi tiap kecamatan hingga cakupan garam beryodium dalam rumah tangga.

Program penurunan gizi buruk dan kurang gizi dilakukan dengan revitalisasi posyandu dan puskesmas, promosi sadar gizi, hingga pemberdayaan keluarga. Namun, program itu dirasa masih belum efektif.

Misalnya, pengefektifan kembali posyandu yang dilakukan tahun 2005 belum bisa berjalan maksimal. Angka partisipasi dalam posyandu yang awalnya 50-60 persen kini belum meningkat signifikan, masih di kisaran 60 persen di bawah 70 persen. Target 80 persen belum tercapai.

”Sudah banyak dana menggelinding, tetapi belum ada perubahan signifikan. Sampai kami pikir kami membutuhkan antropolog,” ujar Taufiq. Tahun 2005 kucuran dan APBN untuk perbaikan gizi di NTB sekitar Rp 4 miliar, tahun 2006 menjadi sekitar Rp 14 miliar ditambah dana bantuan Unicef, dan tahun 2007 turun jadi Rp 13 miliar ditambah dana bantuan Unicef.

Menurut dia, ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat masih rendah. Masih banyak nenek ikut campur dalam mengasuh cucunya dan mengatakan kepada anak, dulu kamu tak ke posyandu pun bisa tumbuh.

Jika tahun lalu hanya 11 desa di NTB yang berstatus siaga, tahun ini direncanakan 300 desa siaga dari sekitar 830 desa yang ada. ”Program sudah siap, tinggal menunggu DIPA turun,” kata Magdalena.

Banyak lembaga yang turut membantu NTB mengentaskan gizi buruk. Namun, Taufiq mengakui ada lembaga yang koordinasinya dengan pemerintah daerah masih rendah sehingga sinergi kurang bisa jalan.