Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Maiq Meres

Liputan Khusus: Agroindustri Tembakau Virginia Lombok (2)
December 3, 2010
Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Maiq Meres-2
December 10, 2010

Mewujudkan Birokrasi Pemerintah yang Maiq Meres

DR. H.Musa Shofiandy

Mataram [Sasak.Org] Masih saja terngiang dalam ingatan penulis, Visi, Misi yang disampaikan oleh Calon Bupati/Wakil Bupati Lombok Tengah (ketika itu) yakni pasangan HM. Suhaili FT dan HL. Normal Suzana alias Maiq Meres, yang dimuat dalam harian umum Nurani Rakyat tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Juni 2010.  

Setelah Visi dan Misi itu termuat pada tanggal 1 dan 2 Juni, mulai tanggal 3 Juni 2009 sampai 4 Juni 2009 muncul berbagai tanggapan atas Visi dan Misi yang disampaikan oleh Bacabup HM. Suhaili, FT, SH., baik tanggapan yang bersifat positif maupun negatif. 

Munculnya berbagai tanggapan yang “agak keras” itu, telah dirilis juga dalam dunia maya (internet) lewat Website Komunitas Sasak (www.sasak.org)  yang memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya masyarakat Sasak yang peduli dengan kemajuan Lombok Tengah, yang saat ini berada di luar daerah NTB, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti Taiwan, Belgia, Australia, Arab Saudi dan dunia luar lainnya. 

Tanggapan negative terhadap Visi dan Misi yang disampaikan oleh Bapak HM.Suhaili, FT., dijadikan pemacu untuk tetap konsisten melaksanakan Visi dan Misi tersebut. 

Realitanya, setelah pasangan  ini terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tanggal 27 Nopember 2010 lalu, (satu setengah tahun setelah Visi dan Misi itu disampaikan) pasangan ini masih tetap pada komitmennnya untuk tidak mencampur adukkan antara Birokrasi dengan Politik, tidak akan ada balas jasa Politik  kepada Tim Sukses, tidak akan ada Kolusi dan Nepotisme dalam menempatkan Pejabat dalam Jabatan di Birokrasi pemerintahan, tidak akan ada permainan politik, tidak akan ada jual beli jabatan, tidak aka ada dan terjadi pemaksaan kehendak untuk menempatkan seseorang dalam Birokrasi pemerintahan, tidak akan ada Pejabat yang di Non Jobkan karena  dendam politik, dan berbagai tindakan penyimpangan aturan dalam menata Birokrasi Pemerintahan, bahkan dalam satu kesempatan, setelah dilantik menjadi Bupati Lombok Tengah untuk periode 2010-2015. 

“Saya haramkan Pejabat Birokrasi untuk dilibatkan dalam urusan poilitik praktis. Kedepan lanjutnya, para pejabat harus benar-benar focus pada pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Soal aspirasi itu adalah hak pribadi masing-masing, dan jangan sekali-kali pejabat birokrasi diracuni dengan kepentingan politik praktis yang dampaknya sangat merugikan bagi pejabat yang bersangkutan”, ungkap  Bupati Loteng, HM. Suhaili, FT.   

Suatu pernyataan dan sikap yang amat menyejukkan bagi masyarakat Lombok Tengah, khususnya bagi aparat birokrasi  di Lombok Tengah. 

Pernyataan  dan sikap beliau ini adalah merupakan pengimplementasian dari apa yang pernah disampaikan beliau dalam memaparkan Visi dan Misinya, yang dimuat dalam harian Nurani Rakyat tanggal 1 s/d 4 Juni 2009 lalu, saat masih menjadi Bakal calon Bupati Lombok Tengah. 

Salah satu poin penting yang menjadi daya tarik penulis dalam Visi dan Missi yang disampikan adalah yang terkait dengan Penataan Birokrasi Pemerintahan, yakni Penempatan Pejabat Birokrasi sesuai dengan ketentuan aturan Undang-Undang dan Profesionalisme Pejabat.  

Dalam pemaparan Visi dan Misi tersebut, Bapak HM.Suhaili FT,SH.,  antara lain mengatakan : “Dari sisi aparat birokrasi sebagai pejabat politis. Pihaknya akan menghindari adanya kekecewaan dan sakit hati dari aparat pemerintah terutama para pejabat pemegang eselon tanpa mengetahui kesalahannya menjadi korban politik hingga harus dinonjobkan dari jabatannya. Saya tidak akan sampai melakukan hal seperti itu, kalaupun ada kesalahan yang diperbuat oleh seorang pejabat, sanksi hukumnya sudah ada sesuai tingkat kesalahan yang diperbuat” tegasnya. 

Lebih jauh Bakal Calon Bupati Lombok Tengah yang saat ini sudah menjadi Bupati Lombok tengah  ini mengatakan : “Menjatuhkan sanksi hukuman kepada seorang pejabat yang melakukan kesalahan ada jenjang dan tahapan yang diberikan oleh pejabat atasan langsung dan tidak serta merta dinonjobkan tanpa mengetahui apa kesalahan yang diperbuat. Seorang Pejabat yang potensial, harus diberikan reward atau penghargaan atas prestasi yang dilakukan” ungkap HM.Suhaili, FT. SH. (Harian Nurani Rakyat, Selasa 2 Juni 2009). 

Mari kita coba kaitkan kembali Visi, Misi serta ungkapan yang disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah masa bhakti 2010-2015 ini, dengan berbagai ketentuan peraturan kepegawaian yang ada dan berlaku saat ini, antara lain   yakni Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, yang telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000. 

Pasal 5  berbunyi : 

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah : 

a.      Berstatus Pegawai Negeri Sipil ; 

b.     Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan ; 

c.      Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan ; 

d.     Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ; 

e.      Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan ; dan 

f.      Sehat jasmani dan rohani. 

Pasal 6 : 

“Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan, usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.” 

Sambungan : 

http://sasak.org/2010/12/10/mewujudkan-birokrasi-pemerintah-yang-maiq-meres-2/

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *