Apa kabar Propinsi Pulau Sumbawa?

Website Instan

[Sasak.Org] Sudah lama tidak terdengar, di saat  Propinsi Kalimantan Utara (Kalut) berhasil diterima menjadi propinsi tambahan di Indonesian, rintisan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) malah lenyap,  bersamaan dengan tidak jelasnya penggunaan dana hibah pendirian PPS tersebut.

PPS, Pura Pura Saja

Pemekaran wilayah di Indonesia, mulai dari tingkat pemekaran desa sampai propinsi (kecuali pemekaran negara) didominasi oleh niat untuk mendapatkan dana alokasi, seperti ADD di Desa atau DAU/DAK di Kabupaten, Kota, atau propinsi.

Alasan lain adalah ‘syahwat’ politik dari para penggagasnya yang ingin mengelola dana, walaupun dengan jargon mempercepat pembangunan, meratakan kesejahteraan, dan bahasa-bahasa politik basa basi lainnya.

Rintisan PPS sampai detik ini tidak lebih dari kepura-puraan saja, ciri dari kepura-puraan adalah tidak serius, bukti ketidak seriusannya adalah tidak jelasnya langkah strategis propinsi induk maupun penggagasnya, pemprop seperti pura-pura serius, jika memang serius, paling tidak report akhir tahun 2012 akan memberi sinyal positif tentang terealisasinya harapan tersebut.

PPS, Perpecahan Pulau Sumbawa

Di Pulau Sumbawa, suku terbesarnya adalah suku sumbawa (aidaa) dan suku mbojo (eddee). Suku Sumbawa mendiami Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat sedangkan Suku Mbojo berada di Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu. Dua suku tersebut sepertinya akan menjadi pengganjal utama berdirinya PPS, jika kita bertanya kepada orang mbojo, dimanakah ibukota PPS nanti? Mereka jawab, di Bima. Bila pertanyaan yang sama kita ajukan ke orang sumbawa, jawabannya adalah di Sumbawa.

Pernahkah ada orang bima mau dikatakan orang sumbawa? Sama seperti orang sunda tidak mau dikatakan orang jawa walaupun nama propinsinya adalah Jawa Barat. Ini hal remeh temeh yang sepertinya sederhana tetapi menjadi beban psikologis berdirinya PPS.

Berdirinya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi salah satu bukti kuatnya pengaruh primordialisme dalam pemekaran wilayah. Kecamatan Alas sebelumnya adalah kecamatan yang termasuk pendukung berdirinya KSB, tetapi karena ibukota KSB ditetapkan di Taliwang, akhirnya Alas memilih tetap di kabupaten Induk.

PPS, Perusahaan Pertambangan Sumbawa

Apa PAD Sumbawa? ‘Kata’nya pertambangan sumbawa luar biasa. Apa PAD Bima, entahlah. Jika tambang menjadi alasan pendirian PPS bisa jadi ini tidak akan bertahan lama, karena perusahaan tambang tidak mungkin dikelola sendiri oleh Pemda dan tidak mungkin juga mampu melakukan intervensi terlalu dalam ke perusahaan tambah, sama seperti PT NNT di Sumbawa Barat.

Semoga saja PPS cepat berdiri diikuti matinya Nusa Tenggara Barat menjadi Gumi Sasak Darussalam.

Amaq Nuna

Pembina Kelompok Tani Hijau Hitam

Lombok Tengah NTB

SimpleWordPress

17 COMMENTS

    • @Mohamed Jalaluddin El-jabar :Anda Buta Terhadap Sejarah,Dari ekspedisi Majapahit 1457 ke pulau sumbawa sampai VOC’Masyarakat Pulau Sumbawa Mempunyai Tatanan Kepemerintahan Sendiri dalam bahasa Belanda di sebut Inheernse Zelfregerende Gebiedsdelen ( Wilayah Pribumi yang berpemerintahan Sendiri) Sedangkan Lombok/Sasak Daerah yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. daerah ini disebut Gedecentraliseerde Zelfregerende Gebiendsdeien. Jadi Sungguh Naif klu Org sasak/lombok Yg menjadi Pemimpin Masyarakat pulau sumbawa. Ingat Jadi cacatan sejarah Bagaimana suku Sasak/Lombok selaluh tampil Menjadi Kurcaci( Era Kerajaan Kurcaci Bali) era VOC= Kurcaci VOC

  1. Pembentukan PPS, sebuah alternatif, demi tegaknya akuntabilitas ruang-ruang publik, dgn mematikan dikotomi, diskriminasi yg berlangsng, dikotomi org sasak (anak kandung Bali) terobsesi ketika HARUN menjadi org nomor 1 di NTB, dengan slogan, “KITA DI JAJAH” oleh bangsa Mbozo dan Samawa, slebaran, sebuah isu ras pada tahun 2000 sampai 2001sbg bentuk dikotomi suku dan ras. kemudian Diskriminasi, menyuburkan tatanan satu sisi, sedangkan sisi lain dibiarkan gersang. pembentukan pulau sumbawa adalah sebuak “keniscayaan” bukan “penistaan” bukan pula krna PPS punya potensi (lombok punya pariwisata dan tanah yang subur), tetapi tujuannya adalah manjmen pengelolaan. ketika pemerataan terbangun maka tatanan hidup pun tercapai.

    • PPS sedang di proses, brikut dengan kajian-kajian kelayakannya, paling lambat 5 – 10 tahun terakhir pps akan terbentuk, jika pps tertunda di pemerintahan SBY, maka pps akan terbentuk di kepemimpinan berikutnya. jdi tidak ada kata batal, atau gagal.

      • propinsi pulau sumbawa!!!!, berangkat dari pudarnya keadilan dan pemerataan, keadilan pembangunan lombok dan sumbawa menjadi alasan mengapa pps harus terbentuk. ketika pps terbentuk nantinya, maka lombok akan berjalan sejajar dengan pulau Bali sebagai daerah pariwisata dunia. sedangkan sumbawa diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah serta sumber daya manusianya yang teruji. kemudian pada akhirnya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pembentukan pps ini. smoga sukses

        • Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof.Dr.H. Din Syamsuddin mendukung penuh
          upaya rakyat pulau Sumbawa untuk membuat provinsi mandiri bernama
          Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
          Pernyataan Din ini diungkap dalam
          acara buka puasa warga Sumbawa Jabodetabek yang juga di hadiri oleh
          tokoh-tokoh sepulau Sumbawa, Minggu (14/7) dikediaman Din Syamsuddin di
          wilayah Ragunan Jakarta.
          Menurut Din, selama ini diakuinya bahwa
          dirinya belum tergerak penuh mendukung pembentukan PPS tersebut karena
          didasarkan pada argument kesamaan ukhuwah antara masyarakat pulau Lombok
          dan Pulau Sumbawa. “Namun melihat perkembangan yang ada terutama
          keberadaan infrastruktur dipulau Sumbawa yang sangat jauh tertinggal
          dengan pulau Lombok, maka sudah sepantasnya Pulau Sumbawa menjadi
          Provinsi sendiri,” jelas Din.
          Din mendorong masyarakat sepulau
          Sumbawa untuk mendukung pembentukan PPS ini, “dalam bulan suci ini kita
          dukung dan kita dorong pembentukan PPS,” terang Din.
          Selain
          mengucapkan dukungan, Din juga berjanji akan memperkuat lobi yang telah
          dilakukan selama ini oleh KP3S dan anggota DPR RI Fahri Hamzah dan Harun
          Alrasyid, “Saya akan menghubungi kolega-kolega yang ada di DPR RI untuk
          memastikan PPS masuk dalam pembahasan,” tutup Din dihadapan tokoh
          sepulau Sumbawa diantaranya Fahri Hamzah, Harun Alrasyid, AM Fatwa,
          Prof. Dr. Irjen.Faraouk Muhammad, Prof. Dr. Hamdan Zoelva (hakim Mahkamah Konstitusi), Prof. Burhan Magenda . (Sn01)

  2. PPS HARUS TERBENTUK…!!!!
    HARGA MATI YANG TAK BISA DIBATALKAN…
    TIDAK HASIL BERGABUNG DENGAN PULAU TETANGGA

  3. ketika pps terbentuk nantinya, pps mampu melampui IPM NTB yg sekarang di
    urutan ke 32 dari 33 propinsi, karna kami punya manusia-manusia
    produktif, baik tingkat daerah maupun pusat, di era HARUN IPM NTB naik
    keurutan 22 dari 27 propinsi yang sebelumnya di urutan 26. ketika
    SERINATA menjadi gubernur IPM merosot urutan terakhir seiring
    berakhirnya masa jabatannya LALU SERINATE di balik jeruji besi karna
    kasus korupsi yg menimpanya. terakhir saya usulkan jika NTB diubah
    menjadi GSM (Gumi Seribu Maling)

  4. Mohon maaf bagi yang tidak setuju dengan terbentuknya propinsi sumbawa,sudah saatnya apa yang menjadi hak kami,kami rasakan sepenuhnya,tanpa harus membagi keluar pulau kami,
    kita sudah bisa yang walaupun dari dulu kami sudah bisa,
    selamat tinggal lombok,sudah banyak hasil bumi kami digunakan untuk membangun pulaumu,
    mudah2han kalian bisa mencari sumber baru untuk kalian keruk hasilnya lagi,amin

  5. Jgn mencoba membenturkan suku dipulau sumbawa karena disana sangat rukun, tidak pernah ada pertentangan apalagi menyangkut PPS, intinya hanya satu seluruh masyarakat pulau Sumbawa mendukung terbentuknya PPS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here