Berita - Instansi & Pemerintahan

Lombok Timur [Sasak.Org] Bupati Lombok Timur (Lotim) H.M. Sukiman Azmy menyatakan rasa kecewanya dengan para anggota DPRD NTB asal Lotim. Keberadaan mereka di badan legislatif dinilai  tidak memberi banyak manfaat bagi kepentingan masyarakat di daerah asal mereka berada.

‘’Padahal anggota DPRD NTB yang asal Lombok Timur jumlahnya sampai 14 orang,’’ kata bupati di Selong, Senin (8/2) kemarin. Dengan menjadi anggota DPRD NTB yang jumlahnya terbesar dibandingkan dengan wakil rakyat yang berasal dari daerah kabupaten/kota se-NTB lainnya, mestinya memberi peluang besar bagi terakomodirnya semua aspirasi rakyat.

Bupati mencontohkan ketidakcerdasan para legislator di parlemen NTB dalam memperjuangkan alokasi anggaran untuk pembebasan lahan bendungan raksasa Pandandure, Sakra. Pada tahun-tahun sebelumnya, sejak 2005 hingga 2007, setiap tahun dialokasikan anggaran dari APBD NTB untuk pembebasan lahan Pandandure. Pada tahun 2008 pun, kendati  mulai berkurang, tetapi masih ada. Pada tahun 2009, walau makin mengecil, tetapi tetap ada dialokasikan, sedang pada APBD perubahan 2009 telah hilang. ‘’Pada APBD NTB tahun 2010 saat ini tidak ada sama sekali alokasi anggaran untuk Pandandure itu,’’ ujarnya kesal.

‘’Apa sih sebenarnya yang dikerjakan para anggota DPRD NTB asal Lombok Timur itu? Saya berharap ada yang tersinggung dengan ungkapan saya ini,’’ demikian diungkapkan Sukiman di hadapan ratusan kader dan pengurus Partai Golkar (PG) se-Lotim dalam acara pelantikan pengurus DPD PG Lotim di Gedung Wanita, Senin sore kemarin. ‘’Sebenarnya tidak perlu para anggota Dewan asal Lotim itu lupa akan sejarahnya, dari mana mereka berasal, dan apa kapasitas mereka berada di lembaga itu,’’ lanjutnya.

Bagi Sukiman, seluruh masyarakat Lotim, juga pemerintah daerah Lotim, memiliki komitmen yang sama dengan para wakil rakyat Lotim di DPRD NTB, yakni sama-sama memperjuangkan agar pembangunan bendungan tersebut dapat terwujud. Bendungan itu menjadi wacana sejak lama, sejak sekitar tahun 1993 silam. Seperti dilansir harian ini sebelumnya, pekerjaan konstruksi bendungan dimaksud sebenarnya harus sudah dimulai tahun 2010 ini dengan dana sekitar Rp 430 miliar yang merupakan hibah dari Cina. Namun pelaksanaan pekerjaan konstruksi tentu tidak dapat dilaksanakan sebelum tanah dibebaskan seluruhnya.

Bagi bupati Lotim, semestinya para legislator di DPRD NTB pun juga memahami semua persoalan daerah yang diwakilinya, khususnya Lotim. Saat ini di Lotim, misalnya, tengah digulirkan suatu gerakan pembangunan rakyat dengan seluruh aparatur untuk menciptakan daerah yang sejahtera dan girang dengan akronim Gapura Selaparang. Bupati berharap para anggota Dewan asal Lotim lebih rajin turun ke lapangan untuk melihat dari dekat apa saja persoalan yang dialami masyarakat atau rakyat yang diwakilinya. Lotim sendiri, katanya, memiliki persoalan yang cukup komplek, dari masalah penduduk yang terpadat di NTB, yang diiringi dengan saratnya masalah, menyebabkan indeks pembangunan manusia (IPM) Lotim menjadi yang terbelakang pula di NTB.

Dilantik dan dikukuhkan H. Syamsuddin, Daeng Paelori dan Anwar Bafadal masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD PG Lotim periode  2010-2015 dengan total jumlah pengurus 73 orang serta 21 orang Dewan Pertimbangan (Wantim) DPD PG Lotim oleh Ketua DPD PG NTB, H. Zaini Arony. Zaini berpesan agar semua anggota fraksi PG di Dewan lebih berpihak kepada aspirasi rakyat. ‘’Sebab suara Golkar adalah suara rakyat,’’ katanya.