Mataram [Sasak.Org] Larangan membuka kuliah jarak jauh hanya karena syarat kualitas dan mutu pendidikan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi swasta belum memenuhi standar yang ditetapkan, itu bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang tidak rasional. Demikian pernyataan itu dikemukakan oleh Forum Kerja sama Pondok Pesantren (FKPP) Nusa Tenggara Barat mempertanyakan kebijakan pemerintah melarang perguruan tinggi swasta menyelenggarakan kuliah jarak jauh.

"Kebijakan tersebut tidak memberikan kebebasan bagi warga negara untuk menuntut ilmu," kata Ketua FKPP NTB TGH Syafwan Hakim, Kamis (25/2/2010), dalam dialog dengan jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Dalam dialog yang diikuti sejumlah pimpinan pondok pesantren dari beberapa kabupaten/kota di Pulau Lombok dan sejumlah anggota Dewan Pendidikan Provinsi NTB itu, Syafwan mempertanyakan dasar hukum pelarangan membuka kuliah jarak jauh bagi perguruan tinggi swasta.

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat, mengatakan, kalau larangan membuka kuliah jarak jauh hanya karena syarat kualitas dan mutu pendidikan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi swasta belum memenuhi standar yang ditetapkan, hal itu bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang tidak rasional. Alasannya, kata Syafwan, didasarkan pada fakta adanya Universitas Terbuka (UT) milik pemerintah yang bisa menyelenggarakan kuliah jarak jauh tanpa kejelasan proses belajar mengajar dan dari mana tenaga pendidiknya.

"Universitas Terbuka itu kapan kuliahnya, kapan ujiannya, tetapi tiba-tiba mahasiswanya sudah jadi sarjana," ujarnya. Dia berharap, pemerintah mau memberikan ruang bagi pondok pesantren untuk bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi negeri yang ada di NTB untuk membuka kuliah jarak jauh. "Ini juga untuk mengakomodasi keinginan para santri yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tanpa harus meninggalkan pondok pesantrennya," katanya. (Kompas)

Comments  

 

0 # lmjaelani 2010-02-25 23:14

sudahlah, jangan merencanakan sesuatu yang tidak rasional. Program Kuliah Jarak Jauh nyata nyata tidak diperbolehkan. daripada mempermasalahka n larangan ini, ponpes2 bisa mencari cara lain untuk ikut membantu menyiapkan Sumber Daya MAnusia Handal. Misalnya, siapkan para calon pekerja pariwisata untuk menyambut VLS 2012, agar para pegiat pariwisata nantinya adalah orang profesional dan bermoral

Reply | Reply with quote | Quote

 

 

0 # sersak 2010-02-25 23:36

PTS yg ada mutu dan statusnya tidak jelas. kalau memang perlu kuliah daftarlah ke Universitas Terbuka yang negeri, murah dan terjamin. Tetapi saya lebih respek 1000 kali pada santri yg sholeh,pinter, cerdas dan pandai daripada Sarjana kelas DEK! Kok ustad malah jadi gak percaya diri seh, masak santri yang dititip untuk digembleng malah disuruh institusi lain yang mengerjakan. Kalau kewalahan udah bubar saja.

Reply | Reply with quote | Quote

 

 

0 # mansur 2010-02-26 01:58

Tabek... datu2

Mohon di pelajari ada perbedaan mendasar antara kuliah jarak jauh (seperti UT) dengan kelas jarak jauh (yang di larang itu). Kalau sudah dimengerti, maka silahkan PTS/PTN mengajukan kuliah jarak jauh (seperti UT itu). jangan sampai menyebut kuliah jarak jauh padahal yang dimaksud adalah kuliah kelas jarak jauh yang dalam bentuk apapun sudah dilarang pemerintah.

ampure datu.

Reply | Reply with quote | Quote

 

 

0 # sersak 2010-02-26 09:50

Benar Pak Guru Mansur kelas jarak jauh yg pernah ada hanya akal akalan jualan ijazah.
Usul LMJ sangat bagus,seandaian ya pekerja pariwisata kita berasal dari pesantren lokal maka kita akan jadi sangat berkarakter! Sebab mereka pastilah akan menjaga akhlak dgn profesionalisme yang lebih militan dari sekedar hasil pelatihan terburu buru rekrutan dari luar daerah.

Reply | Reply with quote | Quote

 

Refresh comments list
RSS feed for comments to this post.

Add comment

Name (required)

E-mail (required)

Website

Notify me of follow-up comments

Refresh

Send

Cancel

JComments