Listrik dan Pembangunan Lombok; sebuah opini kanak Sasak

November 9, 2007 · Filed Under Artikel, Energi, Opini Sasak.org · 5 Comments 

Kondisi Ketersediaan Daya Listrik

Secara nasional ketersediaan Listrik di Indonesia sangatlah timpang, dimana sekitar 80% ketersediaan listrik sekarang ini diprioritaskan untuk Pulau Jawa dan Bali, 10% lagi untuk Pulau Sumatera, dan sisanya 10% untuk kebutuhan listrik di kawasan Indonesia Timur termasuk NTB.

Sementara itu di NTB, dalam kurun waktu 1995 hingga 2003, kebutuhan tenaga listrik naik dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 11 % per tahun.

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Mataram tahun 2004, daya terpasang 166,62 MW dengan daya mampu 95,461 MW, menunjukkan defisit daya listrik NTB sebesar 42,7%.

Sementara untuk Pulau Lombok sendiri, daya terpasang sebesar 113,681 MW atau sekitar 68,22% dengan daya mampu (tersedia) sebesar 59,06 MW (61,86% daya mampu NTB) atau defisit sebesar 48%.

Dari data lain terungkap, di propinsi NTB kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten paling sedikit menikmati ketersediaan daya listrik dengan cakupan sekitar 83,95% dari total wilayahnya, dan kota Mataram merupakan wilayah paling sejahtera dalam menikmati ketersediaan listrik yang mencapai 100% dari total wilayahnya.

Kondisi tersebut mencerminkan ketidakseimbangan sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat NTB sekaligus keadilan sosial yang belum merata untuk semua rakyat.

Ketersediaan sumber daya kelistrikan merupakan sesuatu yang mutlak untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan ini hendaknya jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga menjadi sebuah bom waktu bagi masyarakat NTB.

Sektor Ekonomi Masyarakat

Sementara itu dari data laju pertumbuhan ekonomi NTB dalam kurun waktu 1995-2003 naik sebesar 7,0%, yang tercermin pada nilai rata-rata Produk Domestik Regional Brutto (PDRB).

Angka ini sebenarnya bisa ditingkatkan apabila tingkat ketersediaan infrastruktur listrik terpenuhi. Karena hal ini akan berkorelasi positive terhadap peningkatan realisasi investasi di propinsi NTB.

Sektor-sektor pembangunan lain, sangatlah memiliki ketergantungan terhadap ketersediaan tenaga listrik, salah satunya sektor pariwisata yang menjadi andalan di NTB khususnya di Pulau Lombok. Pariwisata yang mengedepankan kenyamanan bagi tamu-tamunya, akan sangat terganggu dengan adanya pemadaman bergilir yang dilakukan PLN.

Wacana Pembangunan PLTU Teluk Endok

Rencana Pembangunan PLTU Teluk Endok, merupakan suatu jawaban pemerintah atas kebutuhan ketersediaan energi listrik bagi masyarakat Pulau Lombok. PLTU tersebut direncanakan memiliki kapasitas 2×25 MW yang berlokasi di Teluk Endok, sebelah selatan kota Mataram.

Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pembangunan Power Plant tersebut direalisasikan. Mengingat kebutuhan masyarakat yang mendesak, sebaiknya pihak pihak PLN membuka diri dengan kemungkinan masuknya Independent Power Plant.

PT. PLN bersama-sama dengan pemerintah NTB hendaknya segera mengambil tindakan dengan mengundang investor untuk pengadaan Power Plant, melalui mekanisme Independent Power Plant (IPP). Dimana dengan mekianisme ini, produksi listrik akan dilakukan oleh sektor swasta, kemudian PLN membeli listrik tersebut melalui prosedur Power Purchase Agreement untuk dijual lagi kepada masyarakat.

Hal ini sudah ditempuh oleh daerah-daerah lain untuk pemenuhan kebutuhan listrik di daerahnya.

Power Plant yang ramah lingkungan

Terkait dengan isu lingkungan dan pemanasan global, serta Lombok sebagai salah satu ikon pariwisata di Indonesia, adanya Power Plant bisa menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti, harus ditekankan suatu sistem Power Plant yang betul-betul ramah lingkungan.

Power Plant tersebut diharapkan dapat menerapkan peraturan Bank Dunia yang mensyaratkan Total Suspended Particle (TSP) sebesar 50 mg/Nm3 pada emisi gas buangnya. Besaran tersebut lebih baik dibandingkan dengan besaran yang dipersyaratkan Kepmen KLH tahun 1995 yang hanya menetapkan 150 mg/m3.

Untuk mencapai hal tersebut, perlu kiranya dipertimbangkan penggunaan teknologi Power Plant terkini dengan meninggalkan sistem konvensional, seperti mengganti penggunaan Pulverized Coal Boiler (PC Boiler) dengan sistem Circulating Fluidized Bed Boiler (CFB Boiler), harus juga dilengkapi dengan Waste Water Treatment Plant, Flue Gas Desulphurization (FGD), kontrol limbah dari Coal dan Ash Yard untuk betul-betul memastikan dampak lingkungan seminimal mungkin.

Other Reference:

www.ntb.go.id

Tags:

Zero Waste City : Akankah Bisa Diwujudkan di Kota Mataram?

September 21, 2007 · Filed Under Artikel · Comment 

Apakah yang akan muncul dalam benak kita mengenai suatu
kota yang tepat disebut sebagai zero waste city?

Sungai yang jernih melintasi kota, tersedianya tempat-tempat pembuangan sampah, sarana-prasarana dan wilayah publik yang bersih-rapi-terpelihara. Untuk kota pantai, ditambah dengan debur ombak di pantai yang bersih dari sampah, perkampungan nelayan yang terpelihara dan tidak mencerminkan kemiskinan. Dalam kondisi kota yang serba nyaman, bebas dari sampah itu tentunya kita akan menemui wajah-wajah yang sehat, damai dan sejahtera, baik untuk semua warga kota maupun aparat pemerintahannya. Hal tersebut akan menghasilkan penduduk kota yang produktif, optimis melihat masa depan, saling bekerjasama memelihara kotanya yang bebas dari sampah. Tentunya masih beragam imajinasi yang akan muncul dari sebuah kota yang layak disebut sebagai zero waste city. Apakah imajinasi ini bisa kita wujudkan di Kotamadya Mataram yang dikenal dengan motto Kota Ibadah ini?

Kotamadya Mataram dengan luas wilayah 56,35 km2 (0,28% dari luas Propinsi NTB) dan jumlah penduduk diperkirakan 319.872 jiwa (Data Sensus 2001), maka Kotamadya Mataram bisa kita kategorikan sebagai kota sedang. Dengan tingkat pertumbuhan yang cukup baik antara lain di bidang ekonomi, perumahan dan lainnya akan menjadikan potensi terhadap peningkatan konsentrasi produksi sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai masalah. Berbagai tulisan berita di harian lokal bisa kita baca dan temui akhir-akhir ini bahwa masalah persampahan adalah salah satu masalah utama di Kota Mataram apalagi dibarengi dengan kedatangan musim penghujan. Akankan masalah ini kita biarkan terus dari tahun ke tahun?

Daerah Penghasil dan Jenis Sampah

Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) sampai akhirnya dibawa ke Tempat Penimbunan Akhir (TPA). TPA biasanya tidak lebih dari timbunan terbuka dan umumnya menggunung, dengan pengembangan wilayah pemukiman baru yang tersebar di pinggir kota membatasi kemungkinan-kemungkinan pengembangan TPA baru, akan lebih bermasalah lagi jika terjadi penolakan dari masyarakat di sekitar TPA seperti yang terjadi di TPST Bojong, maupun TPA Bantar Gebang. Dengan produksi sampah yang terus meningkat sedangkan di sisi lain tidak diimbangi dengan kecepatan pengangkutan dan pengelolaannya maka akan menyebabkan penumpukan sampah dimana-mana. Hal ini dari segi estetika menjadikan pemandangan yang tidak sedap dipandang sedangkan dai segi lingkungan menimbulkan pencemaran berupa bau maupun terhadap badan air yang ada.

Kebanyakan sumber utama sampah pada wilayah perkotaan adalah pemukiman penduduk dan pasar, jenisnya hampir sebagaian besar yaitu sekitar 70-80% merupakan sampah organik sedangkan sisanya adalah sampah anorganik. Dengan terus bertambahnya penduduk
kota, migrasi dari perdesaan ke kawasan perkotaan, meningkatnya globalisasi pola konsumsi yang kebarat-baratan dan menyebarnya produk-produk serta kemasan-kemasan sekali pakai-buang akan mengakibatkan peningkatan produksi sampah dari sumber utama tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah apakah TPA akan mampu menampung sampah-sampah tersebut ? dan sampai berapa lama TPA akan mampu beroperasi ?

Alternatif Penangan Sampah

Untuk skala kota, ketergantungan pada teknik pembuangan sampah ke TPA yang membutuhkan lahan luas, sebaiknya perlu ditinjau lagi secara khusus. Beberapa alternatif penanganan sampah selain teknik menggunakan TPA adalah: Penggunaan Insinerator, konsep yang digunakan adalah membakar sampah organik maupun non-organik pada suhu tinggi. Hal yang harus diperhatikan dengan penggunaan teknologi ini adalah kemungkinan timbulnya pencemaran udara yang dihasilkan dari pembakaran tersebut, sehingga penggunaan teknologi insinerator harus betul-betul melalui pertimbangan, kajian yang mendalam khususnya menyangkut emisi gas yang dihasilkan dan harus dibarengi dengan pemantauan kualitas udara secara berkesinambungan. Program Daur Ulang, melakukan pemanfaatan kembali dari sampah yang dihasilkan baik organik maupun non-organik. Dibelahan selatan bumi ini telah berkembang dengan intensive program-program pendaur-ulangan sampah. Sampah mulai di perlakukan sejak dari sumber penghasil berupa pemilahan, kemudian dilanjutkan dengan pendaur-ulangan dan pengkomposan (dimana material daur ulang dan organik dipisahkan di tingkat rumah tangga), hal ini terbukti memiliki potensi untuk mencegah pembuangan 90% sampah rumah tangga ke pembuangan akhir.

Beberapa pendekatan inovatif, yang berlandaskan pendaur ulangan dan pengkomposan, terbukti berhasil dalam pengelolaan dan mengurangi sampah di belahan selatan termasuk diantaranya adalah sebagai berikut:Kairo, Mesir: pekerja sektor informal – dikenal sebagai zabbaleen – mengumpulkan sepertiga sampah domestik di Kairo, atau sekitar 998,400 ton per tahun. Para zabbaleen, yang tinggal di
lima kawasan komunitas di sekitar kairo, mendaur-ulang dan mengomposkan 80-90% sampah yang mereka kumpulkan.Barangay Sun Valley, Philipina: sekitar 3,000 KK berpartisipasi dalam program daur-ulang dan pengomposan yang mengubah 70% dari sampah rumah tangga atau sampah domestik yang akan dibuang. “Biomen” mengumpulkan sampah organik (yang terdiri dari sampah dapur dan sampah kebun) untuk pengomposan setiap harinya dengan menggunakan pedicabs (gerobak angkut bermotor). Dengan pedicabs yang sama, mereka mengumpulkan material yang masih dapat didaur-ulang ke “ecoshed” terdekat untuk dipilah dan dikemas lebih lanjut. Material yang masih bisa diproses dijual langsung kepada pada Bandar lapak atau perantara barang rongsokan.Pengomposan dapat mengurangi aliran buangan hampir separuhnya dalam periode waktu yang relatif singkat. Kelebihan pengkomposan hádala bahwa hal itu dapat dicapai dengan biaya murah melalui teknologi sederhana dalam skala kecil. Memilah material dari sumber adalah kunci kesuksesan program daur ulang.

Peran Serta Masyarakat dan Pemerintah

Gerakan tanpa sampah atau Zero Waste mustahil akan bisa kita raih tanpa peran serta masyarakat maupun pemerintah. Jika kita berkaca dari contoh yang dipraktekkan di Kairo dan Philipina terlihat jelas bahwa inisiasi pengelolaan dan pendaur-ulangan sampah berasal dari masyarakat, sehingga penggerak utama keberlangsungan program tersebut berada di pundak masyarakat. Tetapi jika dicermati lebih dalam, maka kita juga akan bisa melihat bahwa peran pemerintah juga sangat kental pada program tersebut. Pemerintah sebagai regulator mempunyai tugas untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha-usaha pendaur-ulangan dan pengomposan tersebut. Jika kita persempit, maka tugas masyarakat adalah mengelola sampah yang dihasilkannya (pemilahan) dan menempatkannya pada sarana-prasana yang telah ditentukan sedangkan tugas pemerintah adalah menyediakan sarana-prasarana, membuat kebijakan tentang usaha-usaha pendaur-ulangan dan pengkomposan dan membantu membuat strategi pemasaran terhadap hasil dari proses daur-ulang dan pengkomposan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pendekatan tanpa sampah atau zero waste adalah suatu tujuan yang wajar, namun akan diperlukan waktu untuk dapat mencapainya. Seperti halnya suatu perjalanan beribu-ribu mil yang dimulai dengan satu langkah kecil, demikian pula dengan pendekatan zero waste. Jalan menuju zero waste dimulai dengan aksi yang sederhana dan relatif tidak mahal dalam menangani material organik dan yang dapat diolah kembali dari TPA. Bila hal ini dijalankan sendiri atau terpisah dari program pengelolaan sampah lainnya tentunya tidak akan menghasilkan solusi total, tetapi sebaiknya dijalankan saling melengkapi dengan program lainnya sehingga bisa menyelesaikan masalah persampahan.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah seberapa besar pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Mataram berniat mewujudkan kota Mataram sebagai Zero Waste City, bagaimana program jangka panjang untuk mewujudkannya?. Mungkin kita perlu belajar dari Kota Padang tentang bagaimana mereka melakukan pengelolaan sampah, besarnya dana yang dibutuhkan, strategi yang diterapkan sehingga impian kita agar menjadikan Mataram sebagai Zero Waste City bisa terwujud untuk tercapainya Mataram sebagai KOTA ADIPURA.

1) Penulis adalah Koordinator Pelaksana Komunitas Hijau Biru, Saat ini menempuh Studi S-2 Di Wageningen University, Belanda

Tags:

Belanda; Keteraturan Sebuah Negeri

September 17, 2007 · Filed Under Artikel · Comment 
Wageningen, 16 September 2007.

Kita bangsa Indonesia kemungkinan besar dan pasti akan selalu ingat dengan kata Belanda. Sejak di SD bahkan sampe SMA kita mempelajari sejarah dan salah satu event yang selalu tercatat adalah Indonesia pernah di Jajah Belanda selama kurang lebih 350 tahun.

Dari data yang ada belanda adalah sebuah Kerajaan yang terdiri dari tiga bagian yaitu Belanda di Eropa Barat, Antillen Belanda serta Aruba di daerah Karibia. Negara Belanda, bagian yang terletak di Eropa, mempunyai luas permukaan 41.526 km2 (bandingkan dengan Indonesia yang mempunyai luas permukaan 1.919.440 km2). Walaupun dengan luas permukaan yang relatif sangat kecil, namun negeri Belanda berada pada urutan ketiga sebagai pengekspor produk-produkpertanian, khususnya dibidang pembiakan bunga dan produk-produk hasil susu (Holland Brochure).

Beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari keteraturan sebuah negeri yang bernama belanda adalah prasarana dan sarana transportasi. Hampir seluruh bagian negeri belanda bisa kita jangkau dengan menggunakan berbagai moda sarana transportasi antara lain kereta api, bus bahkan sepeda. Khusus untuk sepeda memang merupakan hal yang ’special’ di Negeri Belanda dan setiap orang belanda mempunyai sepeda bahkan jumlah sepeda dua kali lipat dari jumlah mobil. Hal ini tentunya didukung oleh kebijakan pemerintah yang menyediakan paling sedikit 15.000 km jalur sepeda (alangkah indahnya jika di NTB ada jalur khusus sepeda, sehingga orang akan lebih memilih menggunakan sepeda daripada kendaraan bermotor lainnya tentunya dampak terhadap pencemaran gas carbon bisa kita kurangi, semoga).

Disamping itu keteratutan dan ketepatan waktu dari moda transportasi tersebut memungkinkan kita untuk meng’estimasi’ waktu perjalanan. Beberapa minggu yang lalu saya mencoba membuktikannya, dengan hanya berbekal informasi dari internet untuk jadwal kereta api saya melakukan perjalanan seorang diri dari Wageningen (tempat saya belajar untuk InsyaAllah mengejar Master) ke Delf, saya rasakan bahwa keteraturan moda transportasi ini membuat perjalanan saya begitu mudah. Saya membandingkan begitu susahnya berangkat dari terminal Mandalika misalnya menuju Pancor atau bahkan ke Sumbawa.

Hal lain yang membuat saya takjub adalah kita ambil kota tempat saya tinggal sekarang Wageningen, mereka memberikan ruang hijau yang sangat besar yaitu sekitar 30%, hal ini tentunya dengan banyak pertimbangan antara lain aspek lingkungan tapi mereka juga memberikan ruang gerak yang cukup untuk sektor swasta. Ruang Hijau sangatlah perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan suatu kota, tercukupinya ruang hijau akan memperbesar daya dukung lingkungan tentunya.

Tentunya perlu waktu, keinginan dan kemauan yang kuat dari kita semua (masyarakat, Pemerintah ataupun ’stake holder’ lainnya) untuk paling tidak mencoba ataupun mencontoh keteraturan dari sebuah Negeri kecil yang bernama Belanda.

(Adiansyah-sasak.org),

InsyaAllah masik malek program Master lek Wageningen University, The Netherlands

Tags:

« Previous Page