NTB Rampungkan Pembakuan dan Penamaan Pulau

June 9, 2008 · Filed Under SDA · 1 Comment

Mataram, (ANTARA News) - Tim Pembakuan Nama Rupabumi telah merampungkan pembakuan dan penamaan pulau di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selesainya pembakuan dan penamaan pulau tersebut berarti tidak ada lagi perbedaan jumlah pulau versi pemerintah daerah dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal).

“Jumlah dan nama pulau di NTB sudah dibakukan sehingga tidak ada lagi perbedaan versi,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, H.Rachmad Radjendi, SH, di Mataram, Sabtu.

Ia mengatakan, NTB memiliki 280 buah pulau yang menyebar di 10 wilayah, termasuk dua pulau besar yakni Pulau Lombok dan Sumbawa serta satu pulau kecil yakni Pulau Kalong yang hingga kini batas wilayahnya masih bermasalah.

Di Kabupaten Lombok Barat terdapat 38 buah pulau, Lombok Tengah 20 buah pulau, Lombok Timur 35 buah pulau, Sumbawa Barat 15 buah pulau, Sumbawa 62 buah pulau, Dompu 23 buah pulau dan Bima sebanyak 84 buah pulau.

Pulau di wilayah terluar NTB yakni Pulau Sophia Louisa diganti menjadi Pulau Sepatang dan secara administrasi berada di wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Pulau terluar itu merupakan bagian dari 92 pulau terluar di wilayah NKRI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2002 tentang Titik-titik Dasar Garis Pangkal Kepulauan RI.

“Ratusan pulau di wilayah NTB itu sudah dibakukan disertai namanya. Penamaan pun telah sesuai dengan ketentuan yakni tidak boleh menggunakan nama perusahaan, nama orang yang masih hidup atau nama dalam bahasa asing,” ujarnya.

Radjendi mengatakan, awalnya Departemen Dalam Negeri menyebut jumlah pulau di NTB sebanyak 859 buah, sebanyak 461 buah diantaranya sudah diberi nama dan 398 buah belum bernama.

Sementara versi Badan Pertanahan Nasional (BPN) NTB, jumlah pulau di NTB sebanyak 332 buah, sebanyak 216 buah sudah bernama dan 116 buah belum bernama.

Pada tahun 2006 dilaksanakan survei toponim oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang bertujuan mendata dan menginventarisir jumlah pulau di Provinsi NTB.

Hasil survei tersebut, menyebutkan jumlah pulau di Provinsi NTB sebanyak 218 buah, sebanyak 154 buah pulau diantaranya sudah bernama dan 64 pulau belum bernama.

Perbedaan versi data pulau mengacu kepada dua definisi pulau yaitu daratan yang tidak tenggelam pada saat air pasang tertinggi dan definisi yang lebih mendasarkan pada pemunculan daratan di lautan saat foto satelit dilakukan.

Tim identifikasi dan verifikasi penamaan pulau di tingkat pusat dan provinsi serta kabupaten di NTB kemudian menyatukan pemahaman dalam rapat koordinasi hingga dihasilkan jumlah pulau di Provinsi NTB sebanyak 282 buah.

Pada pertengahan April 2008, digelar rapat koordinasi lanjutan yang dipandu oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi untuk menghasilkan data yang valid dan akurat.

Tim tersebut terdiri dari pejabat di lingkup Depdagri, DKP, Bakosurtanal, Jawatan Hidro Oseanografi (Janhidros), TNI AL, Direktorat Topografi, TNI AD dan Pakar Toponimi.

Rapat pembinaan dan pembakuan nama-nama pulau di Provinsi NTB itu menghasilkan kejelasan jumlah dan nama pulau di NTB yang seluruhnya berjumlah 280 buah, setelah dua buah pulau yang terdata sebelumnya dianggap bukan pulau ketika dicermati secara baik.

“Sebanyak 280 buah pulau itu semuanya sudah bernama dan itu data valid yang dilaporkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk diakui dunia internasional,” ujar Radjendi.(*)

Tags:

Pemerintah Tambah Anggaran Air di NTB Jadi Rp65 Miliar

June 3, 2008 · Filed Under SDA · Comment

Kapanlagi.com - Pemerintah pusat meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Rp27 miliar tahun anggaran 2007 menjadi Rp65 miliar tahun anggaran 2008.

Ada peningkatan anggaran infrastruktur air bersih untuk NTB yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir ini, kata Asisten Pelaksana Paket Kinerja (PK) Proyek Air Minum (PAM), Subdin Cipta Karya, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) NTB, Lalu Harta, ST, di Mataram, Jumat (30/5).

Ia mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur air bersih untuk NTB yang bersumber dari APBN pada pos anggaran Dirjen Cipta Karya tahun anggaran 2006 hanya Rp17 miliar.

Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan jaringan air bersih di sejumlah lokasi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Sebagian berbentuk proyek pengadaan perpipaan, sebagian lagi berupa proyek penataan sumber air bersih.

Pemerintah meningkatkan anggaran infrastruktur air bersih untuk NTB menjadi Rp27 miliar tahun anggaran 2007 sehingga makin banyak jaringan air bersih yang terbangun.

“Proyek perpipaan senilai enam miliar rupiah dari pagu dana Rp12 miliar yang dikerjakan PT Rusli Pinilon Sakti selaku produsen pipa air bersih di Jakarta, masing-masing empat lokasi di Pulau Lombok dan dua lokasi di Pulau Sumbawa, merupakan bagian dari dana Rp27 miliar itu,” ujarnya.

Lalu Harta mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur air bersih di berbagai daerah agar pada 2010 semua daerah sudah menikmati air bersih dalam jumlah yang memadai.

Karena itu, dana yang dialokasikan untuk NTB tahun anggaran 2008 cukup besar mencapai Rp65 miliar untuk sejumlah paket proyek di dua pulau besar yakni Lombok dan Sumbawa.

Dana sebesar Rp22 miliar di antaranya, dialokasikan khusus untuk proyek jaringan air bersih sepanjang 29 kilometer guna mendukung kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Tanah Awu, Kecamatan Penujak, Kabupaten Lombok Tengah.

Proyek air bersih puluhan miliar itu juga untuk mendukung proses investasi asing PT Emaar Properties LCD (BUMN Dubai) di bidang pariwisata di Lombok Tengah, senilai 600-700 juta dolar AS atau sekitar enam triliun rupiah.

“Kini dalam tahapan tender dan PT Metro Lestari Indah menawarkan pekerjaan itu dengan nilai Rp21,7 miliar. Sumber air bersih untuk proyek itu berada di mata air Penujak,” ujarnya.

Selain itu, Satker Air Bersih Subdin Cipta Karya, Dinas Kimpraswil NTB juga merencanakan pembangunan infrastruktur air bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di sekitar kawasan BIL dengan memanfaatkan mata air Tibu Nangklok, Desa Aibrik, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah.

Debit air di mata air Tibu Nangklok mencapai 300 liter/detik, namun yang akan segera dimanfaatkan hanya 120 liter/detik.Selebihnya untuk cadangan air bersih di masa mendatang.

“Nantinya infrastruktur air bersih itu akan dikelola PDAM setempat dan kelompok masyarakat. Bahkan, ada rencana untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) agar pengelolaannya menggunakan manajemen profesional,” ujarnya. (*/lin)

Tags:

Potensi Emas Di Lombok Lebih Besar Dari Sumbawa

November 15, 2007 · Filed Under SDA · 8 Comments

Mataram (Kompas) Preskom PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Yusuf Merukh mengatakan, potensi kandungan emas pada areal pertambangan di Pulau Lombok ternyata lebih besar dibandingkan Pulau Sumbawa.

“Untuk lokasi tambang di Pulau Lombok potensi kandungan emas mencapai tiga hingga lima gram per ton, sedangkan di Pulau Sumbawa dua hingga 2,5 gram per ton,” katanya dalam pertemuan dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) NTB di Mataram,
Kamis.

Dengan besarnya kandungan emas tersebut, pihaknya menantang pengusaha muda di daerah ini untuk mampu menjadi pengusaha di bidang pertambangan. “Sebab usaha pertambangan sangat menjanjikan bagi kesejahteraan masyarakat di masa mendatang,” katanya.

Potensi tambang emas maupun tembaga di Lombok terbesar di Gunung Rinjani dan Sekotong yang dapat berproduksi 15 hingga 20 tahun.

Dalam pengelolaan tambang di Lombok akan diusahakan 80 persen pengusaha lokal, 10 persen nasional dan 10 persen lagi untuk publik.

Selama ini Newmont telah menemukan sekitar 150 lokasi pertambangan di Lombok dan Sumbawa seluas 1,2 juta hektar. Dari lokasi tersebut hanya lima yang diambil oleh Newmont dengan areal 119 ribu ha. Yakni, Sekotong dan Pencangan di Lombok, serta tiga lokasi lainnya di Batu Hijau, Ealang dan Kerinci di Sumbawa.

“Sisanya sebanyak 145 lokasi dengan areal dua juta ha tersebut telah diserahkan kepada Pemda NTB lengkap dengan data-datanya untuk diberikan kepada pengusaha lain,” katanya.

Untuk itu, Yusuf minta kepada Hipmi di daerah ini tidak membuang kesempatan tersebut, karena kalau terlambat bisa diambil orang lain.

Sementara itu, Ketua Hipmi NTB, Ir L Risvi menyatakan siap melibatkan sejumlah pengusaha dalam pengelolaan tambang di daerah ini.“Modal pertama yang harus dimiliki pengusaha dalam usaha pertambangan cukup besar sekitar Rp 5 milyar, sehingga paling tidak harus melibatkan perbankan,” katanya. (Ant/gor)

Tags: