Bangun Infrastruktur Penunjang BIL dan LTDC, Butuh Rp 200 Milyar Lebih
Proses pengerjaan proyek Bandara Internasional Lombok (BIL), sampai saat ini terus berjalan. Rencana pengembangan kawasan eks Lombok Tourism Development
Coorporation (LTDC), juga terus dimatangkan. Antara pemerintah pusat dengan pihak investor asal Dubai, Emaar properties. Namun semua itu, tidak akan lengkap jika tidak
ditunjangan dengan penyediaan sarana dan prasarana penujang, terutama jalan yang memadai.
Menurut Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto dalam kunjungan mendadaknya di lokasi pembangunan BIL serta kawasan LTDC, Kamis (12/6) siang kemarin. Dikatakan, antara BIL dan LTDC serta kawasan wisata lainya di Loteng, tidak bisa dipisahkan. Dimana BIL dibangun untuk menggenjot pengembangan pariwisata Loteng. Sementara pariwisata Loteng tidak akan mampu berkembang jika tidak ada BIL.
Dijelaskanya, pada saat proses pembangunan BIL rampung pada akhir tahun 2009 mendatang, serta pengembangan LTDC juga sudah berjalan. Maka yang sangat diperlukan saat itu ialah ketersediaan prasarana jalan yang baik. Karena dengan cara itu, akan mempermudah akses dari BIL menuju kawasan LTDC serta kawasan wisata lainnya. Sehingga perlu dipikirkan dari sekarang, bagaiaman kemudian bisa menyediakan prasarana tersebut.
‘’Saat ini prasarana jalan yang menghubungkan antara BIL dengan kawasan wisata Loteng belum memadai,’’ katanya, menggambarkan kondisi jalan yang menuju kawasan wisata ke Pantai Loteng. Itu bisa dilihat dari masih sempitnya ruas jalan serta kualitas jalan yang masih jauh dari harapan. Guna mengatasi persoalan itu, setidaknya ada dua pilihan yang bisa dilakukan.
Pertama yakni dengan memperlebar serta meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada. Paling tidak hingga tujuh meter. Karena lebar jalan yang ada saat ini, hanya sekitar
lima sampai enam meter saja. Atau kemudian membuatkan jalan baru. Dimana masing-masing pilihan dan tahapannya, tentu punya beban biaya yang berbeda. ‘’Jika pemerintah
membuatkan jalan baru antara BIL menuju kawasan wisata Loteng bagian selatan, dibutuhkan biaya sekitar Rp 200 milyar lebih. Sementara kalau untuk perlembaran jalan,
biayanya tentu lebih sedikit,’’ paparnya.
Lalu apa upaya pemerintah pusat? ‘’Sedang dipikirkan,’’ jelasnya. Tapi tentunya tidak bisa serta merta menyerahkan seluruh beban kepada pemerintah pusat. Kalau pilihanya
membuat akses jalan baru, tentu butuh lahan baru yang mesti dibebaskan. Diharapkan pemerintah daerah yang bisa menanggulangi proses pembebasan lahan untuk jalan
tersebut. Sedangkan pemerintah pusat, akan menanggulangi biaya pembuatan jalan. Jika pilihanya, pelebaran dan perbaikan jalan lama, tidak perlu pembebasan lahan lagi.
Djoko menegaskan, untuk menjalankan rencana tersebut tentunya butuh persiapan matang. Pemerintah daerah juga harus mendukung. ‘’Hasil serta kesepatan yang ada saat ini, akan saya laporkan ke Wapres. Kalau semua persiapan sudah beres, kita berharap tahun depan proses pembangunan infrastruktur jalan sudah bisa dimulai. Apakah pelebaran jalan lama atau pembuatan jalan baru, tentunya tergantung kesiapan pemerintah daerah itu sendiri,’’ tandasnya dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Novotel Kuta Pujut, yang dihadiri pula oleh Bupati Loteng, HL. Wiratmaja.
kepastian. Menurutnya luas lahan yang harus dibebaskan untuk pembuatan jalan baru dari BIL ke Desa Kuta, dengan lebar jalan hingga tujuh meter sekitar 10-12 hektar.
Pemkab Loteng, dalam hal ini jelas tidak akan mampu kalau dibebankan sepenuhnya. ‘’Kita akan upayakan berkoordinasi dengan Pemprop NTB untuk persoalan lahan ini,’’ jelasnya.
(kir)
Penyeberangan Bali-Lombok Berbahaya
MATARAM, KOMPAS - Cuaca buruk berupa hujan dan angin kencang serta gelombang tinggi sejak beberapa hari terakhir mengancam keselamatan tranportasi laut di wilayah perairan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kepala Seksi (Kasi) Kesatuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP)/Syahbandar Pelabuhan Lembar, Taher di Mataram, Rabu melaporkan cuaca di perairan laut Lembar (NTB) - Padangbai (Bali) tidak bersahabat.
Cuaca buruk tersebut, Selasa (12/2) sempat mengganggu jadwal penyeberangan, dari 17 trip sehari hanya dua kapal yang bisa tembus sampai di Pandangbai, selebihnya tidak berangkat dan ada yang terpaksa kembali, karena gelombang tinggi mencapai 0,5 sampai 3,5 meter.
Dua kapal penyeberangan, yakni Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Marina Sigunda dan KMP Marina Primera yang menyeberang dari Lembar menuju Padangbai terpaksa kembali setelah sempat berlayar beberapa jam, karena angin kencang dan gelombang tinggi yang mengancam keselamatan pelayaran.
“Sehubungan dengan cuaca buruk sejak beberapa hari terakhir seluruh kapal penyeberangan diimbau tetap waspada guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Akibat cuaca buruk, beberapa hari sebelumnya sebuah kapal pengangkut semen dari Surabaya tujuan Nusa Tenggara Timur (NTT) tenggelam di perairan laut Lombok Barat bagian Utara.
Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Selaparang Mataram, Drs AA GD Trikumara, S mengatakan, hasil analisa data, kondisi fisis dan dinamika atmosfer serta pantauan foto satelit “Tropical Low” dan pusat-pusat tekanan rencah masih aktif berkisar antara 994 - 998 hPa.
Daerah pertemuan angin atau konvergensi zone di sepanjang Jawa hingga Nusa Tenggara menyebabkan cuaca di NTB umumnya berawan dan hujan.
“Perlu diwaspadai terjadinya angin kencang berupa ’Gusty’ yakni peningkatan kecepatan angin yang signifikan secara tiba-tiba dan berdampak pada peningkatan gelombang tinggi di NTB,” ujarnya.
Berdasarkan data di Lombok, kecepatan angin maksimal mencapai 40 km/jam, sementara di Sumbawa dan Bima 35 km/jam. Tinggi gelombang di Lombok antara 0,5 - 3,5 meter, di Sumbawa dan Bima antara 0,5 - 3,0 meter.
Ia mengatakan, prakiraan cuaca tersebut sudah disampaikan ke pihak penerbangan maupun pelayaran/penyeberangan secara rutin setiap hari untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan pelayaran atau penerbangan. (ANT)
PEMBANGUNA BIL tak berdampak
Mataram (Suara NTB) PEMBANGUNA BIL (Bandara Internasional Lombok) di Pujut, Praya, Lombok Tengah, diprediksi dampaknya tak membias terlalu jauh. Bahkan, bagi Kota Mataram sebagai ibukota propinsi sekalipun. Wali Kota Mataram, H. Moh. Ruslan, SH., di Ruang Tunggu Kantornya, Selasa (27/5) kemarin, menyatakan, pembangunan BIL tidak akan memberi dampak signifikan bagi Kota Mataram.
Menurut dia, bandara tetap di Mataram atau dipindahkan ke Loteng pun, tidak terlalu berpengaruh bagi Mataram. Karena meski di Mataram ada bandara, namun selama ini Pemkot hanya mendapatkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan retribusi parkir saja. Nilainya pun tidak terlalu embanggakan. Demikian pula nantinya kalau bandara itu telah pindah ke Loteng. Kondisinya akan sama bagi Mataram. ”Kalau bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah), tidak terlalu signifikan. Kalaupun bandara pindah, eks bandara tetap akan membayar PBB karena fisik bangunan tetap di Mataram,” terangnya.
Lebih jauh dikatakan Ruslan, butuh perspektif yang matang untuk mengubah peruntukan bandara yang notabene milik AP (Angkasa Pura). ”Perubahan peruntukan itu menyangkut RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan mengubahnya juga harus melalui perda, tidak bisa sembarangan,” cetusnya. Meski wacana operasional BIL sekitar tahun 2010, namun sejauh ini, ia mengaku belum terlintas untuk mengizinkan pembangunan apapun di lahan tersebut (Bandara Selaparang, red).
Lain halnya kalau nantinya AP memfungsikan bandara yang ada saat ini sebagai sarana bagi sekolah penerbangan yang sebentar lagi akan dimulai. Tentunya melalui pembicaraan lebih lanjut antara investor sekolah penerbangan dengan pihak AP. (fit)






