PEMBANGUNA BIL tak berdampak

May 28, 2008 · Filed Under Transportasi · 1 Comment 

Mataram (Suara NTB) PEMBANGUNA BIL (Bandara Internasional Lombok) di Pujut, Praya, Lombok Tengah, diprediksi dampaknya tak membias terlalu jauh. Bahkan, bagi Kota Mataram sebagai ibukota propinsi sekalipun. Wali Kota Mataram, H. Moh. Ruslan, SH., di Ruang Tunggu Kantornya, Selasa (27/5) kemarin, menyatakan, pembangunan BIL tidak akan memberi dampak signifikan bagi Kota Mataram.

Menurut dia, bandara tetap di Mataram atau dipindahkan ke Loteng pun, tidak terlalu berpengaruh bagi Mataram. Karena meski di Mataram ada bandara, namun selama ini Pemkot hanya mendapatkan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan retribusi parkir saja. Nilainya pun tidak terlalu embanggakan. Demikian pula nantinya kalau bandara itu telah pindah ke Loteng. Kondisinya akan sama bagi Mataram. ”Kalau bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah), tidak terlalu signifikan. Kalaupun bandara pindah, eks bandara tetap akan membayar PBB karena fisik bangunan tetap di Mataram,” terangnya.

Lebih jauh dikatakan Ruslan, butuh perspektif yang matang untuk mengubah peruntukan bandara yang notabene milik AP (Angkasa Pura). ”Perubahan peruntukan itu menyangkut RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan mengubahnya juga harus melalui perda, tidak bisa sembarangan,” cetusnya. Meski wacana operasional BIL sekitar tahun 2010, namun sejauh ini, ia mengaku belum terlintas untuk mengizinkan pembangunan apapun di lahan tersebut (Bandara Selaparang, red).

Lain halnya kalau nantinya AP memfungsikan bandara yang ada saat ini sebagai sarana bagi sekolah penerbangan yang sebentar lagi akan dimulai. Tentunya melalui pembicaraan lebih lanjut antara investor sekolah penerbangan dengan pihak AP. (fit)

Tags:

Tuntut Kenaikan Tarif, Sopir Angdes di Loteng Mogok

May 26, 2008 · Filed Under Transportasi · Comment 

Praya (Suara NTB) Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mulai diberlakukan pemerintah, Sabtu (24/5) lalu, mulai menuai reaksi. Beberapa jam setelah kenaikan harga BBM, sopir angkutan umum pedesaan (angdes) di tiga Kecamatan di Loteng, Praya Barat, Pujut dan Praya Barat Daya, menggelar aksi mogok. Aksi mogok digelar, untuk mendesak pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Loteng, segera menaikan tariff atau memberlakukan tarif baru.

Pantauan Suara NTB, semula aksi itu dilakukan oleh beberapa sopir angdes saja. Kian siang, jumlah peserta mogok kian bertambah. Kalau sebelumnya hanya dilakukan sejumlah sopir angdes rute Sengkol-Rentang. Makin siang mulai meluas dan melibatkan puluhan sopir jurusan Mangkung-Rentang, Darek-Renteng, serta rute lainnya di wilayah Loteng bagian selatan. Sejumlah anggota Dalmas Polres Loteng, juga tampak berjaga-jaga.

Aksi yang digelar para sopir ini, karena mereka menganggap kenaikan harga BBM yang mencapai hampir 30 persen, sangat memberatkan. Kalau kemudian, tidak dibarengi dengan penerapan tarif baru, tentu akan memberatkan sopir. Belum lagi, kenaikan BBM juga akan memicu kenaikan harga spare part kendaraan, tentunya akan semakin memberatkan. Di sisi lain, harga kebutuhan sehari-hari juga turut naik. ‘’Kalau sudah begini bagaimana kami bisa menghidupkan anak istri di rumah. Sementara penghasilan juga tidak seberapa,’’ keluh Suartini, sopir angdes jurusan Sengkol-Renteng Praya.

Aparat keamanan terlihat membantu kelancaran arus lalu lintas yang macet di depan lokasi aksi tepatnya di persimpangan Bendungan Batujai Praya Barat. Dalam aksi tersebut, mereka menolak mengangkut penumpang. Tidak hanya itu, sopir yang lebih awal menggelar aksi, memaksa angdes lainnya menurunkan penumpang. Akibatnya, penumpang pun telantar. Aksi sempat memanas saat sejumlah sopir yang enggan mengikuti permintaan sopir yang mogok, terlibat perang mulut.

Bahkan diantaranya sempat terlibat adu jotos. Namun dengan sigap, aparat kepolisian yang berjaga mampu mengendalikan emosi para sopir, sehingga kondisi kembali terkendali. Karena tak terangkut, ratusan penumpang akhirnya terpaksa menggunakan angkutan tradisional (cidomo-red) yang secara kebetulan melintas. Para kusir cidomo pun tersenyum sumringah, kebanjiran penumpang. Dua truk Dalmas Polres Loteng, juga diterjunkan membantu mengakut para penumpang yang telantar.

‘’Kami hanya minta kepada pemerintah untuk diizinkan menaikan tarif. Paling tidak prosentasenya sama dengan prosentase kenaikan BBM,’’ sebut sopir angdes lainya. Data yang diperoleh menyebutkan, dengan tingkat penyesuaian tarif sekitar 30 persen maka kisaran tarif angdes untuk rute Sengkol-Renteng, sebesar Rp 7.000 dari tarif semula sebelum kenaikan BBM, Rp 5.000. Sama dengan tarif rute Mangkung-Renteng. Sementara untuk rute Darek-Renteng, dari Rp 4.000 akan dinaikan menjadi Rp 6.000.

Kasi Angkutan Dishub Loteng, Sudarmono yang datang beberapa saat kemudian berusaha menenangkan para sopir. Tapi gagal, karena para sopir tetap bersikeras untuk tidak mengangkut penumpang, sebelum ada kepastian kenaikan tarif angdes. Setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya disepakati para sopir dipersilahkan menaikkan tarif asalkan bisa dikomunikasikan dan diterima oleh penumpang. ‘’Kalau kami di dinas akan melakukan rapat pembahasan tarif pada Senin (hari ini-red),’’ aku Sudarmono di depan para sopir.

Setelah itu, satu demi satu sopir mulai kembali ke jalan untuk mengangkut penumpang. Tapi tidak sedikit diantaranya yang masih tetap bertahan hingga siang. ‘’Ini harus jadi pelajaran bagi pemerintah ke depan. Seharusnya sebelum harga BBM naik, aturan tarif baru bisa dibuat terlebih dahulu. Baru ketika BBM benar-benar naik, tarif tersebut bisa diberlakukan. Tidak seperti saat ini, harga BBM sudah naik tapi tarif belum juga ada penyesuaian,’’ keluh Suartini. (kir)

Tags:

Terminal AKDP Mandalika Mangkrak

May 2, 2008 · Filed Under Transportasi · Comment 

Mataram (Suara NTB) Terminal AKDP (Antar Kota Dalam Propinsi) Mandalika yang pembangunannya menelan anggaran milyaran rupiah, kondisinya kini makin memprihatinkan. Sedikitnya 39 los toko dan enam rel (jalur) angkutan AKAP di Terminal Bertais, mangkrak. Tak satu pun dari 39 los toko itu berikut relnya yang berfungsi.

Kenyataan itu terungkap saat Komisi III DPRD Kota Mataram melakukan sidak ke sana, Rabu (30/4). Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha. Ia datang bersama sekretaris dan beberapa anggotanya. Pantauan Suara NTB di Terminal AKDP Mandalika menunjukkan, kondisi yang sebetulnya membawa kerugian bagi daerah, angkutan dan juga masyarakat sekitar. Bagaimana tidak, meski pemerintah telah menyediakan puluhan los toko yang dihajatkan untuk para PKL, mereka justru membuat deretan warung di sekitar terminal.

Praktis, los toko yang ada menjadi mubazir. Tak hanya itu, hal serupa juga dilakukan hampir sebagian besar angkutan AKDP. Enam rel (jalur) di terminal yang pembangunannya menelan anggaran Rp 12 milyar termasuk Terminal AKAP di sebelahnya, tidak digunakan sebagaimana fungsinya. Sejumlah angkutan cenderung membuat terminal bayangan di luar terminal yang resmi. Ironisnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama, sejak sekitar tahun 2006 lalu.

Fakta mangkraknya Terminal AKDP Mandalika itu, tak pelak membuat mata para wakil rakyat yang sidak saat itu, terbelalak. Geram dan kecewa atas kinerja eksekutif, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Mataram, terlontar dari pernyataan mereka saat meyaksikan langsung kondisi terminal yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 1 ha itu. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang dihubungi terpisah, menilai terciptanya terminal bayangan karena kurang tegasnya aparat keamanan.

‘’’Ini tinggal ketegasan aparat saja. Harusnya mereka diarahkan ke dalam terminal. Jangan-jangan memang ada oknum yang sengaja membiarkan kondisi ini berlangsung,’’ ujarnya. Menyikapi hal itu, ia berjanji akan segera mengundang pihak-pihak terkait. Baik aparat, Dishub maupun masyarakat sekitar. Karena selama ini, ada kesan kurang ada koordinasi antarinstansi. Padahal, setiap anggaran yang disetujui Dewan, dengan harapan apa yang dianggarkan agar bisa difungsikan secara optimal. ‘’’Ya ini sangat kita sesalkan,’’ cetusnya sambil menambahkan terminal itu dibangun pada periode Dewan sebelumnya.

Beberapa warga Bertais yang dijumpai juga menyatakan sangat menyayangkan tidak berfungsinya terminal itu. Mereka menuntut pertanggungjawaban pihak Dishub Kota Mataram yang selama ini bertindak selaku pengelola terminal. ‘’Kita ingin bagaimana terminal ini benar-benar menjadi terminal agar terminal bayangan tidak ada lagi,’’’ ujar Anggik, salah seorang warga setempat kepada Suara NTB di terminal AKDP Bertais. Atas terjadinya kondisi itu, menurut Anggik, tentu ada pihak yang dirugikan dan juga diuntungkan. ‘’Yang diuntungkan ya para copet sedang yang rugi jelas penumpang,’’’ sebutnya. Anggik menuturkan, dulunya, untuk membangun terminal itu, pemerintah membebaskan tanah warga dengan harga relatif murah, sekitar Rp 1,5 juta per are. Harapannya agar terminal itu bermanfaat sesuai fungsinya.

‘’Tapi saat ini malah tidak dijadikan terminal. Jangan salahkan kita kalau nanti kita tanam pisang di sini,’’ ancamnya. Ia berharap Dewan tak sebatas kecewa, namun melakukan tindakan nyata. Selama ini, katanya, ada kesan masyarakat enggan masuk terminal lantaran takut kecopetan. Setidaknya hal-hal semacam itu mengindikasikan lemahnya sistem pengamanan di sana. Senada dengan Anggik, Fahrurrozi menilai opini mulai bergeser. ‘’Pembangunan bukan untuk mendapatkan outcome dari anggaran, melainkan hanya mengejar output, bagaimana mendapatkan proyek,’’ ucapnya.

Ada dua masalah yang menjangkiti terminal tipe A tersebut. Pertama soal perencanaan, kedua, pengelolaan. Harusnya, demikian Fahrurrozi, kalau memang pihak Dishub Kota Mataram sudah tidak mampu lagi mengelola terminal yang diharapkan menjadi tempat bertemunya angkutan AKDP, apapun alasannya, serahkan saja terminal itu kepada propinsi. Kasi Operasional Terminal Mandalika, H. Susanto yang menerima kedatangan Komisi III, mengaku biaya untuk pengamanan memang dianggarkan, namun ia sendiri heran ke mana larinya dana tersebut.(fit)

Tags:

« Previous Page — Next Page »