Oleh Abdullah Al Muzammi *)
… saat para pemimpin desa tidak punya akuntabilitas public serta mereka lebih beroriontersi ke atas dan ikut serta ambil peran menindas rakyat, Masyarakat kecil harus membangun desa dan berkembang sendiri…
Musim politik sudah datang sejak jauh hari acara puncak di adakan. Rakyat mulai di selimuti dengan pemberiataan isu seputar politik. Tak ayal banyak golongan kaum pratiksi ambil peran dalam pesta demokrasi. Rakyat kecilpun tak mau ketinggalan membahas rubrik hangat ini. Tulisan artile berjudul Musim Ompol, Semua Menjadi Politisi! Oleh Lalu Muhamad Jaelani di sasak.org menggambarkan rakyat kecil menjadi korban dari dampak politik yang tidak sehat. Sedikit saya mengutip dalam artkel mengatakan :
Aura permusuhan dan perpecahan mencuat bersamaan dengan musil OMPOL ini, semua orang ngomong politik, banyak orang tak sengaja mencari musuh dan berlomba lomba membuktikan kesaktian diri, ya kesaktian diri dalam berdebat dan mengajukan data data paling sahih, tentu menurutnya…
Miskinnya pengetahuan tentang demokrasi dalam dunia pepolitikan memang akan membawa dampak dan melahirkan sikap-sipak apatis dari masing golongan untuk membela kelompoknya masing-masing.
Kemudian bagaimana jika demokrasi masuk ke daerah sekup Pedesaan atau Perdusunan . Seorang professor IAIN mengatakan bahwa mempraktikan demokrasi di tengah masyarakat miskin akan mengundang bahaya besar. Hal ini juga senada dikatan oleh seorang professor ilmuan social politik UGM dimana secara terpisah mengatakan rakyat hanya membutuhkan sandang, pangan dan papan bukan sebuah Demokrasi. Bagaimana bisa menghidupkan demokrasi dengan rakyat kecil. Jika selama ini masyarakat sudah cukup banyak di bodohi dan kekecewaan oleh janji-janji demokrasi. Yang ujungnya masyarakat kecil menjadi korban.
Realitas kehidupan masyarakat khususnya belahan kawasan timur Indonesia, Sangat erat di mediakan dengan sebuah sikap anarkis, apatis, baik itu masalah social politik, budaya dan agama. Hal itu memberikan image ketertinggalan daerah itu sendiri dalam pengetahuan wacana dalam dunia politik secara demokrasi. Dan perlunya menanamkan nilai lebih suatu pondasi pola pikir yang lebih baik, serta nilai demokrasi politik yang sehat.
Bagi masyarakat kecil pedesaan ataupun sebuah dusun sekalipun kini mulai sadar bahwa betapa mereka selama ini tertipu dengan tidak adanya demokrasi. Bagaimana para pemimpin mau mendemokrasikan desa dan mendesakan demokrasi sedangkan pemerintah sendiri tidak pernah ada demokrasinya. Rakyat kecil selalu di janjikan keharmonisan dan kemakmuran tapi apa yang terjadi ketimpangan struktural justru yang tejadi, itulah jika bangsa ini dipemimpin oleh pemimpin yang feodal dan otoriter.
Dimana kenyamanan dan kemakmuran hanya di rasakan oleh kaum tertentu, pejabat dan kaum elit lainnya. Cukuplah bagi orang dusun sebuah sandang pangan dan papan terpenuhi, serta membutuhkan pemimpin yang adil dan bertangungjawab dan mampu membangun pasilitas sarana pedesaan meski di lakukan oleh masyarakat desa sendiri.
Kalau kita mau berpikit lebih arif bagaimana membangun demokrasi dalam rakyat yang homogen. Tentu demokrasi harus dimaknai secara liberal sebagai bentuk kebebasan individu dan pengambilan keputusan secara kolektif atau komunitarian merupakan ciri khas tradisi demokrasi desa. serta melibatkan masyarakat dalam beragam arena dilibrasi (permusyaratan), serta partisipasi basis forum institusi lokal yang ada di desa dalam mengambil sebuah keputusan.
*) sasak diaspora Jogjakarta
