Instansi & Pemerintahan

Berita - Instansi & Pemerintahan

Lombok Tengah [Sasak.Org] Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih terus berupaya menyelesaikan persoalan atas keberadaan tenaga honor daerah (Honda) yang ada di lingkup Pemkab Loteng. Pasalnya, meski pengangkatan tenaga Honda menjadi CPNS sudah selesai pada tahun 2009 lalu, ternyata masih terdapat ratusan tenaga Honda lainnya yang belum diangkat.

“Data awal, jumlah tenaga honda yang belum diangkat menjadi CPNS sebanyak sekitar 132 orang lagi,” aku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, HL. Ikhwan Ridwan, SH.MH., Jumat (9/7). Diungkapkannya, masih adanya tenaga Honda yang belum diangkat tersebut, lantaran tidak masuk dalam database tenaga Honda Loteng sesuai ketentuan PP 48 tahun 2005. Karena datanya masih simpang siur, pihaknya menganggap perlu untuk melakukan pendataan ulang. “Saat ini kita sedang lakukan pendataan jumlah pasti tenaga Honda yang belum diangkat,” sebutnya.

Pihaknya pun sudah menyurati semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng. untuk mendata lagi, keberadaan tenaga Honda yang ada di lingkup kerjanya. Harapannya, pihaknya bisa memperoleh kepastian jumlah tenaga Honda yang belum diangkat. Karena data itu nantinya, akan dijadikan dasar kebijakan bagi Pemkab Loteng untuk mengajukan pengangkatan CPNS ke pemerintah pusat.

Terlebih, pemerintah pusat juga sudah mengindikasikan bakal memberikan peluang bagi tenaga Honda yang belum diangkat tersebut, untuk diangkat menjadi CPNS pada tahun ini juga. Namun sebelum itu, data pastinya harus benar-benar valid. “Informasinya, pada formasi CPNS tahun 2010 ini, pengangkatan tenaga Honda yang tersisa tersebut sudah bisa dilakukan,” tandas Ikhwan.

Ia menjelaskan, formasi untuk tenaga Honda itu nantinya berupa formasi khusus. Di luar formasi dari pelamar umum. Pola pengangkatannya juga hampir sama dengan pola pengangkatan untuk tenaga Honda melalui database sebelumnya. Di mana, tenaga Honda bersangkutan hanya akan mengikuti seleksi administrasi saja. Tidak perlu mengikuti seleksi akademik, layaknya pelamar umum.

Namun jumlah formasinya belum diketahui. Karena masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Semua tergantung keputusan pemerintah pusat. Pemkab Loteng hanya menjalankan saja,” pungkas mantan Asisten I Sekda Loteng ini.

Berita - Instansi & Pemerintahan

Mataram [Sasak.Org] Pembangunan rumah dinas DPRD NTB macet. Belum rampung pembangunan rumah rumdis yang diperuntukkan bagi wakil rakyat itu, kini malah diwacanakan akan dialihfungsikan menjadi rumah dinas pejabat dinas atau instansi di lingkup Pemprov NTB. Anggaran untuk merampungkan sisa 11 unit rumah lagi juga tidak ada, karena tidak akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2010.

Seperti diketahui, pembangunan 51 unit rumdis yang akan digunakan oleh para anggota DPRD NTB memang diharapkan bisa tuntas pada tahun ini. Pemprov NTB sebelumnya sudah membangun 40 unit di dua lahan, yaitu di lahan eks Kebun Kopi di Karang Kelok, dan di lahan belakang Kantor DPRD NTB.

Sayangnya, pembangunan itu terhenti sejak tahun 2009. Tahun ini Pemprov NTB dan DPRD NTB tidak menganggarkan dana yang dibutuhkan untuk membangun 11 unit rumah yang tersisa. Adanya sengketa lahan di kebun kopi menjadi salah satu alasan Pemprov NTB untuk tidak menganggarkan pembangunan rumdis tersebut

Di samping itu, persoalan pemberian fasilitas perumahan bagi anggota Dewan akan dikaji ulang sesuai dengan PP No.10/2010 Tentang Kedudukan Administrasi dan Protokoler Dewan juga berpengaruh. Kabarnya dalam PP terbaru itu, tidak diatur lagi pemberian fasilitas perumahan bagi anggota dewan.

Selain itu, prioritas Pemprov NTB pada sektor pendidikan juga ikut mempengaruhi tersendatnya pembangunan rumdis tersebut. ‘’Memang itu diharapkan tahun 2010 bisa tuntas. Tapi dalam pelaksanaannya sulit, karena Pemprov NTB juga memprioritaskan anggaran pendidikan 20 persen,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/7) kemarin.

Politisi PKS ini mengatakan, DPRD akan mengkaji kembali apakah penting atau tidak perumahan bagi anggota Dewan NTB ini. Karena aturan terbaru tidak mengatur soal fasilitas perumahan serta anggaran untuk membangun rumah dinas Dewan beserta perlengkapannya. Namun demikian, karena belum ditempati, seluruh anggota DPRD NTB– tidak termasuk empat orang pimpinan – masih menerima uang tunjangan perumahan per bulan sebesar Rp 4,5 juta.

Suryadi menegaskan, saat ini rumdis – rumdis tersebut memang untuk sementara menganggur sembari menunggu rampungnya seluruh unit yang direncanakan. Rumdis yang sudah rampung dikerjakan memang sengaja tidak ditempati dengan alasan memberikan keadilan kepada seluruh anggota DPRD NTB.

Pantauan Suara NTB memperlihatkan, beberapa unit rumdis yang menganggur kini mulai rusak di beberapa bagian. Kekhawatiran memang sempat mencuat karena rumdis tersebut nantinya akan rusak jika tak segera diselesaikan pembangunan seluruh unitnya.

Suryadi juga menambahkan alasan lain belum rampungnya pembangunan rumdis tersebut, yaitu adanya pembahasan peraturan pemerintah terbaru yang mengatur kedudukan protokoler dan keuangan DPRD. Dengan mempertimbangkan beberapa persoalan tersebut, Suryadi bahkan pesimis rumdis – rumdis tersebut bisa ditempati pada 2011 nanti.

“Jadi perlu dikaji ulang perlu atau tidaknya perumahan dinas DPRD NTB ini. Kalau tidak perlu, bisa saja dialihkan jadi rumah dinas pejabat dinas instansi,” pungkasnya.

Berita - Instansi & Pemerintahan

Lombok Tengah [Sasak.Org] Kalau tidak yakin akan mendapatkan rizki dari yang halal, maka cara haram pun akan dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh seorang oknum yang sampai hari ini belum diketahui. Mengaku sebagai Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Bapak Ir. Lalu Sapriari, oknum ini berupaya memeras beberapa Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang akan dijanjikan mendapatkan proyek pertanian.

Seperti dituturkan oleh Bapak H. Hamdan, Ketua Gapoktan Teduh Karya Desa Batu Tulis Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Dapat dipastikan bahwa modus operansi Kepala Dinas Palsu ini melibatkan orang dalam. Masih menurut H. Hamdan, hari itu ada kegiatan dinas yang harus dia ikuti namun karena berhalangan hadir, diwakilkan kepada sekretarisnya. Tiba-tiba ada seseorang menelpon dengan nomor hape 085299878716 mengaku sebagai staf Dinas Pertanian Lombok Tengah. Dengan bahasa Sasak yang kental, Staf penipu ini menanyakan ketidak hadiran H. hamdan yang membuat Kepala Dinas tersinggung. Kemudian staf penipu ini mengatakan bahwa kepala Dinas akan menelpon H. Hamdan langsung.

Selang beberapa menit, seseorang yang mengaku Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah dengan no hp 087840209666 menelpon H.Hamdan. Oknum ini dengan bahasa Sasak halus yang fasih memberitahu bahwa sekarang dia sedang berada di Jakarta, serta memberitahu bahwa Gapoktan yang dipimpin H. Hamdan akan mendapatkan bantuan 100 juta. Tetapi berhubung sekarang oknum tersebut sedang di Jakarta bersama Bapak Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB, oknum ini meminta di transerkan uang sejumlah 5 juta untuk diberikan kepada Kepala Dinas Provinsi. Tentu dengan senang hati H. Hamdan mengiyakan bahkan akan menambah menjadi 10 juta.

Karena alasan sibuk, transferan uang ditunda besok. Malam harinya, H. Hamdan baru berpikir jangan-jangan dia palsu, soalnya no hape kepala dinas kok berubah dan alamat pemilik rekening Salatiga. Akhrinya H hamdan menelpon beberapa staf Dinas Pertanian Lombok Tengah untuk mengkonfirmasi tentang hal tersebut. Selang beberapa menit, Bapak Kepala Dinas Pertanian NTB menelpon H Hamdan untuk tidak menghiraukan oknum tersebut, dan dipastikan itu bukanlah Lalu Sapriari.

Ternyata oknum tersebut telah banyak memakan korban, di Sumbawa. 15 juta telah oknum ini dapatkan. Dan beberapa gapoktan di wilayah Lombok Tengah juga telah menjadi korban. Sudah sangat jelas jika oknum tersebut melibatkan orang dalam. Hal ini bisa dibuktikan dengan detilnya diketahui semua calon korban.[WKS]

Berita - Instansi & Pemerintahan

Mataram [Sasak.Org] Setelah gagal melakukan eksekusi pada Selasa (22/6) lalu, Senin (28/6), Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB kembali tak berhasil memanggil mantan Gubernur NTB, Drs.H.L.Serinata untuk hadir ke Gedung Kejati setempat. Panggilan pertama gagal, aparat Kejaksaan kembali berencana akan melayangkan panggilan ke dua terhadap terpidana korupsi APBD NTB tahun 2003.

“Panggilan pertama tidak hadir, tidak apa-apa, kita akan panggil lagi,” tandas Plh Kajati NTB I Putu Gede Djeladha SH yang dikonfirmasi Selasa (29/6) kemarin. Kapan panggilan ke dua dilayangkan, pihak Kejaksaan belum memastikan waktunya. Yang melakukan pemanggilan tersebut, katanya, yakni Kejari Mataram selaku pelaksana eksekusi.

Dikatakan Djeladha, sebelumnya pihaknya sudah melayangkan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan permintaan keluarga maupun pendukung Serinata. “Dari pada terjadi sesuatu yang tak diinginkan, kita layangkan pemberitahuan sesuai dengan permintaan,” terangnya. Namun rupanya, pada pemanggilan pertama Serinata tidak hadir memenuhi panggilan.

Jika memang Serinata menolak eksekusi dengan alasan sakit, pihaknya memiliki dokter yang akan menangani. “Kalau sudah diesekusi, mau berobat silahkan,” ujarnya. Menurut Djeladha, rencana pelaksanaan eksekusi pada panggilan kemarin tak ada back up dari kepolisian. Tentu eksekusi ini sebenarnya harus diback up karena eksekusi sangat rawan.

Djeladha juga menambahkan jika pihaknya berencana akan membicarakan rencana pelaksanaan eksekusi ini dengan pihak-pihak terkait seperti tokoh adat, tokoh masyarakat agar mendukung lancarnya pelaksanaan eksekusi.

Ditambahkan Kasi Humas dan Penkum Kejati NTB, Sugiyanta, SH bahwa Kejaksaan berharap, terpidana nantinya memenuhi panggilan ke dua. Karena jika panggilan ke dua ternyata yang bersangkutan mangkir lagi, Kejaksaan bisa mengambil langkah hukum berupa penjemputan secara paksa. ‘’Kami berharap hal itu (jemput paksa) tidak sampai dilakukan oleh Kejaksaan. Sebagai seorang tokoh, kami yakin yang bersangkutan taat hukum,’’ kata Sugiyanta optimis.

Menanggapi adanya permintaan dari beberapa pihak agar eksekusi terhadap mantan Ketua DPRD NTB ini tidak dilakukan? Sugiyanta mengakui bahwa aspirasi itu memang ada. ‘’Namun kami tidak bisa memenuhinya. Karena keputusan (Mahkamah Agung) terhadap terpidana sudah berkekuatan hukum tetap,’’ tegasnya. Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang sedang dilakukan terpidana menurut Sugiyanta tak mempengaruhi ekseskusi.

‘’Upaya PK yang dilakukan terpidana tidak akan menunda pelaksanaan putusan (MA) 
yang sudah berkekuatan hukum tetap,’’ tegasnya. Karena itu, Sugiyanta berharap agar terpidana menyadari hal ini, dengan harapan pelaksanaan eksekusi nantinya tidak tertunda lagi.

Berita - Instansi & Pemerintahan

Lombok Tengah [Sasak.Org] Simpang siur kapan gaji ke-13 di kabupaten Lombok Tengah (Loteng) bakal cair, mulai menemukan titik terang. Rencananya, pembayaraan gaji 13 bagi para PNS lingkup Pemkab Loteng akan dilaksanakan pada awal Bulan Juli mendatang. Ironisnya, para Pegawai Tidak Tetap (PTT), harus gigit jari lantaran tidak akan menikmati gaji 13 tersebut.

Hal itu diungkapkan Kabag Keuangan Setda Loteng, Drs. Helmi Qazwaini, ketika dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (28/6) pagi kemarin. Dikatakanya, belum cairnya gaji ke 13 bukan disengaja. Tapi, karena terkendal persoalan teknis penyiapan admintrasi saja. Namun saat ini, persiapan dan kelengkapan administrasi untuk pencairan dana gaji ke 13 ini sudah hampir selesai.

Sehingga dalam waktu dekat ini, sudah bisa dibagikan kepada para PNS lingkup Pemkab Loteng. “Kalau tidak ada halangan berarti, untuk gaji 13 akan kita bayarkan para awal Bulan Juli mendatang. Setelah menyelesaikan pembayaran untuk gaji Bulan Juli,” jelasnya. Dengan besaran tentunya satu kali gaji terakhir. Diluar tunjangan beras bagi PNS bersangkutan. “Total untuk Loteng sendiri mencapai sekitar Rp 30 miliar lebih,” tambah Qazwaini.

Ia mengakui, jumlah tersebut memang lebih kecil dari total gaji yang dibayarkan untuk Bulan Juli yang mencapai sekitar Rp 32 miliar. Pasalnya, dalam komposisi gaji 13 memang tidak masuk komponen tunjangan beras yang besarnya sekitar Rp 1,8 miliar lebih. Sehingga total gaji 13 yang akan dibayarkan lebih kecil dari total gaji yang dibayar pada bulan-bulan biasanya.

Kendati demikian, Qazwaini, mengakui system gaji 13 hanya berlaku bagi para pegawai yang sudah berstatus PNS saja. sedangkan bagi PTT atau pegawai jenis lainnya, tidak akan memperoleh gaji 13. “Aturan gaji 13 hanya berlaku bagi PNS. Sementara PTT, tidak akan memperoleh gaji dimaksud,” tambahnya.

Hal itu terjadi, imbas dari kondisi APBD Loteng 2010 yang masih defisit. Memang, lanjutnya, dalam komponen RAPBD 2010 lalu, pihaknya memasukkan anggaran gaji 13 untuk para PTT. Namun setelah melalui pembahasan di tingkat provinsi, anggaran untuk gaji 13 terpaksa dicoret. Ini guna menekan defisit anggaran yang terjadi. “Awalnya kita sudah masukkan anggaran gaji PTT untuk 13 bulan. Tapi ditolak oleh gubernur,” tandas Qazwaini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, khusus bagi PTT pada RAPBD perubahan 2010 mendatang pihaknya tengah mengupaya pemerataan bagi seluruh PTT. Terutama terkait besaran gaji yang diterima. Di mana kalau sebelum diganti namanya menjadi PTT, para PTT ini menerima gaji dengan jumlah bervariasi. Dari Rp 400 ribu untuk THL dan Rp 550 ribu untuk tenaga honorer.

“Karena namanya sekarang sudah disamakan menjadi PTT. Maka untuk besaran gajinya juga akan disamaratakan,” imbuhnya. Tapi itu baru sekedar usulan saja. Dan, diharapkan bisa disetujui oleh pemerintah. “Untuk besarannya gaji kita akan upayakan yang tertinggi sesuai aturan yang apa,” pungkasnya.