Kemisikinan dan Keadilan Gembar Gembor Pemekaran Daerah

Cerita Aran kanak Sasak
March 17, 2010
UU Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Etika dan Hukum
March 22, 2010

Kemisikinan dan Keadilan Gembar Gembor Pemekaran Daerah

Kemisikinan dan Keadilan Gembar Gembor Pemekaran  Daerah

Oleh : Abdullah Al Muzammi

Masalah  kemiskinan merupakan masalah Negara ini sejak tahun 1970-an, tahun 2006 Bank internasional mengungkapkan indonesia mampu mengurangi angka kemiskinan sejak tahun 1970 sampai dengan 2005. sejak pertengahan tahun 2005 dan 2006 terasa kebijakan pemerintah akan perkekonomian mulai berubah, hingga berdampak ke masyarakat kecil secara menyeluruh. Kenaikan harga BBM membuat semua kebutuhan rakyat menjadi lebih sulit terjangkau, kenaikan harga beras memaksa rakyat Indonesia sebagian kembali untuk mampu mengolah makanan selain beras. Akibatnya banyak terjadi busung lapar, Kekurangan gizi, anak dibawah umur terpaksa terjun ke lapak-lapak terminal dan jalanan untuk bisa membantu kebutuhan keluarga mereka.

Kalau kita kembali berkaca dari pemeritah dalam dalam menekan angka kemiskinan sejak tahun 1970 dampak dari keberhasilan minyak kita, angka kemiskinan dari 40,1% (1976) menurun menjadi 33.3% (1978), 28,6% (1979) menjadi 11,34%. Pada tahun 2005 /2006 tercatat   kembali statistic tingkat kemiskinan meningkat hal ini di karena kenaikan harga BBM terlebih lagi hingga tahun 2008 kenaikan BBM terus kian melonjak naik.

Ternyata sejarah masa sulit itu dari tahun ketahun terus  mebekas hingga kini ke masyarakat kecil dan menengah. Khususnya Indonesia bagian timur terutama di pulau lombok yang jumah penduduk 4.257.306 jiwa, masih banyak tercatat wilayah dan jiwa penduduknya miskin. Tahun 2009 tercatat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat di perkirakan tumbuh sebesar 5,26%, mengingat di tahun 2008 perkembangan hanya 2,36%. Melihat dari statistik perkembangan kian membaik, tentu kita patut masih mempertimbangan pernyataan bank Dunia di mata internsional memberikan spekulasi tentang kemiskinan yang masih terjadi di indonesia. Perlu kita ingat bahwa Bank Dunia memberikan komentar khusus tentang Indonesia, pada tahun 2006 mengeluarkan 3(tiga) pernyataan tentang faktor kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pertama  adalah faktor keberadaan rumah tangga, dimana keberadaan rumah tangga ini masih disekitar garis kemiskinan nasional. Sehingga, banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, statistik/ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga ada gambaran jelas batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dapat dikategorikan sebagai miskin. Yang kemudian lemahnya indikator-indikator pembangunan pada Sumber Daya Manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, sehingga menjadi kendala yang cukup besar dalam mengontrol pembangunan rakyat sendiri atau masih di katagorikan belum optimal pembangunan secara menyeluruh.

Jadi sah-sah saja pernyataan diatas adalah analisa perkembangan pembangunan di indonesia, yang bisa di jadikan tolok ukur perkambangan bangsa ini. Namun, kita perlu melihat secara real apakah laporan ataupun pernyataan di atas sesuai dengan kondisi di kalangan dibawahnya(rakyat). Disini akan di ulas sebagian tentang kemiskinan yang terjadi di pulau Lombok, 3 (tiga) pernyataan bank dunia diatas hampir 80% Real dengan kondisi yang ada di pulau lombok sendiri, dimana ukuran dari sebuah kemiskinan perlu di dasarkan atas pengkatagorian kemiskinan secara nasional. Dimana masih banyak di daerah – daerah terpencil di pulau lombok orang-orang hidup kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Dan pendapatan masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai jual/beli kebutuhan pokok yang kian membumbung tinggi. Serta akses pelayanan pemerintah yang masih terlihat pilih-pilih, sehingga terlihat antara wilayah yang dekat dengan jalur perkotaan dan wilayah yang jauh (pinggiran) berbeda jauh tingkat kemakmuran dan pasilitas pelayanan yang di dapatkan. Hal ini terkesan tidak adil dimana   pembangunan  antara wilayah timur dan wilayah barat bisa di istilahkan antara anak tiri dan anak semata wayang.

Saat inipun marak dengan informasi pemekaran daerah di pulau lombok sendiri, seperti di beritakan di www.sasak.org dimana salah satu kabupaten yakni Lombok Timur Bagian Utara Ingin Mekar, di karenakan adanya salah satu unsur untuk wilayah Perbarat, Pertimuq merasa didzolimi Dalam hal Pembangunan. Hal ini merupakan cerminan kurang optimalnya pemerintah daerah dalam memperhatikan perkembangan wilayahnya, atau dengan kata lain perlakuan yang masih kurang adil dan merata dalam hal pembangunan. Maka tak heran jika nanti akan terus terjadi makar daerah, meskipun ada dampak baik dan buruknya sebuah pemekaran daerah namun ujungnya ibas nanti kepentingan makar kurang memihak/merugikan rakyat sendiri. Terlalu banyaknya unsur sampah-sampah  politik yang berbaur ikut dalam setiap gerakan makar itu sendiri.

Oleh karena itu dapat di tarik kesimpulakan secara sederhana bahwa, kita dapat bercermin terhadap peristiwa dan kejadian selama ini, dimana kesemuanya adalah ukuran dari masyarakat kita yang masih sebagian besar dibawah standar untuk mendapatkan penghidupan atau dengan kata lain kehidupan yang kurang layak/kategori MISKIN. Dan adanya sikap segelitir golongan yang secara lansung membuat keadilan sendiri tanpa melihat ke bawah, yang menggap bahwa masyarakat masih buta awam.  [www.sasak.org]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *