Emaar, Sebuah perusahaan properti raksasa dari Timur Tengah. Pemilik Burj Dubai, gedung pencakar langit tertinggi di dunia dengan ketinggian lebih dari 700 meter, secara serius mulai mengembangkan sayap bisnisnya di Kawasan Asia Tenggara, dengan menanamkan investasi di Pulau Lombok, salah satu pulau terindah di dunia. Emaar memulai bisnisnya dengan membuka Kawasan Wisata terintegrasi di wilayah Lombok bagian selatan. Untuk Memudahkan, kita sebut saja kawasan ini sabagai Kawasan Wisata Emaar (KWE). Tak tanggung tanggung, Emaar menggelontor 2 Trilyun Rupiah untuk KWE. Menyambut keseriusan Emaar, Pemerintah NTB dengan dukungan Pemerintah Pusat telah mulai membangun Bandara Internasional Lombok (BIL) di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut Lombok Tengah. Bandara dengan panjang Runway 2 kali panjang ranway Bandara Internasional Ngurah Rai ini  dipersiapkan untuk menjadi pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang akan menghabiskan waktunya untuk menikmati keindahan salah satu Kwasan Wisata Pantai terbesar di Indonesia.

Gemuruh pembangunan KWE dan BIL ini, tak ayal menyita perhatian berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat lokal maupun Komunitas Sasak diaspora. Akankah pembangunan BIL dan KWE yang di klaim akan menyerap  satu juta tenaga kerja ini berdampak positif bagi masyarakat Lombok, sebagai stakeholder terdekat dan paling berkepentinagan dengan proyek ini. Dengan segala keterbatasan, tulisan saya ini mencoba meneropong sisi suram dari investasi Emaar di Pulau Lombok.

Secara pribadi, saya menaruh perhatian lebih dalam masalah yang satu ini, tak lain karena air yang menjadi hajat hidup setiap insan, termasuk masyarakat lombok, tahun demi tahun sudah semakin susah diperoleh. Dewasa ini, Masayrakat Lombok sebagian besar menggantungkan diri pada pasokan air tanah, baik dari instalasi Air Bersih milik PDAM  dan Insatalasi Air Bersih Swadaya maupun melalui Sumur sumur konvensional. Sebelum masuknya Emaar, pasokan air bersih, baik untuk keperluan sehari hari maupun untuk kebutuhan pertanian, sebenarnya semakin berkurang. Bisa dilihat dari kasus kekeringan dan kekuarangan air bersih yang terjadi bertahun tahun di daerah selatan lombok. Bahkan saat ini, untuk mengairi areal persawahan saja, para petani harus mengangkut air secara konvensional dari lokasi yang cukup jauh. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, cukup dengan menunggu air mengalir. Berkurangnya cadangan Sumber Daya Air ini dikarenakan oleh kerusakan Kawasan Hutan Rinjani dan Exploitasi air secara besar besaran oleh Perusahaan Air Minum dalam Kemasan serta oleh Perusahaan Air Minum PDAM. parahnya ekploitasi ini tidak diimbangi dengan upaya menjaga kelesatrian hutan.

Saya terperanjat, ketika mendengar kebijakan Air Bersih di Lombok. Bayangkan saja, dengan melihat kondisi Sebelum masuknya Emaar saja, masyarakat Lombok sebenarnya kekurangan Air bersih. Yang memprihatinkan, KWE dan Infrastruktur pendukungnya temasuk BIL, ternyata mengambil Air dari Sumber Air Masyarakat. Untuk BIL saja, tak kurang 200 liter  air per detik harus dialirkan dari Bendungan Batu Jae untuk  BIL, ini berarti jatah masyarakat akan semakin berkurang. Sebagai Perusahaan Raksasa dari Timur Tengah, Emaar telah terbiasa menggunakan Air Bersih, hasil dari penyulingan Air Laut. Mestinya, Pemerintah kita memaksakan Emaar untuk tidak memenuhi kebutuhan airnya dari Air Tanah Masyarakat, tapi dari Air Laut. Malah, masyarakat akan sangat gembira jika Air Sulingan Emaar bisa disalurkan secara cuma cuma untuk masyarakat sebagai bentuk rasa terimakasih dan persahabatan.

Dengan Munculnya Kawasan Baru KWE dan BIL, Pemerintah Poropinsi NTB harusnya segera menyusun Rencana Tata Ruang yang integral. Kemunculan KWE dan BIL ini dipastikan akan memicu pertumbuhan daerah sekitarnya, pertumbuhan ini harus diatur melalui RTRW dan aturan sejenisnya. Karena pertumbuhan yang tidak diatur akan cenderung liar dan susah diurus dikemudian hari. Ujung ujungnya adalah kerusakan dan kehancuran lingkungan.

Pulau Lombok, termasuk salah satu pulau kecil terpadat di Indonesia, jumlah penduduk yang sedemikian banyak, cukup tidak merepotkan pemerintah karena masih banyak masyarakat Lombok yang dengan rela keluar Pulau Lombok, baik secara permanen  melalui perogram transmigrasi maupun secara temporal dengan menjadi TKI atau bermukim di luar daerah dengan motif ekonomi.

KWE, yang diprediksi akan menyedot satu juta tenaga kerja, harusnya menjadi perhatian kita bersama, jangan sampai satu juta orang tersebut adalah orang baru (yang datang dari Luar Pulau).  Kalau hal itu yang terjadi, hampir pasti hanya akan menambah sesak Pulau Lombok dan  di saat yang sama SDM Lokal justru banyak yang menjadi pengangguran

Saya belum bisa membayangkan, apa jadinya generasi sasak dengan munculnya Kawasan Wisata ini. Sudah bukan rahasia umum, jika setiap Kawasan Wisata sebenarnya adalah kawasan Bebas nilai, dan setiap pengunjungnya bebas melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan. Adalah menjadi tugas kita bersama untuk tetap menjaga pranata sosial masyarakat agar tetap langgeng, Kehadiran KWE tidak boleh meruntuhkan pranata sosial tadi.  Atau dengan kata lain, jangan sampai identitas Pulau lombok Sebagai Pulau Seribu Masjid dengan masyarakatnya yang agamis justru punah atau secara bersama sama muncul dengan sebuah identitas baru: Pulau Seribu Kutang!.

 TrackBack URI for this entry