Menemukan Kepala Daerah yang Amanah – Sebuah Khayalan di Negeri Impian

Program Desa Mandiri Ekonomi KS-BI 'Full Employment'
February 15, 2013
Tali Pengikat Yang Terbabat
February 26, 2013

Menemukan Kepala Daerah yang Amanah – Sebuah Khayalan di Negeri Impian

Oleh H. Musa Shofiandy

Pendahuluan :

DR. H.Musa Shofiandy

Tinggal beberapa bulan lagi beberapa daerah di Nusa Tenggara Barat, ( Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kota Bima) akan melaksanakan pesta Demokrasi (Pilkada) walaupun sampai sekarang belum jelas aturan yang akan dipakai/diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, apakah Kepala daerah masih tetap akan dipilih langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan di DPRD (dipilih oleh DPRD masing-masing daerah), karena undang-undang yang mengatur tentang Pilkada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masih dalam proses pembahasan untuk dilakukan perubahan. Dalam undang-undang ini, pilkada (pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah) belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah” atau “Pemilukada”. Dan Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Terlepas dari aturan mana dan bagaimana pelaksanaan Pilkada tersebut, dalam tulisan ini tidak mempermasalahkannya karena yang ingin coba dibahas adalah tentang bagaimana seharusnya seorang Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) melangkah awal ketika ia telah dilantik dan resmi menjadi Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota), untuk menghilangkan kesan selama ini bahwa sejak otonomi daerah diberlakukan, Kepala Daerah menjadi Raja kecil di daerahnya, yang mengatur birokrasi pemerintahannya semau gue, tanpa memperhatikan dan berpedoman pada aturan hokum yang ada dan berlaku.

Beberapa bukti riel yang mendasari tudingan masyarakat bahwa Kepala Daerah menjadi raja Kecil di daerahnya antara lain :

  1. Ketika baru saja dilantik menjadi Kepala daerah, maka langkah awal yang dilakukan oleh Kepala daerah yang baru adalah melakukan mutasi pejabat struktural di lingkungan birokrasi pemerintahan, bukannya menyusun program kegiatan sesuai janji kampanye yang telah diucapkan untuk menarik simpati masyarakat agar memilihnya. Bongkar pasang pejabat / mutasi pejabat yang dilakukan oleh Kepala daerah baru, terkesan smau gue bak raja kecil yang memiliki kekuasaan dan kewenangan mutlak, tanpa ada orang atau aturan hukum yang harus ditaati. Dalam mutasi pejabat yang dilakukan, bukti riel menunjukkan bahwa penempatan pejabat tidak dilandasi aturan hukum kepegawaian, ini nampak jelas kita lihat dengan membebastugaskan (menonjobkan) pejabat, terutama pejabat esselon II yang menduduki jabatan Kepala SKPD (Satuan Kerja perangkat Daerah) tanpa sebab yang jelas, tanpa melalui proses hukum sesuai aturan kepegawaian. Membebas tugaskan seorang pejabat, sesuai PP RI Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (perubahan dari PP RI Nomor 30 tahun 1980 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil), Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa pembebasan dari jabatan adalah merupakan/termasuk Jenis hukuman disiplin berat. Selengkapnya bunyi pasal 7 PP RI Nomor 53 Tahun 2010 adalah sebagai berikut .:

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.
(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 

Dari ketentuan di atas ini jelas bahwa pembebasan tugasan pejabat dari jabatan yang dilakukan oleh Kepala Daerah selama ini adalah merupakan Arogansi Kepala Daerah, dan yang lebih parah dan sangat menyakitkan lagi adalah Pejabat esselon II (Kepala SKPD yang di non jobkan) itu ditempatkan menjadi staf di SKPD yang pernah dia pimpin. Mereka tidak berfikir, bagaimana kalau saja dia sendiri yang diperlakukan seperti itu..? Dan yang kita tidak habis pikir lagi adalah bahwa ketika Kepala daerah yang bersangkutan berpidato di saat pelantikan (apakah ia sadar atau tidak) dengan entengnya mengatakan bahwa mutasi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan aturan. Aturan yang mana.? Apakah pernyataan ini bukan merupakan pengelabuan..?

  1. Penempatan Pejabat struktural terutama lingkup Kepala SKPD. (esselon II), juga tidak didasari atas tingkat kompetensi yang dimiliki oleh masing2 individu pejabat. Penempatan pejabat lebih didasari atas kemauan dari Kepala daerah, bukan atas kemampuan yang dimiliki oleh masing masing individu. Para pejabat yang ditempatkan menjadi Kepala SKPD, terutama pada SKPD yang dianggap strategis, pastilah individu pejabat yang memeliki keterkaitan hubungan dengan Kepala daerah, apakah itu keluarga dekat, keluarga sekampung, teman se organisasi, separtai, se profesi, dan atau orang orang yang berasal dari partai pengusung ketika ia mencalonkan diri menjadi Kepala daerah. Lingkaran inilah yang selalu mempengaruhi kebijakan yang diambil dan diterapakan oleh Kepala daerah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan.

Dalam kaitannya dengan penempatan pejabat ini, memang ada beberapa Kepala daerah yang melakukan fit and propertest sebelum mutasi dilakukan, akan tetapi kenyataan yang kita lihat bahwa penempatan pejabat setelah fit and propertst itu belum mencerminkan hasil dari pelaksanaan fit and propertest yang telah dilakukan karena masih banyak pejabat yang ditempatkan pada jabatan jabatan yang tidak sesuai dengan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan, akan tetapi nuansa kolusi dan nepotisme dari Kepala daerah masih nampak jelas.

Ada sebuah pemeo yang mengatakan, adalah wajar seorang Kepala daerah mencari dan menempatkan “orang-orangnya” di Birokrasi Pemerintahan dengan alasan dan tujuan agar segala proses perencanaan dan pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan bisa berjalan lanjar. Anggapan dan pendapat seperti itu tidaklah dapat dibenarkan karena, sesungguhnya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, lebih-lebih Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan di Daerah adalah kemampuan untuk mencari dan meyeleksi serta menempatkan para pejabat yang sudah ada di daerah, bukan dengan sengaja menempatkan pejabat yang diinginkan atau “mengimport” pejabat dari daerah lain sesuai dengan keinginan Kepala Daerah, tanpa mempertimbangkan tingkat kompetensi yang dimiliki pejabat yang bersangkutan. Tindakan dan kebijakan Kepala Daerah seperti ini, sangat merugikan pejabat yang ada, yang memang memiliki pengetahuan, kemampuan dan serta pengalaman dalam bidangnya, namun tergeser dengan kepentingan Kepala Daerah. Keadaan ini juga tentu akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan karena pejabat yang ditempatkan Kepala Daerah belum tentu memiliki pengetahuan, kemampuan dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas yang diembannya.

Birokrasi Pemerintahan.

Apa yang disampaikan di atas. adalah salah satu bentuk tindakan dan kebijakan politis dari Kepala daerah yang sangat menyimpang dari ketentuan aturan yang ada dan berlaku. Bila keadaan ini dikaitkan dengan Birokrasi pemerintahan, maka tindakan tersebut sudah jauh dari makna birokrasi pemerintahan yang sesungguhnya

Harbani Pasolong (2008 :8) mengatakan : Birokrasi pemerintahan dewasa ini, dimana para pejabat memainkan fungsi dan peran dengan menggunakan kekuasaan yaitu : jabatan, kewenangan dan legitimasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif, dengan obyek pemerintahan masa kini. Di dalam dunia pemerintahan modern, birokrasi biasanya memainkan peranan yang sangat penting, ungkap Harbani. Sedangkan Etzioni (1996:35) mengatakan : Birokrasi dinilai sebagai alat yang paling efektif dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Di Negara-negara yang sedang membangun peranan birokrasi yang sudah penting semakin bertambah penting dengan dijalankannya pula oleh birokrasi fungsi-fungsi lain di luar “policy implementation” seperti menjadi articulator dan aggregator kepentingan, menjadi sumber informasi tentang “public issue and political events” sehingga mempengaruhi proses penyusunan kebijakan pemerintah, menjalankan sosialisasi politik, menjadi stabilisator politik, menjadi pengendali pembangunan, melakukan pelayanan public dan sebagainya. Makna birokrasi inilah yang mungkin belum atai tidak dimengerti dan atau difahami oleh Kepala daerah, atau kemungkinan besar Kepala daerah sudah memahami betul tapi tidak diimplementasikan.

Dvorin & Simmon (2000:40), mengatakan bahwa birokrasi merupakan tempat penyimpanan suatu kepercayaan masyarakat umum yang khas dan unik bahkan meski birokrasi pemerintahan itu dipandang sebagai pejabat yang dapat di suap. Hal inilah Dvorin & Simmons, menyebutnya sebagai penyakit soaial yang diberi nama “bureusis” sedangkan Utomo (2006) menyebut penyakit birokrasi sebagai “penyakit bureaunomia” Penyakit ini mempengaruhi pelaksanaan teknis operasional pemerintahan, tetapi lebih berpengaruh pada derajat tingkat kebijakan pemerintah atau formulasi kebijakan pemerintah. Bureaunomia menanamkan pengaruhnya di dalam birokrasi pemerintahan dengan mendudukkan orang-orang partai yang bukan birokrat pemerintahan di dalam jajaran birokrasi atau memberikan privilege pada aparat birokrasi yang erafiliasi dengan kekuatan partainya. Oleh karena itu perlu dilakuikan debirokratisasi untuk membebaskan penyakit inefisiensi tersebut, ungkap Utomo.

Kenyataan empirik memang menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas birokrasi pemerintahan belum dapat terealisasi, olehn karena adanya penyakit kronis yang menghampiri. Hal ini dapat dilihat dari kendala-kendala yang yang terdapat pada birokrasi administrasi publik, pelaksanaan pembangunan berlangsung demikian lamban atau mengalami banyak kegagalan karena para birokrat tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar karena memang pejabat yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai dengan tingkat kompetensi, kemampuan dan keahlian yang dimilikinya.

Bebarapa bukti lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan berjalan lambat, tidak sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan antara lain terjadi di daerah kita Nusa Tenggara Barat ini , dimana 10 (sepuluh) daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat terancam penundaan realisasi DAU nya oleh Menteri Keuangan RI karena belum melaporkan APDN 2012. dan Menteri Keuangan RI telah memberikan deadline waktu sampai dengan tanggal 20 Maret 2012, kalau saja sampai tanggal tersebut Kabupaten/Kota tersebut belum juga mengirimkan /melaporkan APBD 2012, maka ke sepuluh Kabupaten/Kota di NTB tersebut akan ditunda pencairan DAU nya sebesar 25 persen setiap bulan. Satu keadaan yang amat sangat tidak kita inginkan, karena kalau saja hal ini terjadi, maka akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di daerah kita Nusa Tenggara Barat ini.

Keadaan ini adalah merupakan dampak dari kebijakan Kepala daerah yang menempatkan pejabat tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada dan berlaku.

Syarat-syarat Kepemimpinan Birokrasi.

Adalah saat yang paling tepat bilamana menjelang pemilihan Kepala Daerah, dimana banyak orang mengincar kursi Kepala daerah dengan mencalonkan diri dan/atau dicalonkan untuk menjadi Kepala Daerah, kita memperhatikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Kepala daerah, sehingga masyarakat pemilih dapat mengetahui dengan jelas apakah sang calon memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin di Birokrasi pemerintahan atau tidak. Hal ini dianggap penting untuk menghindari terjadinya salah pilih pemimpin, sehingga kejadian dan pengalaman kita selama ini tidak terulang kembali. Kenyataan riel yang telah disebutkan di atas, jelas adalah merupakan dampak dari ketidaktahuan kita atau kurangnya perhatian kita terhadap syarat-syarat yang harus ada dan dipenuhi oleh sang calon dan/atau mungkin kita sudah mengetahui dan memahami persyaratan tersebut tapi enggan untuk memperhatikan dan menerapkannya, sehingga terjadilah keadaan seperti yang disebutkan di atas. Untuk itulah melalui tulisan ini, penulis mencoba untuk menulis dan menyampaikan persyaratan tersebut, walaupun persyaratan yang di sebutkan disini adalah merupakan sebagian saja dan masih ada lagi persyaratan lainnya. Persyaratan tersebut dikemukakan oleh beberapa ahli Manajemen/kepemimpinan dan kemudian dikaitkan dengan pengalaman yang sudah dan sedang kita alami, Beberapa persyaratan tersebut antara lain dikemukakan oleh Kartono (2005:36-38) yang mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting yaitu : (1) Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu, (2) Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, (3) Kemampuan yaitu segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun soaial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Stogdill mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu : (1) kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal facility, keaslian dan kemampuan menilai. (2) Prestasi atau achievement yaitu gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan perolehan dalam olah raga dan atletik, dan lain lain. (3) tanggung jawab, yaitu mandiri, berinidiatif, tekun, ulet percaya diri, agresif dan punya hasrat untuk unggul. (4) Partisipasi yaitu aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. (5) Status yaitu memiliki kedudukan soaial ekonomi yang cukup tinggi, popular, dan tenar.

Selanjutnya Nightingale & Schult dalam Sudriamunawar (2006:4), mengatakan bahwa seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan, yaitu : (1) kemandirian, berhasrat untuk memajukan diri sendiri (individualism) (2) Besarb rasa ingin tahu dan cepat tertarik kepada manusia dan benda benda. (3) Multiterampil atau memiliki kepandaian yang beraneka ragam, (4) Memiliki rasa humor, suka berkawan, antusiasme yang tinggi, (5) Perfeksionis , selalu ingin mendapatkan yang sempurna, (6) Mudah menyesuaikan diri, adaptasinya tinggi, (7) Sabar, tapi tidak berarti diam atau berhenti, (8) Waspada, peka, jujur, optimis, gigih, ulet dan realistis, (9) Komunikatif, serta pandai berbicara/berpidato, (10) Berjiwa Wiraswasta, (11) Sehat jamani, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang berat serta berani mengambil resiko, (12) Tajam Firasatnya, adil pertimbangannya, (13) Berpengetahuan yang luas dan selalu berupaya meningkatkan pengetahuannya, (14) Memiliki motivasi yang tinggi, sadar akan target yang harus dicapainya dengan idealism yang tinggi, dan (15) Punya imajinasi, dan sinerjik.

Jika saja syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas diterapkan dalam memilih atau mengangkat para pemimpin birokrasi, utamanya Kepala Daerah yang merupakan pimpinan tertinggi di Birokrasi Pemerintahan di daerah, maka Insya Allah akan dapat membantu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin birokrasi pemerintahan, yang pada akhirnya akan berdampak pula terhadap kelancaran pelaksanaan tugas tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah

Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik.

Diantara para kandidat calon pemimpin/Kepala Daerah, khususnya dalam Pilkada mendatang di daerah Nusa Tenggara Barat, beberapa diantara nama yang muncul adalah merupakan pemimpin yang masih menduduki jabatan kepemimpinan Kepala Daerah, bahkan ada yang sudah menjabat sebagai Kepala Daerah dalam masa jabatan sebelumnya. Terkait dengan ini, tentu kita sudah mafhum bagaimana performance kepemimpinan yang sudah diterapkan selama ia menduduki jabatan kepemimpinan itu, apakah ia telah menampakkan jati dirinya sebagai pemimpin yang berkualitas dan amanah atau tidak, apakah selama ini kepemimpinannya telah membawa/memberikan kesan baik bagi masyarakat atau tidak. Untuk dapat mengetahui hal tersebut tentunya kita harus melihat dan memiliki tolok ukur yang jelas antara lain dengan melihat dan membandingkan antara teori kepemimpinan (kepemimpinan birokrasi) dengan realita/ kenyataan yang diptaktekkan oleh pemimpin tersebut. Tolok ukur dimaksud antara lain dengan melihat dan memperhatikan cirri-ciri kepemimpinan secara teoritis dan ciri ciri kepemimpinan yang ada dan melekat serta dinampakkan dalam praktek kepemimpinannya. Beberapa ahli manajemen/kepemimpinan mengemukakan pendapatnya menyangkut ciri ciri kepemimpinan tersebut antara lain pendapat dari Maxwell (1995:191), yang memberikan rujukan bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar harus memiliki cirri-ciri (1) Pemimpin yang mampu menciptakan lingkungan yang tepat. Cara paling baik untuk memiliki loyalitas personel ialah dengan memperlihatkan perhatian kepada mereka dengan kata-kata dana perbuatan. (2) Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan dasar bawahannya. (3) Pemimpin yang baik mampu mengendalikan keuangan, personalia dan perencanaan. (4) Pemimpin yang baik mampu menghindari tujuh dosa yang mematikan yakni (a) berusaha untuk disukai bukan dihormati, (b) tidak minta nasihat dan bantuan kepada orang lain, (c) mengesampingkan bakat pribadi dengan menekan peraturan bukaan keahlian, (d) tidaka menjaga untuk dikritik tetap konstruktif, (e) tidak mengembangkan rasa tanggung jawab dalam diri orang lain, (f) memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama, (g) tidak membuat setiap orang selalu mendapat ibformasi.

Bennis & Townsend (1998:31) mengatakan bahwa ciri-ciri pemimpin yang baik adalah : (1) Pandangan tentang ambisi pribadi yang terkendali, (2) Intelegensi, (3) Kemampuan untuk mengutarakan diri (komunikasi), yaitu mampu berbicara dengan jelas sederhana dan mudah dipahami, (4) Kemampuan menjadi pelayan bagi bawahannya, (5) jangan memberikan kekuasaan kepada orang yang terlalu banyak menginginkannya. Karena terlalu banyak menginginkannya biasanya juga menginginkan semua perangkat yang menyertainya. (6) Obyektivitas yang tinggi, dan (7) Seseorang pemimpin yang tidka pernah mengambil penghargaan. Menurut Binnis orang yang mendapatkan kepercayaan, loyalitas, gairah, dan energy dengan cepat adalah orang yang meneruskan penghargaan kepada orang yang benar-benar melakukan pekerjaan. Seorang pemimpin tidak memerlukan penghargaan, dia sudah berada di puncak, pemimpin sudaha mendapatkan lebih banyak penghargaan dari pada yang layak diterimanya. Kemudian ada pelajaran pengetahuan pribadi, yaitu : (1) Kita adalah guru yang terbaik, (2) menerima tanggung jawab, tidak menyalahkan orang lain, (3) Kita bisa mempelajari apa saja yang ingin kita pelajari, dan (4) Pemahaman yang sesungguhnya berasal dari merenungkan pengalaman kita sendiri.

Sedangkan Hasil penelitian Kousez & Ponser yang dilakukan pada tahun 1987, tahun 1995 dan tahun 2002 di enam benua yaitu Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa cirri khas pemimpin yang paling dikagumi yaitu : (1) Jujur, (2) Berorientasi ke depan, (3) Kompeten, (4) Membangkitkan semangat, (5) Cerdas, (6) Berwawasan adil, (7) Berwawasan luas, (8) Mendukung, (9) Dapat dipercaya, (10) Dapat diandalkan, (11) Kooperatif, (12) Tegas, (13) Imajinatif, (14) Ambisius, (15) Berani (16) Perhatian, (17) Dewasa, (18) Setia, (19) Pengendalian diri, dan (20) Independen.

Riset Kousez & Ponser yang dilakukan terhadap ribuan eksekutif swasta dan pemerintah (pemimpin birokrasi). Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa para pengikut/bawahan mengharapkan pemimpin yang mempunyai karakteristik seperti kejujuran, berorientasi kedepan, kompeten, dan membangkitkan semangat pengikut.

  1. Kejujuran (honest) yaitu sifat yang berhubungan dengan keyakinan bahwa pemimpin dapat dipercaya, bisa dipegang kata-katanya atau janji-janjinya, dan pemimpinj tidak suka memainkan peranan palsu. Kejujuran akan membangun integritas dari seorang pemimpin. Integritas berarti apam saja yang dikatakan oleh seorang pemimpin selalu dilaksanakannya. Pemimpin yang memiliki integritas akan menampakkan sikap konsisten dalam kata dan tindakan.

  2. Pandangan ke depan (Forward Looking), yaitu pemimpinj diharapkan mempunyai pendangan ke depan dan perhatian terhadap masa depan organisasi. Jelas bahwa pemimpin harus memahami kemana arah organisasi yang menjadi sasaran, Kemampuan memandang ke depan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menetapkan atau memilih tujuan. Pemimpin yang diharapkan mempunyai orientasi yang baik tentang masa depan.

  3. Kompeten (Competent), yaitu kemampuan seseorang pemimpin melakukan sesuatu hal, karena adanya level motivasional yang terkandung atau kemauan dan kemampuan seseorang untuk mendemonstrasikan kinerja efektif. Sifat pemimpin yang diharapkan adalah mempunyai kompetensi.

  4. Inspirasi (Inspiring), yaitu seorang pemimpin yang antusias, penuh semangat, dan berpandangan positif tentang masa depan, mereka diharapkan mampu memberikan inspirasi kepada pengikutnya. Tidak cukup hanya mempunyai impian tentang masa depan, tetapi juga dapat menyampaikan wawasan dengan cara tertentu yang antusias, berenergi.

Inilah sebagian kecil dari ciri-ciri kepemimpinan yang diharapkan, dan masih banyak ciri-ciri lain yang memang harus ada dan melekat dalam diri seorang pemimpin dan hal ini tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan dimana ia amenjadi seorang pemimpin. Karenanya dalam memperhatikan dan mengevaluasi kinerja seorang pemimin (Kepala Daerah) harus pula diintegrasikan dengan situasi dan kondisi wilayah/daerah serta budaya lokal /budaya politik lokal yang ada dan berkembang di daerah masing-masing, Dengan mempetimbangkan hal tersebut, maka Insya Allah kita akan dapat mengetahui dan memahami, apakah Kepala daerah yang sedang berkuasa dan ingin mencalonkan diri dan/atau dicalonkan menjadi Kepala Daerah,ditingkat wilayah/daerah dimana saat ini ia menjadi Kepala daerah atau di tingkat yang lebih tinggi, apakah yang bersangkutan masih layak mendapatkan kepercayaan rakyat untuk meneruskan jabatan kepemimpinannya / menjadi pemimpin di tingkat wilayah/daerah yang lebih tinggi, atau tidak

Sejatinya, bagi seorang pemimpin lebih-lebih untuk menjadi pemimpin pemerintahan (birokrasi pemerintahan) seseorang tidak hanya harus memenuhi syarat dan cirri-ciri kepemimpinan saja, akan tetapi masih banyak hal lain yang harus diketahui dan dipahami untuk kemudian diterapkan seperti misalnya yang menyangkut tugas, fungsi dan peran kepemimpinan, teori kepemimpinan pemerintahan, gaya kepemimpinan pemerintahan, perilaku kepemimpinan, kepemimpinan dan motivasi, kepemimpinan dan konplik, kepemimpinan dan kinerja pelayanan, dan masih banyak lagi hal lainnya yang harus diketahui dan dikuasai kemudian untuk diterapkan dalam menjalankan kepemimpinannya.

Adalah sangat tidak layak, bila seorang pemimpin birokrasi pemerintahan (Kepala daerah) yang hanya mengandalkan kemampuan dan pengetahuan dari para bawahannya saja, sebab kalau hal ini dilakukan, maka Kepala Daerah akan dapat dimainkan/dipermainkan oleh bawahannya.

Mendapatkan Pemimpin (Kepala Daerah) yang Berkualitas.

Untuk mendapatkan Pemimpin/Kepala Daerah yang baik dan benar, berkualitas dan professional di zaman Otonomi daerah dengan sistem dan praktik Pemilukada yang katanya orang serba kebablasan ini, adalah sangat sulit, karena seorang calon Kepala daerah harus memiliki dana/ uang yang cukup besar sebagai cost politik dalam pertarungannya merebut kursi Kepala Daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pemilukada, yang diatur dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 15 Tahun 2008, dan diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentangPedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa seseorang yang ingin mencalonkan diri/ dicalonkan menjadi kepala Daerah dapat dilakukan melalui 2 (dua) pintu masuk yakni :

  1. melalui Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan

  2. melalui Perseorangan / Calon Independen.

  1. Melalui Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mengabulkan gugatan salah seorang putra Nusa Tenggara Barat, Lalu Ranggalawe, maka warga masyarakat yang ingin ikut serta bertarung dalam Pilkada/Pemilukada, maka ia harus menggunakan jalur Partai Politik. Namun setelah gugatan Lalu Ranggalawe dikabulkan, melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PUU-V/2007. Partai Politik bukan satu-satunya jalan/cara yang harus ditempuh untuk bisa mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah.

Sejatinya, jika mesin politik partai berjalan, dan partai mampu mengoptimalisasikan fungsi-fungsinya, tentu ia makin pandai menyeleksi kader-kadernya yang terbaik. Dan bisa jadi, publik pun akan lebih percaya calon-calon partai ketimbang independen. Pengalaman Amerika Serikat adalah contoh yang baik. Kuatnya kelembagaan Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat, nyaris tak memberikan peluang kemenangan bagi para calon independen/perseorangan. Jalur pemasok utama kader dan sirkulasi elite politik, akan tetap melibatkan partai, karena memang ia didesain untuk itu. Partai menciptakan sistem dan tradisi perkaderan politik semapan mungkin. “Sejelek-jelek” partai, ia adalah lembaga politik yang sengaja diniatkan untuk kepentingan-kepentingan kekuasaan. Kalau lembaga partai kuat, mestinya, kehadiran calon perseorangan adalah anomali alias keanehan. Kalau partai benar-benar mampu “mengurus dirinya” sehingga kuat kelembagaannya dan mendominasi mind set masyarakat, maka tidak ada alasan lagi untuk sinis oleh kehadiran calon non partai. Partai-partai seperti itu tentu akan amat mudah “menggilas” calon-calon perseorangan. Karenanya, proses politik pun tetap bertumpu pada partai-partai, calon perseorangan hanya interupsi saja.

Hadirnya Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai calon perseorangan dalam pemilihan Kepala daerah adalah sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik dalam mengelola mandat dan perwakilan politik dan praktek monopoli partai kian tak terbendung sampai pada politik uang yang sulit untuk dituntaskan.
Selain itu proses demokratisasi di Indonesia yang menghadirkan kebebasan, partisipasi maupun kompetisi, mencoba merombak model monopoli dalam penentuan calon pimpinan. Apalagi UUD 1945 dengan tegas mengatur “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk meng”gol”kan gugatan Lalu Ranggalawe, agar calon Independen diperbolehkan untuk ikut dalam Pilkada/Pemilukada.

Berikut mari kita coba melihat dan menganalisis beberapa hal terkait dengan Calon Kepala daerah melalui Partai Politik/gabungan Partai Politik dan dari Calon Independen/Perseorangan.

Persyaratan pengajuan Bakal Calon pasangan Calon Kepala Daerah melalui Partai Politik/ gabungan Partai Politik, sesuai bunyi 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada disebutkan sbb :

Pasal 4.

(1) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, apabila memenuhi persyaratan :

a. memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15% (lima

belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan; atau

b. memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 paling rendah 15%

(lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota

DPRD di daerah yang bersangkutan.

(2) Perolehan jumlah kursi atau suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan KPU Provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
(3) Gabungan partai politik yang mengajukan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, merupakan :
a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau
b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan; atau
c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD yang bersangkutan.
 
(4) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki
kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan
persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai
politik tersebut dan menghitung /menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima
belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD.
 
(5) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki
kursi di DPRD dengan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, pemenuhan persyaratan pengajuan calon harus
dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai politik
tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah suara paling r endah 15% (lima belas per
seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik diseluruh daerah pemilihan
Anggota DPRD.
 
(6) Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang tidak
memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, pemenuhan
persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan suara sah gabungan partai
politik tersebut dan menghitung/ menetapkan jumlah suara paling rendah 15% (lima
belas per seratus) dikalikan dengan akumulasi suara sah partai politik diseluruh daerah
pemilihan Anggota DPRD.
 
Pasal 5. Dstnya.
 

Impelementasi dariketentuan di atas, selama ini tidak menimbulkan dampak negative yang menjadi sorotan masyarakat, namun yang kerapkali menjadi pembicaraan masyarakat umum adalah perihal tata cara penjaringan Bakal Calon Kepala daerah/Bakal Calon Wakil Kepala Daerah. Terkait dengan hal ini kita lihat bunyi pasal 7 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut .

 

Pasal 7

(1) Partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal

pasangan calon.

(2) Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.

(3) Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak

dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukunganterhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan.

(4) Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan

sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik

yang bersangkutan.

(5) Dalam proses penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), jelas dinyatakan bahwa proses penjatringan bakal pasangan calon dilakukan secara demokratis dan transparan dan penetapan nama bakal pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

Ketentuan ini, banyak masyarakat menilai tidak dilakukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik. Partai Politik/Gabungan Partai Politik tidak menginformasikan dan/atau mensosialisasikannya secara terbuka kepada masyarakat umum, bagaimana tata cara dan prosedur penjaringan tersebut dan hanya mengatakan bahwa penjaringan bakal pasangan calon dilakukan melalui survey, tapi bentuk surveynya bagaimana, hingga masyarakat mengatakan bahwa survey yang dilakukan adalah survey akal-akalan (maksudnya hasil survey ditentukan dengan lebih banyak berupa perkiraan dengan mempertimbangkan dan memasukkan keinginan dan kepentingan Partai Politik/gabungan Partai Politik yg bersangkutan). Jadi kata wajib yang ada dalam pasal 7 ayat (5) ini hanya merupakan kata-kata biasa yang tidak punyai makna, seharusnya bila itu diwajibkan, maka akan ada sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan.dan/atau menepatinya. Adakah aturan yang menindaklanjuti kata wajib itu..??? Wallahua’lambissawab.

  1. Melalui Perseorangan/ Calon Independen.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tertuang dalam Keputusan Nomor 5/PUU-V/2007. membuka peluang calon independen dalam Pilkada/Pemilukada.Hadirnya calon independen tentunya amat mengelisahkan keberadaan partai politik, yang dalam era reformasi ini amat dominan dan power full dalam konteks sistem politik sampai pada kehidupan sendi-sendi kehidupan bernegara,sehingga partai-partai pun tidak akan lagi menjadi kendaraan politik yang super-eksklusif bagi setiap Calon Kepala Daerah yang ingin maju dan bertanding dalam memperebutkan jabatan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan/atau Walikota/Wakil Walikota.

Dengan adanya jalur Independen, konstelasi politik pun langsung berubah tajam mengingat partai bukan satu-satunya jalan ke kekuasaan. De-ekslusifikasi partai berkonsekuensi pada upaya-upaya penguatan dan kerja politik sehingga harus didukung dengan berbagai strategi untuk eksistensi partai.

Jangka panjang calon Independen/ perseorangan cenderung mendorong pengecilan atau perampingan jumlah partai. Hanya partai yang memiliki aspek kelembagaan kuatlah yang bertahan dalam konteks sistem politik yang ketat ini. Partai akan amat “kerepotan”, tetapi kehadiran calon independen/perseorangan justru mengkondisikan penguatan kelembagaan. Partai akan terpicu untuk melakukan kerja ekstra keras, agar setiap warga Negara yang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, tidak berpaling untuk mrmbidik dan menggunakan jalur independen/perseorangan.

Terkait dengan calon independen ini, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan :

Pasal 8

(1) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus

didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus);

b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan

6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling rendah 5% (lima per seratus);

c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan

12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat per

seratus); dan

d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta ) jiwa vharus

didukung paling rendah 3% (tiga per seratus).

(2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, apabila memenuhi syarat dukungan, dengan ketentuan :
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus l ima
puluh ribu) jiwa harus didukung paling rendah 6,5% (enam koma lima per seratus);
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh
ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling
rendah 5% (lima per seratus);
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa
sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling rendah 4% (empat
per seratus); dan
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus
didukung paling rendah 3% (tiga per seratus).
(3) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
(4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
(5) Untuk keperluan penetapan syarat paling sedikit jumlah dukungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota
menetapkan persyaratan paling sedikit jumlah dukungan dengan Keputusan KPU
Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota, untuk disampaikan kepada Pimpinan
DPRD yang bersangkutan sebelum pendaftaran pasangan calon.
(6) Untuk penyusunan Keputusan KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
mendasarkan pada jumlah penduduk yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi atau
Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal Keputusan tersebut diterbitkan atas
permintaan tertulis KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
(7) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibuat dalam bentuk surat
dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau d okumen kependudukan lainnya
yang masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 
(8) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi :
a. Kartu Keluarga ; atau
b. Pasport ; atau
c. Dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
 
(9) Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk yang telah memenuhi
Syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada

hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.

Dengan melihat ketentuan ini, maka untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NTB tahun 2013, yang memiliki jumlah pendudukn antara 4-5 juta jiwa, maka seorang warga Negara/penduduk NTB. Baru bias mencalonkan diri menjadi Cagub/Cawagub jika telah mendapatkan dukungan 5 % dari jumlah penduduk NTB. Misalkan jumlah penduduk NTB. (DataBPS. Penduduk NTB. Sampai dengan akhir tahun 2009) adalah sebanyak 4.434.012. jiwa.. atau taruhlah jumlah penduduk NTB sampai dengan AKHIR TAHUN 2012 mencapai 5 juta jiwa, maka jumlah dukungan yang harus dimiliki oleh bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur NTB untuk Pemilukada 2013 adalah sebanyak 250 ribu orang.

Sedangkan untuk Pemilukada Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa (Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kab.Lombok Timur mencapai 1.105.671 jiwa), atau katakanlah jumlah penduduk Kab.Lombok Timur sampai dengan akhir tahun 2012 ini sebanyak 1,3 juta jiwa, maka jumlah dukungan yang divutuhkan oleh bakal pasangan calon adalah 3 % x 1.300.0000. jiwa = 39.000 jiwa/orang. Sedangkan untuk Kota Bima dengan penduduk 142.443 jiwa (Sensus penduduk tahun 2010), atau katakanlah jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebanyak 150.000 jiwa, maka jumlah dukungan yang dibutuhkan oleh bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Bima adalah sebanyak 6,5 % x 150.000.0 = 9.750 jiwa/orang.

Menakar Biaya Pilkada

Analisis berdasarkan realita yang terjadi dan diperaktekkan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada selama ini dalam penerapan ketentuan di atas dapat dikemukakan sebagai berikut:

  1. Melalui Partai Politik/Gabungan Partai Politik.

Bila Bakal Calon Kepala Daerah berasal dari pengurus atau anggota Partai Politik/ gabungan Partai Politik pengusung, maka dana yang akan dikeluarkan sebagai cost politik tidak akan terlalu besar untuk mendapatkan tiket sebagai calon Kepala daerah, tetapi bila nantinya calon tersebut dapat terpilih menjadi Kepala daerah, maka adalah merupakan keharusan bagi Kepala Daerah yang bersangkutan untuk memberikan kontribusi kepada Partai Politik/Gabungan partai Politiki yang telah mengantarkannya menjadi Kepala Daerah. Keadaan inilah yang akan menyebabkan Kepala Daerah yang bersangkutan untuk tetap dan terus berupaya mendapatkan dana yang akan diberikan kepada Partai/gabungan partai pengusung. Lalu darimana dana tersebut akan diperolehnya.? Apakah dengan menyisihkan sebagian gaji dan tunjangan resmi lainnya..? Tidak mungkin, sebab berapa sih gaji dan tunjangan resmi Kepala daerah… paling banyak (mungkin sampai Rp. 150 juta untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan.. Rp.100 juta untuk Bupati/walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota. setiap bulannya.

Akan tetapi, jika bakal calon yang diusung oleh Partai Politik/gabungan Partai Politik bukan berasal dari Parpol/gabungan parpol pengusung, maka dana yang harus dikeluarkan oleh Bakal calon akan menjadi lebih besar, sebab ia harus mengeluarkan sejumlah dana untuk “membeli tiket” dari Parpol/gabungan parpol agar bisa mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Menurut sejumlah informasi yang dapat dipercaya jumlahnya mencapai puluhan Milyard rupiah. Pengalaman penulis sendiri ketika Pilkada Gub/Wagub NTB tahun 2008 lalu, salah satu pasangan calon, dimintai Rp.7 M. oleh salah satu Parpol pengusung. Ini baru untuk biaya “tiket” katanya orang, untuk sewa kendaraan, belum lagi untuk kegiatan berikutnya yakni bila pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD, maka Calon harus pula mengeluarkan dana bagi setiap orang anggota DPRD yang akan memilihnya, sebab para wakil rakyat (anggota DPR, DPRD) sekarang ini sudah tidak lagi mencerminkan wakil rakyat, akan tetapi lebih banyak menjadi wakil Parpol, seperti yang diungkap oleh salah seorang Mantan anggota DPR dari PDIP yang juga adalah merupakan Paranormal yakni Permadi. Dalam diskusi di salah satu TV Swasta , Permadi dengan tegas mengatakan bahwa anggota DPR sekarang ini sudah tidak lagi merupakan/menjadi Wakil Rakyat akan tetapi telah berubah menjadi Wakil Parpol. Jadi kepentingan Parpol lah yang diutamakan, ungkap Permadi. Keadaan ini sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Dennis F Thompson dalam bukunya Etika Politik Pejabat Negara, (1999:139) dengan mengatakan : “Ketamakan dan ambisi beberapa legislator, yang tidak lebih sedikit dari ketamakan dan ambisi orang lain yang menjalankan kekuasaan politik, jelas-jelas menghambat berlakuknya etika dalam kehidupan public” kata Dennis. Jadi etika politik para wakil rakyat sebagai anggota legislative sudah tidak lagi mencerminkan etika politik yang mengarah kepada makna yang sesungguhnya, sudah jauh menyimpang. Dan lebih menjurus kepada pemenuhan kepentingan pribadi dan Parpai Politik dimana ia bernaung. Karena itu, maka apabila seseorang atau sepasang bakal calon Kepala daerah akan mengikuti Pilkada dengan sistem pemilihan dilakukan oleh anggota DPRD sebagai pencerminan wakil rakyat, maka pasangan bakal calon Kepala Daerah itu, minimal harus bisa mendapatkan 50 % (lima puluh persen) + satu jumlah anggota DPRD. Misalnya untuk DPRD yang jumlah anggotanya 55 (lima puluh lima) orang, maka ia harus mempositifkan 28 (dua puluh delapan) orang anggota DPRD yang sudah pasti memilihnya, dan jika jumlah anggota DPRD 45 (empat puluh lima) orang, maka ia harus mempositifkan 23 (dua puluh tiga) orang anggota DPRD yang sudah pasti akan memilihnya. Sedangkan jumlah dana untuk masing-masing anggota DPRD tersebut sifatnya variatif tergantung dari loby dan negosiasi. Dan jika pemilihan langsung oleh rakyat, maka calon Kepala daerah, juga harus menyiapkan sejumlah dana untuk biaya operasional seperti, biaya Tim Sukses, biaya kampanye, pengadaan baliho, spanduk, stiker, sumbangan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum, honorarium saksi, serta dana operasional menjelang hari H pemungutan suara (serangan pajar).

Total dana yang harus dikeluarkan oleh calon/pasangan calon Kepala daerah, menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, minimal Rp. 30 M untuk Kepala Daerah Provinsi (Gubernur/Wakil Gubernur) dan minimal setengahnya ( Rp.20 M ) untuk Kepala daerah Kabupaten/Kota. Ini untuk daerah2 yang tergolong minus (daerah miskin) sedangkan bagi daerah kaya, akan lebih dari jumlah tersebut.

  1. Melalui Perseorangan/ Calon Independen.

Bila seseorang yang akan mencalonkan diri/ dicalonkan menjadi Bakal calon Kepala daerah melalui jalur Independen/perseorangan, dana yang harus disiapkan tergantung dari jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut, karena sesuai ketentuan yang termuat dalam pasal 8 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, jumlah dukungan bagi seorang calon didasarkan pada prosentase jumlah penduduk.

Kita ambil contoh misalnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan penduduk antara 2.000.000 (dua juta) sampai 6.000.000 (enam juta), maka pasangan calon Kepala daerah, harus mendapatkan dukungan sekurangkurangnya sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penduduk NTB.. Kalau saja penduduk NTB. 5.000.000.- (lima juta) jiwa (data BPS tahun 2010, jumlah penduduk NTB, 4,4 juta jiwa . misalnya, maka jumlah dukungan sekurang-kurangnya adalah 5 % kali 5 juta jiwa = 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu) jiwa. Dan dukungan ini harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabuopaten/Kota yang ada di NTB.

Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, misalnya Kab.Lombok Timur sampai dengan akhir tahun 2012 ini sebanyak 1,3 juta jiwa, maka jumlah dukungan yang dibutuhkan oleh bakal pasangan calon adalah 3 % x 1.300.0000. jiwa = 39.000 jiwa/orang. Sedangkan untuk Kota Bima dengan penduduk 142.443 jiwa (Sensus penduduk tahun 2010), atau katakanlah jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebanyak 150.000 jiwa, maka jumlah dukungan yang dibutuhkan oleh bakal pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Bima adalah sebanyak 6,5 % x 150.000.0 = 9.750 jiwa/orang.

Dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur.

Mari kita coba kalkulasikan perkiraan dana yang harus dikeluarkan oleh calon perseorangan tersebut.

  1. Untuk Calon Perseorangan Tingkat Provinsi NTB. dengan minimal dukungan 250.000 (dua ratus ribu) jiwa. maka dana yang harus dikeluarkan adalah untuk keperluan :

1). Biaya foto copy KTP/Surat keterangan lainnya untuk 250.000 jiwa (minimal)

2).`Biaya Operasional petugas yang mencari dan menghimpun dukungan, minal di 5 Kabupaten/Kota yang ada di NTB. (jumlah Kabupaten/Kota di NTB = 10 Kab/Kota.

3). Biaya Tim Sukses,

4). Dana kampanye, pengadaan baliho, spanduk, stiker, sumbangan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum, honorarium saksi, serta dana operasional menjelang hari H pemungutan suara (serangan pajar). dll.

Jumlah dana yang harus dikeluarkan, diperkirakan berkisar antara Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyard) sampai Rp.10.000.000.- (dua puluh Milyard). Ini sangat tergantung dari pribadi masing2 bakal pasangan Calon.

  1. Untuk Calon Perseorangan di Kabupaten Lombok Timur. dengan minimal dukungan 39.000.- (tiga puluh sembilan ribu) jiwa. maka dana yang harus dikeluarkan adalah untuk keperluan :

1). Biaya foto copy KTP/Surat keterangan lainnya untuk 39.000. jiwa (minimal)

2).`Biaya Operasional petugas yang mencari dan menghimpun dukungan, minal di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. ( Jumlah semua Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur adalah 20 Kecamatan.)

3). Biaya Tim Sukses,

4). Dana kampanye, pengadaan baliho, spanduk, stiker, sumbangan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum, honorarium saksi, serta dana operasional menjelang hari H pemungutan suara (serangan pajar). dll.

Jumlah dana yang harus dikeluarkan, diperkirakan berkisar antara Rp. 2.000.000.000.- (Dua Milyard) sampai Rp.3.000.000.000.- (Tiga Milyard). Ini sangat tergantung dari pribadi masing2 pasangan Calon

  1. Untuk Kota Bima, dengan jumlah dukungan yang dibutuhkan sebanyak 9.750 (Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa/orang, maka dana yang harus dikeluarkan adalah untuk keperluan :

1). Biaya foto copy KTP/Surat keterangan lainnya untuk 39.000. jiwa (minimal)

2).`Biaya Operasional petugas yang mencari dan menghimpun dukungan, minal di 10 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. ( Jumlah semua Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur adalah 20 Kecamatan.)

3). Biaya Tim Sukses,

4). Dana kampanye, pengadaan baliho, spanduk, stiker, sumbangan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum, honorarium saksi, serta dana operasional menjelang hari H pemungutan suara (serangan pajar). dll.

Jumlah dana yang harus dikeluarkan, diperkirakan berkisar antara Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyard) sampai Rp.2.000.000.000.- (Dua Milyard). Ini sangat tergantung dari pribadi masing2 pasangan Calon

(Jumlah dana yang akan dikeluarkan oleh Bakal pasangan calon Kepala Daerah sebagaimana disebutkan di atas, adalah murni atas hasil analisis penulis yang didasarkan pada berbagai factor, dan jumlah diatas bias berkurang dan/atau bertambah sesuai dengan karakter masing-masing bakal pasangan calon).

Dari analisis di atas, sedikitnya kita dapat memperoleh gambaran bahwa untuk menjadi Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten/Kota, jauh lebih irit dan menguntungkan dengan menggunakan/ melalui calon Independen. Dan salah satu cara yang harus dilakukan bila kita akan nenggunakan cara kedua yakni melalui Calon Independen/ perseorangan adalah dengan secara aktif meyakinkan kepada masyarakat pemilih agar mereka yakin dampak yang akan terjadi bila kita memilih Kepala Daerah dengan cara / melalui Partai Politik atau melalui Independen/Perseoranga;

Dampak Positif dan Negatif

  1. Dampak Positif.

1). Dengan Menggunakan jalur Parpol.

Beberapa dampak positif yang didapatkan dengan cara menggunakan atau melalui Partai Politik antara lain.

  1. Jika Calon Kepala Daerah terpilih menjadi Kepala Daerah, maka ia memiliki basis dukungan di parlemen (DPRD), yakni anggota Legislatif yang berasal dari Parpol pendukung. Dengan keadaan seperti ini, maka jika Kepala Daerah akan mengajukan suatu rencana kebijakan, seperti pembuatan Perda dan lainnya, maka akan mudah mendapatkan persetujuan dari DPRD.

  2. Calon Kepala Daerah Tidak perlu membentuk tim yang akan bertugas untuk mencari dan mendapatkan surat dukungan dari masyarakat, dan hal ini sekaligus berarti bahwa calon Kepala daerah tidak perlu mengeluarkan dana untuk keperluan ini.

  3. Calon Kepala Daerah tidak direpotkan/disibukkan dengan kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dukungan masyarakat, seperti mendaftar masing masing pendukung, mengfoto copy KTP atau surat keterangan kependudukan lainnya.

2). Melalui Calon Independen/Perseorangan.

  1. Calon Kepala daerah tidak dipusingkan dengan upaya untuk mencari Partai Politik pendukung.

  2. Calon Kepala Daerah tidak lagi harus memikirkan dan mengeluarkan biaya untuk “membeli” Partai Politik, karena realita berdasarkan pengalaman selama ini bahwa jika seorang calon Kepala Daerah, lebih lebih yang tidak menjadi Pengurus atau anggota Partai Politik, bila akan menggunakan Partai Politik tertentu untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, maka calon harus mengeluarkan sejumlah dana untuk bisa menggunakan partai politik tersebut sebagai kendaraannya dalam pencalonannya sebagai Kepala daerah.

  3. Jika nantinya si Calon berhasil memenangkan Pilkada, maka yang bersangkutan tidak lagi dibebani oleh tekanan-tekanan dan intervensi , dari Partai politik pengusung, baik tekanan dalam hal pengambilan dan penentuan ssuatu kebijakan dan/atau keputusan, maupun tekanan-tekanan lainnya yang akan dapat mempengaruhi kepemimpinannya.

  4. Kepala Daerah yang dipilih melalui jalur independen/perseorangan, akan dapat leluasa mengapresiasikan segala hal yang diinginkan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya karena tidak lagi ada pihak luar terutama dari partai pengusung yang akan mendekte dan mengintervensi.

  5. Kepala daerah yang bersangkutan secara riel adalah merupakan Kepala Daerah yang sejak dari awal sudah menampakkan dirinya sebagai Kepala daerah yang telah mendapatkan dukungan dari masyarakat, walaupun prosentase dukungan itu kecil.

  1. Dampak Negatif.

1). Dengan Menggunakan jalur Parpol.

a). Calon harus berupaya sendiri untuk mencari dan mendapatkan suara dukungan rakyat yang akan memilihnya, karena anggota Parpol pengusung sesungguhnya tidak memiliki data anggota riel. Kata orang ibarat kita menyewa kendaraan, membayar Parpol pengusung adalah seperti menyewa kendaraan, penumpang cari sendiri.

b). Calon harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan simpati serta untuk meyakinkan masyarakat agar masyarakat mendukungnya, lebih-lebih bagi masyarakat yang kurang sreg terhadap Parpol pendukung.

c). Dana yang akan dikeluarkan oleh Calon, cukup banyak antara lain, untuk Operasional dan honorarium Tim Sukses, pelaksanaan kegiatan kampanye, sarana dan prasarana kampanye seperti stiker, baleho, spanduk, pamlet dan sejenisnya, membayar saksi di setiap TPS, dan lainnya.

d). Jika Calon terpilih menjadi Kepala daerah, maka dalam menentukan kebijakan yang akan dijalankan, akan banyak dipengaruhi oleh faktor ekstern yang berasal dari Parpol pendukung.

2). Melalui Calon Independen/Perseorangan.

a). Jika Calon Kepala Daerah terpilih menjadi Kepala Daerah, maka Kepala Daerah yang bersangkutan akan mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi dan kerjasama dengan anggota parlemen (anggota DPRD), karena tidak ada satupun anggota DPRD yang memberikan dukungan saat pencalonan. Akibat dari keadaan ini adalah, jika Kepala Daerah akan mengajukan suatu rancangan kebijakan dan/atau Peraturan daerah dan kebijakan lainnya, maka dalam proses pembahasan kebijakan dan/atau Perda tersebut Kepala Daerah yang bersangkutan harus betul betul bekerja ekstra keras agar terjadi deal atau mendapatkan persetujuan dari DPRD.

b). Ada beberapa kemungkinan persoalan yang dihadapi oleh calon perseorangan dalam kaitannya efektifitas pemerintahan saat menjadi Kepala Daerah. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas Kepala Daerah yang berasal dari perseorangan pasti akan berhubungan dengan legislatif, maka independensi kepala daerah menjadi sulit dijalankan.


Dengan melihat kondisi diatas, maka sedikitnya kita memiliki gambaran sebagai dasar dan bahan kita dalam menggunakan hak pilih kita dalam bilik suara tanggal 13 Mei 2013 mendatang (apakah akan memilih Calon Independen atau Calon yang diusung oleh Parpol/gabungan Parpol) dengan mempertimbangkan berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kita bisa mendapatkan Pemimpin (Kepala Daerah) yang benar benar amanah, memenuhi syarat2 kepemimpinan serta melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinan dengan baik dan benar, dan yang lebih penting adalah agar bias menjadi pemimpin yang di idam-idamkan dan disayang masyarakat banyak, walaupun kita tau bahwa baik sebelum dan setelah menduduki jabatan kepemimpinan itu, Kepala Daerah terlalu banyak batu terjal yang harus dihadapi dan dilewati, namun kita tidak boleh pesimis apalagi berputus asa, mari kita sepakat untuk memilih dan mendapatkan Pemimpin yang paling berpeluang untuk menjadi Pemimpin yang Amanah. Semoga Allah Meridhoi.. Amin.

Penulis

Pengamat Politik & Sosial Kemasyarakatan

4 Comments

  1. muhammad zulkarnaen says:

    pemerintahan di daerah bahkan negara kita tidak ubahnya seperti sebuah perusahaan. ” maju tak gentar… membela yang bayar”. pemimpin yang diharapkan dan dinantikan masyarakat adlah pemimpin yang bisa membedakan dan menempatkan antara keinginan dengan kebutuhan (baca: NTB mencari pemimpin)

  2. muhammad zulkarnaen says:

    pemerintahan di daerah bahkan negara kita tidak ubahnya seperti sebuah perusahaan. ” maju tak gentar… membela yang bayar”. pemimpin yang diharapkan dan dinantikan masyarakat adlah pemimpin yang bisa membedakan dan menempatkan antara keinginan dengan kebutuhan (baca: NTB mencari pemimpin)

  3. Abdu Shamad says:

    Memilih pemimpin di Lombok Timur, dan juga NTB, asalkan bukan pemimpin golongan saja, maksugnya bukan pemimpin yang mendahulukan kepentingan organisasinya saja, mengkemudiankan kepentingan umum. Yah ..

  4. AMIRAH says:

    justru karena itu, hidup GOLPUT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *