Mengapa Mereka Nikah Siri? Murah, Tak Meriah, Tidak Berisiko

Angka Perceraian Tinggi
February 23, 2010
Ngurisan dan Maulid Nabi di Lombok
March 6, 2010

Mengapa Mereka Nikah Siri? Murah, Tak Meriah, Tidak Berisiko

Kalau harus memegang buku akta nikah baru dianggap telah menikah secara sah, maka mungkin sebagian besar perkawinan di daerah pedesaan yang ada di Pulau Lombok saat ini tidak dapat dianggap sah. Betapa tidak, banyak di antara mereka yang bahkan  sampai punya anak dan cucu, tidak memiliki buku nikah. Maka mereka harus dimasukkan ke dalam katagori nikah siri.     FAKTA di lapangan menunjukkan aneka pelaku nikah siri tersebut. Dilakoni oleh mereka yang baru pertama kali menikah, dilakukan lagi oleh mereka yang memiliki istri sah, dan juga terjadi antara duda dengan gadis. Nikah siri yang marak diperbincangkan yakni pria beristri yang menikah kembali secara siri. Untuk kasus ini, pelakunya memilih prinsip: murah, tak meriah dan tidak berisiko. ‘’Murah, tidak perlu dengan biaya besar. Gampang, hanya cukup penghulu, wali dan saksi nikah. Tidak perlu meriah, sebab semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Jangan-jangan istri tua malah tahu, dan akhirnya ribut,’’ kata Ridwan, pria bersistri pelaku nikah siri yang mengaku hingga saat ini pun sang istri pertama tidak tahu.

Soal alasan tidak berisiko, Ridwan (nama samaran) yang sarjana dan melek hukum itu, membenarkannya. ‘’Tidak ada tuntutan harta gono-gini kalau istri kedua atau ketiga yang dinikahi secara siri tersebut kelak diceraikannya. ‘’Tidak ada akta nikah, tak ada bukti,’’ katanya. Hebatnya, perempuan yang dinikahi secara siri pun mau memahami posisinya. Bagaimana dengan perempuan yang tidak paham kedudukannya dalam hukum? Seorang pelaku kawin siri di Pengadilan Agama (PA) Selong, Lombok Timur (Lotim) yang ditemui Suara NTB, Selasa (23/2) kemarin, mengemukakan, untuk gugatannya dapat dianggap sah oleh pengadilan, maka yang pertama-tama penggugat harus dapat menunjukkan buku akta nikah tersebut. ‘’Dan itu pekerjaan lama, susah, sehingga perempuan biasanya cenderung batal menggugat, lalu kawin siri lagi dengan pria lain,’’ kata Sabri (nama samaran).

Lalu mengapa mereka nikah siri? Pertanyaan ini memilki beragam jawaban. ‘’Lebih baik kawin, nikah siri, daripada terus-menerus berzina,’’ kata Ridwan dan Sabri serta pelaku nikah siri lainnya. Jawaban itu agaknya paling masuk akal ketimbang alasan lainnya. Dalam beberapa kasus, nikah siri terpaksa dilakukan lantaran rumah tangga yang kurang nyaman dan serba salah. ‘’Tidak bisa menceraikan istri, sebab kami memiliki tiga anak. Kasihan anak-anak,’’ kata mereka.

Dalam kasus nikah siri lainnya, hal itu mesti dilakukan dalam wujud pertanggung jawaban seorang lelaki terhadap perempuan yang telah dihamilinya. Perempuan tersebut meminta status. ‘’Hanya sekadar dinikahi, sebab dia bunting,’’ kata Sabri, yang sopir angkutan pedesaan (angdes) itu. Dasar cintanya yang kurang terhadap perempuan itu, terlebih Sabri telah punya anak dan istri, nikah siri pun dilaksanakan. ‘’Beberapa hari setelah pernikahan, cerai saja,’’ katanya, enteng. Dan perempuan tersebut, suka atau tidak, terpaksa harus menelan sakit hatinya dicerai. ‘’Yang penting anak yang dikandungnya, kelak kalau lahir, punya ayah yang sah secara agama,’’ lanjutnya.
Tetapi nikah siri itu sebenarnya bukan monopoli pria beristri semata.

Seperti pengakuan Ketua PA Selong, Izzudin H.M., nikah siri kerap terjadi di antara penduduk dengan mempelai laki dan perempuan yang sama-sama lajang. Hanya karena tradisi kawin lari yang hidup dan berkembang di Pulau Lombok itulah sehingga nikah siri terjadi. Akibatnya, hingga kakek-nenek pun banyak pasangan suami-istri (pasutri) tak memiliki buku nikah dan tak terdaftar di institusi  berwenang.
Namun tradisi tetaplah tradisi. Dan nikah siri tetaplah nikah siri. Tetapi tidak semua pelaku nikah siri itu bermasalah. Dalam tradisi Suku Sasak, pembagian harta warisan tetap mengacu kepada agama dan tradisi, walau pun tidak ada akta nikah dari pasutri tertentu. ‘’Cukup jarang orang tua yang kejam, yang tidak membagi-bagi harta warisannya kepada anak-anaknya,’’ kata Ridwan. Pun demikian saat istri diceraikan – walaupun dulu dinikahi secara siri – tetap memperoleh harta warisan. Anak-anak pun memperoleh haknya. ‘’Jadi, sesungguhnya yang kelak akan diberikan sanksi oleh hukum positif tersebut yakni mereka yang melaksanakan nikah talak cerai rujuk (NTCR) di luar ketentuan agama dan tradisi,’’ tambah Sabri.

Menurut pandangan aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak dari LBH Apik NTB, Triati, RUU tentang pelarangan nikah siri yang tengah digodok DPR RI tersebut sebenarnya akan melindungi hak-hak perempuan dan anak. ‘’RUU itu akan menguntungkan perempuan dan anak,’’ katanya. Tetapi bagi aktivis ini, tradisi kawin lari yang hidup dan berkembang pada suku Sasak di Lombok pun sebenarnya mengakomodir kepentingan dan perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga. ‘’Masalahnya yakni, tradisi tersebut tidak dijalankan secara benar dan konsekwen oleh semua penduduk,’’ katanya.

Dalam tradisi itu katanya, telah pula secara jelas diatur soal tata cara hidup bermasyarakat, cara hidup berkeluarga yang baik, dan bagaimana tata cara bertanggung jawab terhadap kelangsungan sebuah perkawinan, lengkap dengan awig-awig (aturan dan sanksi)-nya. ‘’Sebenarnya dengan semua penduduk melaksanakan tradisinya secara baik dan benar, maka tidak akan ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak ada perempuan yang akan dilecehkan suami, tidak ada anak yang ditelantarkan orang tua,’’ demikian Triati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *