Reformasi Pelayanan Bagi Pahlawan Devisa

Borok
November 26, 2008
Sepolong
December 3, 2008

Reformasi Pelayanan Bagi Pahlawan Devisa

Reformasi Pelayanan Bagi Pahlawan Devisa: Deskripsi dan Langkah-langkah mendesak yang perlu dilakukan.
Oleh: M Roil Bilad

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan ekonomi di Lombok sangat ditopang oleh TKI yang bekerja di luar negeri. Untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pilot project pelayanan satu atap untuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI), artikel berikut berisi deskripsi mengenai sekelumit fakta yang terjadi mengenai realita dari per-TKI-an di lombok. Deskripsi berikut mungkin tidak berlaku umum, namun bisa dijadikan bahan renungan dan evaluasi untuk memperbaikinya dimasa yang akan datang. Di bagian pertama lebih berifat deskriptif dan di bagian kedua memberikan beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki proses tersebut. Semoga bisa dijadikan masukan dan di-implementasikan dalam grand design dari pilot project pelayanan satu atap tersebut.


Bagian Pertama: Sekelumit Suka-Duka TKI asal lombok

Sungguh disayangkan informasi resmi tentang peluang TKI jarang sekali yang menjangkau masyarakat kecil. Masyarakat calon TKI enggan untuk mencari atau bertanya langsung ke Depnakertrans. Justru seringkali mereka mendapatkan informasi dari para calo TKI di sekitar tempat tinggal mereka. Calo-calo TKI tersebut biasanya telah memiliki link ke PJTKI.

Mungkin banyak diantara kita yang tidak tahu mengapa para calo-calo ini begitu agresif menarik para calon TKI. Perhitungannya mudah, mereka mendapatkan komisi yang sangat jelas lebih kurang 500 ribu per kepala, mungkin saat ini lebih dari itu. Ketika dibutuhkan, mereka memiliki informasi berharga, ditambah peluang mendapatkan komisi besar. Klop sudah, seperti kunci yang bertemu gemboknya sehingga percaloan TKI ini menjamur dimana-mana.

Tidak jarang ada juga oknum calo yang juga memiliki modus operandi berupa penipuan. Untuk menjadi TKI ke korea tidak kurang dari 40 juta diminta kepada para calon TKI, padahal menurut informasi resmi tidak lebih dari 8 juta rupiah. Bagi yang beruntung akan benar-benar berangkat dan bagi yang apes melayanglah sudah 40 juta tersebut yang kemungkinan besar di dapat dari hutang.

Kebanyakan dari calo TKI adalah kawule sasak pengangguran, miskin dan tidak punya sepeser uang pun untuk biaya keberangkatan. Sudah lumrah dikalangan mereka untuk meminjam uang ke saudara (jika ada) atau malah dari tetangga atau orang-orang berduit disekitarnya. Namun rupanya praktik perbankan sudah mulai mengakar dimasyarakat luas, mulai dari pinjam satu balik dua, sampai yang membuat sistem bangket virtual. Pinjaman dianalogikan nanggep bangket dengan hasil tahunan dihitung berdasarkan hasil bangket sebenarnya (normalnya 5 ton per hektar). Jika satu hektar tanah di hargai 30 juta maka pertahunnya 5 ton x 2 juta, menjadi sepuluh juta. Itulah hasil dari bangket virtual tersebut. Konsep sawah virtual ini banyak di terapkan oleh para penyandang dana bagi para TKI.

Sering terjadi setelah berhutang kemudian karena penipuan dan lain hal tidak jadi berangkat. Hutang tersebut menjadi tanggungan hidup yang melitit dan mencengkram sehingga masa depan semakin suram. Jika jadi berangkat, tidak sedikit yang harus menjalani penampungan di jakarta, terutama TKI ke timur tengah. Selama di penampungan, persediaan dana terkuras dan harus mengangkat hutang lagi. Sehingga mungkin lebih dari separuh masa kerja habis digunakan untuk membayar hutang dan bunganya. Bahkan bagi yang kurang beruntung mendapatkan gaji yang minim ketika pulang justru masih menyisakan hutang. Inilah potret pahlawan itu, menggadaikan hidupnya demi meraih secercah peluang yang sedikit terpampang di negeri sebrang. Inilah pengorbanan sang pahlawan itu, meninggalkan anak, istri, handai taulan dan saudara demi secercah harapan akan datangnya kesejahteraan.

Tidak dipungkiri bahwa hampir setiap proses persiapan administrasi yang dilalui selalui melibatkan calo. Mulai dari pembuatan KTP di kantor desa atau lurah, persiapan dokumen sebagai persyaratan passport, pembuatan passport, maupun medical check-up. Logika sederhananya, bagaimana mau mandiri di negeri orang jika dikampung sendiri saja harus minta bantuan calo. Inilah yang membuat para pahlawan devisa itu diperlakukan semena-mena di negeri seberang. Mereka sudah terbiasa menggantungkan diri pada bantuan orang lain (calo) yang susah sekali didapat di negara tujuan. Makanya jangan heran jika para TKI di malaysia diam saja ketika passportnya disita majikan, mereka tidak tahu apa gunanya passport. Selain itu, melibatkan pihak ketiga (calo) juga akan berdampak pada tingginya biaya untuk uang saku sang calo. Untuk pengurusan passport saja, tidak segan-segan para calo passport meminta biaya lebih dari dua kali lipat dari biaya resminya.

Karena kesalahan prosedur atau terburu-buru ingin berangkat akibat rayuan para calo, sering terjadi TKI yang sudah memiliki dokumen keberangkatan namun belum mendapatkan calling visa untuk bekerja. Visa tidak akan mungkin di dapat sebelum calling visa itu ada sehingga terpaksa calon TKI ini harus menunggu di penampungan, terutama bagi calon TKI yang bekerja ke timur tengah. Kebanyakan penampungannya berada di jakarta. Selama penampungan calon TKI hanya diberikan tempat seadanya, namun tidak untuk biaya hidup. Banyak diantara mereka yang masih meminta kiriman uang dari keluarga untuk bekal hidup selama di penampungan. Jika beruntung maka diperlukan waktu 1-3 bulan, namun jika tidak bisa mencapai 1-2 tahun di penampungan.

Selama bekerja di luar negeri, umumnya komunikasi dengan keluarga dilakukan melalui pesan singkat atau sms (short message service), namun kadang-kadang jika sangat mendesak mereka menelepon melalui internationall call yang tarifnya selangit. Keterbatasan komunikasi sering terjadi akibat biaya international call yang tinggi mengakibatkan rendahnya tingkat komunikasi dengan keluarga di tanah air.

Selama di rantauan para pahlawan devisa ini memanfaatkan jasa bank untuk pengiriman uang. Karena minimnya pengetahuan tentang tetek-bengek pengiriman uang ini, banyak diantara para TKI mengirimkan uang melalui rekening perantara (orang lain, tetangga atau saudara). Biasanya perantara inilah yang mengurus penerimaan uang dan sebagai jalas basa menjadapatkan komisi sewajarnya. Karena jumlah TKI dari lombok sangatlah banyak, dan sebagian besar menggunakan bank BNI maka antrian harian bank baik untuk hanya sekedar cek saldo atau pengambilan uang sangatlah panjang. Sebagai contoh di Bank BNI cabang praya untuk nasabah per-TKI-an saja bisa mencapai lebih dari 300an orang. Untuk mendapatkan nomor antrian awal mesti ngantri dari subuh. Tidak sedikit yang karena kesalahan administratif maka harus berurusan dengan bank BNI di mataram, dan untuk itu biasanya diminta biaya tambahan.

Mungkin hal yang paling membahagiakan bagi para TKI adalah saat-saat kepulangan. Bagi yang datang melalui bandara internasional cengkareng kedatangan TKI begitu “meriah“. Teriakan dari petugas andara “TKI langsung belok kiri” sangat nyaring terdengar setelah melalui konter pemeriksaan imigrasi. Kepulangan TKI akan diurusi oleh petugas bandara dengan layanan eksklusif berharga expensive untuk perjalanan selanjutnya menuju kampung halaman. TKI yang sampai di bandara diwajibkan menggunakan layanan transportasi “khusus” dengan biaya “khusus”. Lucunya, bahkan ketika ada keluarga yang menjemput harus tetap menggunakan jasa transportasi khusus tersebut. Akan tetapi hampir setiap sampai tujuan sang sopir pengantar akan meminta lagi dana tambahan ilegal kepada para TKI.

Sesampai dirumah barulah disadari bagi yang tidak bisa mengelola uangnya dengan baik, ternyata bekerja 2-3 tahun tidak berbuah banyak. Uang kiriman dihabiskan untuk membayar hutang biaya keberangkatan beserta bunganya, dikurangi biaya hidup keluarga dan sekolah anak hanya sebagian kecil saja yang tersisa. Belum lagi tuntutan gaya hidup untuk ber HP dan ber sepeda motor bagus menguras hasil kiriman uang lebih dalam lagi. Sisanya sering kali hanya cukup untuk menyangga kebutuhan hidup keluarga sementara saja, tanpa kemampuan untuk mengelolanya mungkin hanya bertahan beberapa bulan saja. Setelah itu akan kembali seperti sediakala, kembali menjadi pengangguran dan bersiap ikut antrian menjadi TKI lagi.

Kenyataan bahwa 500 ribu penduduk NTB pernah atau sedang bekerja sebagai TKI tidaklah mengherankan. Tanpa ada tata kelola yang baik tampaknya akan tetap demikian. Sejatinya kita harus memposisikan program pengiriman TKI ini sebagai jembatan ekonomi yang menyebrangkan keluarga TKI dan kemiskinan menjadi kesejakteraan. Namun yang terjadi malah sebaliknya, jembatan itu malah berubah menjadi menjadi jebakan lingkaran setan. Sebuah keluarga TKI yang ditinggalkan salah seorang pilah keluarga (suami/istri) akan meningalkan anak yang kekurangan perhatian orang tuanya, tidak terurus, dan kemungkinan besar sulit berhasil pendidikannya. Anak mereka akan tumbuh sebagai calon TKI baru melanjutkan jalan yang dipilih orang tuanya. Seorang TKI akan melahirkan TKI baru terus menerus membentuk generasi TKI terjebak dalam jebakan lingkatan setan yang memerangkap TKI sasak yang gigih berpetualang dalam perangkap nasib yang malang. Terus berulang dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman.

Bagian Kedua: Reformasi Pelayanan TKI dan Tata Kelolanya

Penulis berkeyakinan bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya arti penting reformasi pelayanan TKI. Ide untuk membuat pilot projek pelayanan satu atap merupakan langkah inisiatif yang sangat strategis. Berdasarkan deskripsi dibagian pertama, penulis membuat beberapa usulan taktis yang mungkin dapat di tampung dan direalisasikan melalui pilot project pelayanan satu atap TKI. Beberapa langkah taktis yang secara signifikan akan terasa manfaatnya untuk para TKI sebagai berikut:

  1. Mengurangi seminimal mungkin orang (calo). Para calon TKI harus mampu mengurus sendiri dokumen-dokumen keberangkatan (akte, KTP, kartu keluarga, termasuk passport), memiliki rekening abnk sendiri.
  2. Membebaskan TKI dari pungutan apapun: mulai dari biaya pembuatan dokumen adminstratif, termasuk biaya fiskal yang cukup besar (1 juta rupiah).
  3. Menyediakan layanan komunikasi TKI-Keluarga gratis (setidaknya murah) sehingga komunikasi dengan keluarga berjalan dengan baik.
  4. Memberikan beasiswa penuh kepada anak-anak TKI setidaknya sampai lulus SMU/sederajat. Jika perlu memberikan beasiswa khusus anak TKI.
  5. Pelatihan wajib calon TKI.

Secara khusus penulis memberikan penjelasan mengenai usulan kelima. Kelemahan utama dari calon TKI sehingga harus mengalami banyak kedzoliman karena rendahnya tingkat pendidikan. Kebutuhan yang mendesak ditengah berbagai penderitaan hidup membuat mereka mudah dibuai janji-janji para calo. Desakan untuk segera berangkat secepatnya membuat mereka memilih jalan pintas dalam pengurusan segala dokumen dengan harapan bisa mempersingkat waktu. Urgensi untuk memberikan pelatihan teknis calon TKI mutlak dilakukan. Dengan demikian diharapkan melalui pelatihan tersebut tidak ada lagi praktik percaloan untuk pengurusan dokumen, penerimaan uang, dan penggunaan lintah darat/rentenir sebagai sumber pendanaan. Pelatihan teknis ini tidak perlu lama, cukup 2-3 hari namun memberikan informasi yang benar-benar diperlukan antara lain:

  1. Sumber dan cara mendapatkan informasi calon TKI.
  2. Cara-cara pengurusan dokumen keberangkatan, komunikasi, dan pengiriman uang.
  3. Sumber dana pinjaman lunak (busa bekerja sama dengan pihak perbankan) dan cara-cara mendapatkannya.
  4. Manajemen dan pengelolaan dana hasil TKI.
  5. Informasi praktis mengenai negara tujuan.
  6. Informasi-informasi lainnya.

Apa yang ditulis disini merupakan ide-ide praktis yang muncul dari pengalaman penulis setelah melihat dan mengamati geliat perjuangan para TKI di kampung halaman penulis. Ide-ide yang dikemukakan disini masih sangat mentah, mungkin salah dan masih bisa disangkah serta perlu dievaluasi dan diperbaiki kembali. Cerita maupun ide gagasan perbaikan versi lainnya tentu saja sangatlah banyak. Namun demikian penulis berharap apa yang dikemukakan dalam tulisan ini cukup representatif dan menggelitik para pembaca untuk aktif berdiskusi dan mengusulkan ide-ide perbaikan lainnya.

1 Comment

  1. saudara bilard betul, banyak di antara kami yang jadi tki di malaysia ataupun di brunei di perlakukan dan di pekerjakan jauh dari standar kemanusiaan, karna di negri sendiri kami sudah di jadikan sapi perahan dan di negri orang juga kami di perlakukan lebih2 dari binatang. banyak. di antara kami yang harus membayar hutang di rumah maupun potongan di tempat kami bekerja karna ulah oknum calo yang sok tau.
    saya setuju sekali dengan anda, seharusnya pemerintah atau siapa saja yang punya kuasa untuk menindak tegas calo tki yang tidak berdokumen, karna mereka para calo ini belum tentu tau ataupun belum tentu parnah keluar negri.
    Kami harapkan supaya pemerintah serius menindak calo ilegal, karna mereka sudah banyak menyengsarkan tki terutama yang dari lombok.
    tidak sedikit dari kami yang di lilit hutang dari kampung untuk bayar segala tetek bngek yang tidak seharusnya di bayar, dan orang2 pt maupun calo bilang dengan bayaran ini sudah cukup tidak akan ada potongan di tempat kerja/ negara tujuan.
    tapi kenyataan sesudah sampai di negara tujuan dan bekerja msh di potong gaji, dengan alasan company atau pun sarikat tempat bekerja ternyata telah mengirim biaya ke pt bersangkutan.
    Seperti brunei misal nya, setiap majikan yang mau mengambil pekerja dari indonesia harus melalui agensi di brunei, dan agens brunei ini akan bekerja sama dengan agens yang ada di indonesia,
    Agen di indonesia ini lah yang banyak menipu tki memungut biaya mahal padahal mereka sudah menerima uang dari agen yang ada di luar negri,
    jadi mau tidak mau kami harus potong gaji bayar agen disini, sementar agen di indonesia yang buncit.
    Biaya ke brunei tidak seberapa tapi banyak di antara kami yang habis belasan juta lebih dan potong gaji disini tujuh bulan coba kalau di jumlah kan bisa sampai dua puluh jutaan.
    buat apa kami di gelar pahlawan devisa tapi pemerintah yang seharusnya melindungi menganggap kami orang sisa-sisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *