SIAPA YANG LAYAK MENGURUS NTB?
Oleh : Abu Wafa*Tidak lama lagi masyarakat NTB akan melaksanakan hajatan rutin setiap lima tahun sekali yaitu memilih orang nomor wahid di propinsi itu. Dalam waktu yang cukup singkat ini sudah tentu setiap partai yang mengusung cagub dan cawagub telah membuat persiapan yang rapi dan merencanakan trick-trick politik jitu melalui ‘mesin kampanye’ masing-masing untuk menarik simpati masyarakat NTB.
Pada moment pilkada ini, seharusnya masyarakat NTB perlu belajar dan lebih banyak melihat ke belakang bagi menentukan siapa yang akan menjadi pilihan mereka. Masyarakat harus tahu bahwa IPM NTB sampai saat ini tidak berganjak dari posisi kedua paling belakang. Ranking IPM NTB ini merupakan isyarat yang amat jelas bahwa pemimpin-pemimpin NTB terdahulu tidak mampu mengurus propinsi yang kondisinya kian terpuruk dan carut marut ini.
Pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang merupakan standar penilaian IPM saban hari semakin tidak terurus. Akibatnya, anak-anak NTB lebih memilih keluar dari daerah meraka daripada menetap di kampung halaman sendiri. Di Malaysia hampir di setiap negara bagian (propinsi) kita menemukan anak-anak NTB mencari penghidupan. Di Saudi Arabia pun demikian. Kondisi ini jika dilihat dari sudut devisa negara atau daerah barangkali bagus. Tapi jika difikirkan lebih jauh ke depan maka sesungguhnya kepergian mereka mencari nafkah ke luar negeri justru dapat membunuh etos dan semangat kerja mereka ketika pulang kampung kelak. Benar, mereka memang dapat membina rumah cantik melalui usaha di perantauan. Tapi lihat, apakah setelah mereka balik ke kampung halaman mereka lebih semangat bekerja sepertimana ketika di perantauan? Wah, sama sekali tidak. Saya membuktikan sendiri bagaimana kawan-kawan kita merasa jenuh di kampung halaman ketika pulang dari perantauan. Mereka tidak tau apa yang harus di lakukan. Sebabnya apa? Pertama, karena lapangan pekerjaan tidak ada dan kedua, tingkat pendidikan mereka amat rendah sehingga fikiran mereka menjadi buntu tidak tau apa yang harus dilakukan. Jika tidak, maka sudah tentu ketika mereka berada di perantauan dengan pendapatan yang lumayan mereka membangun rencana mengumpulkan modal untuk membuka usaha kecil-kecilan ketika pulang ke hampung halaman. Tapi sayang sekali ini tidak terjadi karena faktor pendidikan yang tidak mendukung untuk membentuk jiwa entrepreneur mereka.
Ini adalah salah satu fenomena buruk yang muncul akibat kesalahan masyarakat dalam memilih pemimpin. Barangkali benar bahwa masyarakat kita di NTB ini masih terlalu mudah dihasud dan diiming-imingin dengan materi. Sehingga mereka menentukan pilihan berdasarkan siapa yang lebih banyak mengisi kantong baju mereka, tidak perduli apakah dia mampu mengurus NTB atau tidak, punya track record baik atau buruk. Jika benar demikian, maka wajar-wajar saja IPM NTB berada pada posisi 32 dari 33 propinsi.
Pertanyaannya, pemimpin seperti apa sih yang bisa merubah kondisi NTB? Jawabannya ya tergantung orang yang ditanya, artinya jawaban dari pertanyaan ini amat sebjektif. Jika pertanyaan ini diajukan kepada orang-orang PBB mereka pasti menjawab Tuan Guru Bajang, atau orang-orang GOLKAR misalnya, ya mereka akan menjawab Lalu Serinata. Tapi kalau pertanyaan ini diajukan ke saya, saya akan jawab “NTB memerlukan pemimpin yang mempunyai pola fikir pragmatis (pragmatic thinking), tegas, kaya ide, berani berspekulasi dengan pertimbangan matang dan yang mau turun padang, bukan pemimpin yang hanya pandai beretorika atau hanya pandai berbicara depan publik atau dengan pena serta miskin ide. Siapa itu? Ya saya tidak tahu siapa di antara para cagub yang punya pola fikir seperti ini. Ini adalah tugas kita semua untuk memikirkan dan menentukan.
Mengapa harus yang pragmatic thinker? Mari kita lihat, NTB merupakan wilayah yang sangat potensial dan kaya dengan sumber alam. Kita mempunyai kawasan wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti Senggigi (yang dulu pernah go international), Gili Air, Meno dan Terawangan, Sekotong, Pantai Kuta di Lombok Tengah, Sendag Gile, Senaru dan kawasan Gunung Rinjani, rumah-rumah adat di Bayan yang bisa di setting menjadi wisata-budaya. Belum lagi dengan hasil pertanian, perkebunan dan hasil laut. Tapi sayang seribu sayang, sumber-sumber alam ini ibarat peti uang di mana sang pemilik peti tidak tau bagaimana membuka peti itu untuk mengambil uang di dalamnya. Pemimpin yang punya pola fikir pragmatis biasanya sangat peka dengan hal-hal seperti ini, sehingga cenderung memperioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai ‘kunci’ untuk membuka ‘peti uang’ tadi. Pemimpin yang berfikir pragmatis tidak akan mengajarkan masyarakat tentang teori-teori pedidikan, kesehatan atau ekonomi yang susahnya tutukbalung. Mereka akan terus memperaktekkan teori-teori yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga masyarakat dengan sendirinya menjadi pinter dan kreatif. Misalnya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yang bagus untuk menuju wilayah-wilayah yang potensial sebagai kawasan wisata, karena pembangunan infrastruktur ini merupakan upaya untuk mendidik masyarakat, kemudian juga mengembangkan IT yang merupakan kebutuhan utama masyarakat dunia sekarang.
Artinya orang-orang yang punya pola fikir pragmatis tidak suka melihat Anggaran Belanja itu di simpan dalam kas apalagi dipakai untuk jalan-jalan studi banding. Dia lebih suka melihat uang anggaran itu berputar di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya mendidik dan meningkatkan ekonomi. Dia cenderung menggunakan uang anggaran untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik yang modern untuk memajukan pola fikir masyarakat. Lho, kok yang modern? Masyarakat kita kan banyak yang gatek (gagap teknologi), mana ngerti mereka yang modern-modern? Nah, inilah hebatnya orang yang punya pola fikir pragmatis. Dia tau bagaimana mendidik masyarakat agraris menjadi lebih pinter dan modern dibandingkan orang-orang kota dengan menyediakan mereka fasilitas-fasilitas publik yang up to date. Sehingga dengan sendirinya masyarakat merasa tertantang dan belajar untuk menggunakan fasilitas itu. Dulu pada tahun 80 dan 90-an orang-orang apalagi inak amak kita yang tidak bisa baca tulis tidak pernah terbayang untuk menggunakan HP berkamera. Tetapi setelah HP (fasilitas atau infrastruktur) itu ada, masyarakat mau tidak mau walaupun amak kangkung harus tau bagaimana mengoperasikan alat telekomunikasi canggih tersebut. Padahal kalau difikir secara akal rasanya tidak mungkin dengan kecanggihan teknologi HP inak amak kita bisa menggunakannya, tapi faktanya? Mereka lebih bisa dari kita. Ini artinya, jika pemimpin kita berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, maka dengan sendirinya masyarakat kita menjadi terdidik, kalau mereka terdidik maka pola fikir mereka juga akan berkembang sehingga ekonomi dan kesehatan pun menjadi lebih muda diatasi. Hasil akhirnya? Ya IPM kita akan meningkat.
*Komunitas Sasak
Tinggal di Malaysia
Oleh : Abu Wafa*Tidak lama lagi masyarakat NTB akan melaksanakan hajatan rutin setiap lima tahun sekali yaitu memilih orang nomor wahid di propinsi itu. Dalam waktu yang cukup singkat ini sudah tentu setiap partai yang mengusung cagub dan cawagub telah membuat persiapan yang rapi dan merencanakan trick-trick politik jitu melalui ‘mesin kampanye’ masing-masing untuk menarik simpati masyarakat NTB.
Pada moment pilkada ini, seharusnya masyarakat NTB perlu belajar dan lebih banyak melihat ke belakang bagi menentukan siapa yang akan menjadi pilihan mereka. Masyarakat harus tahu bahwa IPM NTB sampai saat ini tidak berganjak dari posisi kedua paling belakang. Ranking IPM NTB ini merupakan isyarat yang amat jelas bahwa pemimpin-pemimpin NTB terdahulu tidak mampu mengurus propinsi yang kondisinya kian terpuruk dan carut marut ini.
Pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang merupakan standar penilaian IPM saban hari semakin tidak terurus. Akibatnya, anak-anak NTB lebih memilih keluar dari daerah meraka daripada menetap di kampung halaman sendiri. Di Malaysia hampir di setiap negara bagian (propinsi) kita menemukan anak-anak NTB mencari penghidupan. Di Saudi Arabia pun demikian. Kondisi ini jika dilihat dari sudut devisa negara atau daerah barangkali bagus. Tapi jika difikirkan lebih jauh ke depan maka sesungguhnya kepergian mereka mencari nafkah ke luar negeri justru dapat membunuh etos dan semangat kerja mereka ketika pulang kampung kelak. Benar, mereka memang dapat membina rumah cantik melalui usaha di perantauan. Tapi lihat, apakah setelah mereka balik ke kampung halaman mereka lebih semangat bekerja sepertimana ketika di perantauan? Wah, sama sekali tidak. Saya membuktikan sendiri bagaimana kawan-kawan kita merasa jenuh di kampung halaman ketika pulang dari perantauan. Mereka tidak tau apa yang harus di lakukan. Sebabnya apa? Pertama, karena lapangan pekerjaan tidak ada dan kedua, tingkat pendidikan mereka amat rendah sehingga fikiran mereka menjadi buntu tidak tau apa yang harus dilakukan. Jika tidak, maka sudah tentu ketika mereka berada di perantauan dengan pendapatan yang lumayan mereka membangun rencana mengumpulkan modal untuk membuka usaha kecil-kecilan ketika pulang ke hampung halaman. Tapi sayang sekali ini tidak terjadi karena faktor pendidikan yang tidak mendukung untuk membentuk jiwa entrepreneur mereka.
Ini adalah salah satu fenomena buruk yang muncul akibat kesalahan masyarakat dalam memilih pemimpin. Barangkali benar bahwa masyarakat kita di NTB ini masih terlalu mudah dihasud dan diiming-imingin dengan materi. Sehingga mereka menentukan pilihan berdasarkan siapa yang lebih banyak mengisi kantong baju mereka, tidak perduli apakah dia mampu mengurus NTB atau tidak, punya track record baik atau buruk. Jika benar demikian, maka wajar-wajar saja IPM NTB berada pada posisi 32 dari 33 propinsi.
Pertanyaannya, pemimpin seperti apa sih yang bisa merubah kondisi NTB? Jawabannya ya tergantung orang yang ditanya, artinya jawaban dari pertanyaan ini amat sebjektif. Jika pertanyaan ini diajukan kepada orang-orang PBB mereka pasti menjawab Tuan Guru Bajang, atau orang-orang GOLKAR misalnya, ya mereka akan menjawab Lalu Serinata. Tapi kalau pertanyaan ini diajukan ke saya, saya akan jawab “NTB memerlukan pemimpin yang mempunyai pola fikir pragmatis (pragmatic thinking), tegas, kaya ide, berani berspekulasi dengan pertimbangan matang dan yang mau turun padang, bukan pemimpin yang hanya pandai beretorika atau hanya pandai berbicara depan publik atau dengan pena serta miskin ide. Siapa itu? Ya saya tidak tahu siapa di antara para cagub yang punya pola fikir seperti ini. Ini adalah tugas kita semua untuk memikirkan dan menentukan.
Mengapa harus yang pragmatic thinker? Mari kita lihat, NTB merupakan wilayah yang sangat potensial dan kaya dengan sumber alam. Kita mempunyai kawasan wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan seperti Senggigi (yang dulu pernah go international), Gili Air, Meno dan Terawangan, Sekotong, Pantai Kuta di Lombok Tengah, Sendag Gile, Senaru dan kawasan Gunung Rinjani, rumah-rumah adat di Bayan yang bisa di setting menjadi wisata-budaya. Belum lagi dengan hasil pertanian, perkebunan dan hasil laut. Tapi sayang seribu sayang, sumber-sumber alam ini ibarat peti uang di mana sang pemilik peti tidak tau bagaimana membuka peti itu untuk mengambil uang di dalamnya. Pemimpin yang punya pola fikir pragmatis biasanya sangat peka dengan hal-hal seperti ini, sehingga cenderung memperioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai ‘kunci’ untuk membuka ‘peti uang’ tadi. Pemimpin yang berfikir pragmatis tidak akan mengajarkan masyarakat tentang teori-teori pedidikan, kesehatan atau ekonomi yang susahnya tutukbalung. Mereka akan terus memperaktekkan teori-teori yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga masyarakat dengan sendirinya menjadi pinter dan kreatif. Misalnya pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yang bagus untuk menuju wilayah-wilayah yang potensial sebagai kawasan wisata, karena pembangunan infrastruktur ini merupakan upaya untuk mendidik masyarakat, kemudian juga mengembangkan IT yang merupakan kebutuhan utama masyarakat dunia sekarang.
Artinya orang-orang yang punya pola fikir pragmatis tidak suka melihat Anggaran Belanja itu di simpan dalam kas apalagi dipakai untuk jalan-jalan studi banding. Dia lebih suka melihat uang anggaran itu berputar di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya mendidik dan meningkatkan ekonomi. Dia cenderung menggunakan uang anggaran untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik yang modern untuk memajukan pola fikir masyarakat. Lho, kok yang modern? Masyarakat kita kan banyak yang gatek (gagap teknologi), mana ngerti mereka yang modern-modern? Nah, inilah hebatnya orang yang punya pola fikir pragmatis. Dia tau bagaimana mendidik masyarakat agraris menjadi lebih pinter dan modern dibandingkan orang-orang kota dengan menyediakan mereka fasilitas-fasilitas publik yang up to date. Sehingga dengan sendirinya masyarakat merasa tertantang dan belajar untuk menggunakan fasilitas itu. Dulu pada tahun 80 dan 90-an orang-orang apalagi inak amak kita yang tidak bisa baca tulis tidak pernah terbayang untuk menggunakan HP berkamera. Tetapi setelah HP (fasilitas atau infrastruktur) itu ada, masyarakat mau tidak mau walaupun amak kangkung harus tau bagaimana mengoperasikan alat telekomunikasi canggih tersebut. Padahal kalau difikir secara akal rasanya tidak mungkin dengan kecanggihan teknologi HP inak amak kita bisa menggunakannya, tapi faktanya? Mereka lebih bisa dari kita. Ini artinya, jika pemimpin kita berfokus kepada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, maka dengan sendirinya masyarakat kita menjadi terdidik, kalau mereka terdidik maka pola fikir mereka juga akan berkembang sehingga ekonomi dan kesehatan pun menjadi lebih muda diatasi. Hasil akhirnya? Ya IPM kita akan meningkat.
*Komunitas Sasak
Tinggal di Malaysia
